Oleh: Novita Sari Yahya
Pertemuan Sederhana yang Membuka Renungan
Hari ini saya bertemu dengan beberapa rekan kerja untuk membahas persiapan sebuah acara internasional yang direncanakan berlangsung di Jakarta pada 1–7 November 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal, mulai dari agenda kegiatan, daftar peserta internasional, hingga kesiapan logistik dan koordinasi penyelenggaraan.
Setelah pertemuan selesai, saya memutuskan pulang menggunakan ojek daring. Pilihan ini cukup umum bagi banyak warga Jakarta karena moda transportasi tersebut relatif cepat dan mampu menembus kemacetan yang kerap terjadi di berbagai ruas jalan ibu kota.
Ketika tiba di tujuan, pengemudi ojek tersebut meminta maaf karena tidak memiliki uang kembalian. Ia menjelaskan bahwa ia baru saja keluar rumah untuk mulai bekerja. Dalam percakapan singkat itu, ia juga bercerita bahwa anaknya sedang sakit sehingga ia berusaha segera mencari penghasilan untuk membeli obat.
Percakapan singkat seperti ini sering kali menjadi gambaran kecil dari kondisi ekonomi masyarakat pekerja sektor informal. Berbagai penelitian mengenai ekonomi informal di Indonesia menunjukkan bahwa kelompok pekerja seperti pengemudi ojek, pedagang kecil, atau buruh harian sering berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil karena penghasilan mereka sangat bergantung pada jumlah pekerjaan yang diperoleh setiap hari.
Pengalaman sederhