Oleh : Gergorius Nokuwo
Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, mulai dari tingkat individu hingga kelompok seperti suku, bangsa, dan negara. Ketika kita membahas kesehatan, kita sejatinya sedang berbicara tentang kehidupan dan kematian manusia, sejak dari embrio hingga lanjut usia.
Pada realitanya, kesehatan adalah sesuatu yang hakiki dalam kehidupan. Di satu sisi, kesehatan yang baik akan menciptakan kualitas hidup yang baik. Sebaliknya, kesehatan yang buruk akan melahirkan kehidupan yang penuh keterbatasan dan penderitaan.
Secara yuridis, negara Indonesia telah mengatur hak atas kesehatan dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945. Artinya, setiap warga negara berhak mendapatkan fasilitas dan akses layanan kesehatan yang mudah, layak, dan berkualitas. Pelayanan kesehatan bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak dasar setiap individu.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Masih banyak masyarakat Papua, khususnya di Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, yang belum dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Kekurangan pelayanan kesehatan di Nabire berdampak signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Tidak sedikit pasien yang datang berobat ke rumah sakit umum di Siriwini dengan harapan sembuh, tetapi justru berakhir dengan kematian. Inilah realita yang terjadi di Papua, khususnya di Nabire.
Jika dilihat dari kondisi geografis, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Papua adalah bagian dari Indonesia yang terletak di wilayah timur. Secara jumlah, fasilitas kesehatan di Indonesia memang sudah cukup banyak. Namun secara pemerataan, masih belum merata di setiap daerah.
Akibatnya, akses pelayanan kesehatan di Papua, khususnya Nabire, masih menjadi persoalan yang sangat serius. Hal ini terjadi baik di wilayah pelosok maupun perkotaan, yang seringkali disebabkan oleh keterlambatan penanganan medis serta berbagai kendala sistemik dan teknis.
Beberapa daerah terpencil masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Di Nabire sendiri, RSUD Siriwini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi sarana maupun prasarana. Berikut beberapa kendala utama yang dihadapi:
1. Kekurangan Dokter Spesialis
Kehadiran dokter spesialis yang selalu siap siaga di rumah sakit merupakan harapan besar bagi masyarakat. Dokter spesialis dapat menjadi penentu keselamatan pasien dalam kondisi kritis.
Namun kenyataannya, RSUD Siriwini Nabire masih kekurangan dokter spesialis. Hal ini terbukti dari beberapa kasus yang terjadi.
Pada Kamis, 11 September 2025, seorang pasien bernama Maria Tekege meninggal dunia setelah menjalani dua kali operasi usus dalam waktu berdekatan. Keluarga menduga kematian tersebut disebabkan oleh keterlambatan penanganan medis serta tidak adanya dokter spesialis yang siaga.
Kasus lain dialami oleh Oktovianus Degei yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Kalibobo. Kakinya patah dan sempat dirawat di RSUD Siriwini. Namun karena tidak ada dokter spesialis yang menangani, pasien harus dirujuk ke Timika beberapa hari kemudian.
Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan lemahnya tata kelola layanan kesehatan di Nabire, khususnya dalam hal ketersediaan tenaga medis spesialis.
2. Kekurangan Fasilitas Kesehatan
Untuk menciptakan layanan kesehatan yang baik, dibutuhkan fasilitas yang memadai, mulai dari alat sederhana hingga peralatan medis yang kompleks.
Namun di Nabire, fasilitas kesehatan masih sangat terbatas. Banyak masyarakat yang akhirnya memeriksa kesehatan di puskesmas terdekat seperti Puskesmas Kalibobo, Wonorejo, SP2, dan Karang Tumaritis.
Selain itu, belum adanya rumah sakit jiwa di Nabire menyebabkan banyak penderita gangguan mental tidak mendapatkan penanganan yang layak. Hal ini menjadi perhatian serius masyarakat yang terus mendesak pemerintah untuk mempercepat penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai.
3. Kekurangan Obat-obatan
Ketersediaan obat-obatan merupakan faktor penting dalam pelayanan kesehatan. Kekurangan obat dapat berdampak langsung pada keselamatan pasien.
Di RSUD Siriwini Nabire, ketersediaan obat masih sangat terbatas. Banyak pasien yang setelah menjalani operasi justru dirujuk untuk membeli obat di luar, bahkan di klinik tertentu dengan harga yang cukup mahal.
Contohnya, pasien operasi mata harus membeli obat dengan harga berkisar antara Rp100.000 hingga Rp500.000 per papan. Hal ini menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat.
Sebagian masyarakat menilai kekurangan obat disebabkan kurangnya perhatian pemerintah pusat. Namun, ada juga yang menduga bahwa kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai lahan bisnis.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dampaknya akan semakin luas. Keterbatasan fasilitas dan akses kesehatan dapat meningkatkan risiko penyakit, angka kematian ibu dan anak, masalah gizi, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat Papua secara keseluruhan.
Oleh karena itu, kami sebagai masyarakat Papua menghimbau kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memberikan perhatian serius terhadap sektor kesehatan. Masalah ini bukan hal sepele, melainkan persoalan mendasar yang menyangkut kehidupan manusia.
Peningkatan fasilitas, tenaga medis, serta distribusi obat-obatan harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, kejadian-kejadian serupa tidak terus berulang di masa depan.
