Oleh Tabrani Yunis
Kemarin di hari raya Idul Fitri, saya dan keluarga berhari raya ke Meureudu, Pidie Jaya. Di tengah rasa bahagia merayakan hari suci bagi setiap umat Islam itu, rasa sedih getir, prihatin menyesakkan dada, kala menyaksikan suasana kampung-kampung yang dilewati.
Sebelum hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026, saya dan keluarga juga melihat langsung kondisi kawasan yang disapu banjir bandang atau bencana ekologis yang melanda sejumlah desa di Meureudu, Pidie Jaya yang terjadi bersamaan dengan banjir bandang yang melanda beberapa daerah lain di Aceh dan di Sumatera Utara serta Sumatera Barat pada akhir November 2025 lalu itu.
Kala itu, saya hanya menyaksikan peristiwa yang memilukan itu di foto-foto yang tersebar di banyak media sosial, berita koran dan media online. Maka, betapa terenyuh dan pilunya hati kala menyaksikan rumah-rumah dan bangunan lainnya di kawasan Simpang Tiga, Meureudu, saat akan melewati jembatan yang ikut putus di bagian kepala. Kini sudah bisa dilewati lagi.
Tak terasa air mata membasahi pelupuk mata dan menetes. Hati terhentak dan terhenyak menyaksikan rumah-rumah penduduk, korban banjir yang rusak parah. Rumah-rumah yang sebelumnya diisi dan ditempati pemilik rumah, kini tinggal puing-puing dan rumah-rumah yang dipenuhi lumpur dan pasir yang telah mengeras. Karena sudah lebih 3 bulan rumah dan bangunan tersebut ditinggalkan mengungsi oleh para pemilik.
Rumah-rumah yang dibangun dengan modal yang sangat besar, tampak tidak berharga sama sekali. Padahal untuk membangunnya membutuhkan banyak uang, tenaga dan pikiran. Namun, ketika dihancurkan oleh bencana itu, rumah-rumah idaman itu seakan menjadi rumah hantu.
Nah, kemarin di saat berhari raya, saya bukan hanya menyaksikan rumah-rumah kosong yang ditinggalkan oleh pemilik rumah, tetapi saya dan keluarga berhari raya ke rumah saudara yang masih menempati rumah yang tidak hancur dan tertimbun lumpur, namun dipenuhi lumpur di halaman rumah. Suasana yang saya saksikan adalah suasana berdebu, yang bukan saja ada di halaman rumah, tetapi ketika kita menginjakkan kaki di lantai keramik atau granit, terasa debu melekat di kaki.
Kondisi yang sama, menjelang magrib saya dan keluarga mengunjungi salah satu korban banjir bandang yang rumahnya juga ikut terendam di desa Masjid Tuha, di Kecamatan yang sama. Ketika kami baru saja tiba dan dipersilakan masuk, pemilik rumah mengingatkan kami untuk hati-hati karena lantai berdebu dan licin. Ia menunjukkan kami batas air yang masuk ke rumahnya. Ia menyarankan kami untuk menggunakan masker, karena debu halus bisa membuat kerongkongan dan hidung bisa terganggu.
Ya, nafas terasa sangat sesak dan hidung terasa gatal kala bernafas di rumah itu serta di kawasan rumah. Debunya sangat halus dan membuat kita mudah terkena ISPA. Inilah salah satu bahaya kesehatan masyarakat yang harus segera diantisipasi sebelum semakin memburuk dan meluas di kalangan masyarakat korban dan para pengunjung.
Nah, apa yang membuat saya semakin terenyuh adalah ketika melihat para korban bencana yang memaksa diri untuk menempati rumah-rumah yang bekas banjir bandang tersebut, dengan membangun tenda-tenda darurat di samping atau di depan rumah. Mereka tinggal dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Setiap hari bernaung di tempat yang tidak layak. Sungguh tak tega melihat kondisi ini kalau berlangsung lama dan tidak ada upaya pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Ini menjadi potret kemiskinan baru bagi daerah Aceh.
Menyaksikan dan berkunjung langsung serta merasakan aroma suasana masyarkat korban banjir badang itu, mengingatkan saya pada kondisi dan rumah-rumah korban tsunami 26 Desember 2004, termasuk rumah saya yang rata dengan tanah di kompleks Pola Yasa, Kajhu pada saat itu.
Walau dampak besar bencana tsunami 26 Desember 2004 yang meluluhlantakan kawasan pesisir Aceh dan korban jiwa bergelimpangan, namun karena sikap keterbukaan pemerintah terhadap masuknya bantuan internasional, nasib para korban tsunami tidak seburuk korban bencana hidrometeorologi atau bencana ekologis yang melanda 18 kabupaten di Aceh dan sejumlah kabupaten di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Saya sebagai salah satu survivors bencana tsunami yang juga hilang semua harta benda, anak-anak dan istri, tidak mengalami penderitaan panjang seperti korban banjir bandang akhir tahun 2025 ini.
Sebagai seorang yang selamat dari hantaman tsunami, saya cepat dan mudah mendapat bantuan dari berbagai pihak saat itu. Masuknya bantuan asing itu sangat membantu dan memberikan pemulihan pada korban tsunami. Karena bala bantuan yang sangat besar yang tidak hanya membantu korban tsunami, tetapi sangat memberdayakan pemerintah Indonesia. Sebab segala bentuk fasilitas umum dibangun oleh masyarakat internasional.
Sementara korban bencana banjir bandang dan tanah longsor atau bencana hidrometeorologi ini, pemerintah tidak membuka pintu datangnya bantuan internasional. Pemerintah merasa dan bahkan menyatakan mampu mengatasi sendiri. Padahal kita tahu bahwa sesungguhnya itu adalah pengakuan kosong dan sombong yang semakin menambah berat penderitaan Korban bencana. Sebab menutup pintu bantuan, berarti membiarkan korban mengalami penderitaan panjang yang harus hidup dalam keadaan serba kekurangan dan keterbatasan yang berlarut-larut.
Oleh sebab itu, ketika datang dan menyaksikan serta merasa secara langsung penderitaan para korban bencana hidrometeorologi ini, ada rasa pilu kala melihat rumah-rumah korban banjir bandang yang melanda Pidie Jaya dan daerah lain di Aceh ini. Padahal saya baru melihat hanya sejumlah rumah yang berada di pinggir jalan raya. Rumah-rumah di pinggir jalan itu, umumnya besar dan dibangun dengan biaya besar. Namun hilang harga dan nilainya ketika telah ditelan bencana. Pertanyaannya bagaimana dengan para korban yang berada di daerah yang terisolasi?
Kini sudah lebih tiga bulan para korban menikmati penderitaan panjang yang belum ada kepastian akan berakhir atau teratasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau provinsi.
Bisa jadi rumah-rumah kosong, yah ditinggal penghuninya itu akan terus rusak dan membusuk karena tidak tertangani. Mereka akan dengan terpaksa menetap di huntara, yang seharusnya sementara itu. Juga akan terus bertahan hidup di hunian tetap yang layak ditempati oleh hanya dua orang saja.
Menyaksikan dari dekat mengingatkan kita pada kondisi di foto-foto dan video, Instagram, Facebook, TikTok dan media sosial lainnya yang beredar di media sosial. Ya, rumah-rumah kosong yang di halaman rumah masih menggunung lumpur yang telah mengering. Bahkan lebih parah lagi, lumpur-lumpur kering yang berwujud tanah dan pasir itu, telah memenuhi ruangan-ruangan di dalam rumah, menimbun segala isi rumah berupa harta benda yang tak sempat diselamatkan kala banjir bandang menerjang.
Foto dan video yang mengakat data dan fakta lapang bahwa banyak rumah yang dipenuhi lumpur dan kini sudah mengering dan membuat para pemilik rumah tidak sanggup atau tidak mampu mengeluarkan timbunan tanah dan pasir dalam rumah-rumah mereka. Menggunakan alat berat juga sulit, karena lumpur yang mengeras berada dalam semua ruangan rumah: Jangankan yang di dalam rumah, tanah dan pasir yang menimbun halaman rumah mereka saja tak sanggup dikerjakan secara manual, dengan menggunakan cangkul atau sekop. Apalagi dalam rumah?
Pemerintah daerah dan pemerintah pusat memang harus kerja keras dan lebih serius menangani dan membantu para korban banjir hidrometeorologi di Aceh dan di Sumatera Utara serta Sumatera Barat. Bila pemerintah lalai dan abai. Lalainya pemerintah pusat dan provinsi dalam menangani akibat bencana hidrometeorologi ini adalah tanda-tanda atau indikator penderitaan panjang menghadang para korban di masa depan. Haruskah dibiarkan mereka dihimpit penderitaan pajang akibat dari kebijakan dan tindakan pemerintah salah kelola sumber daya alam negeri ini? Penderitaan korban semakin panjang ketika pemerintah daerah tidak melakukan mitigasi bencana pascabencana hidrometeorologi ini, kini dan ke depan.
Mari kita buka mata dan hati lebih besar dan lapang.
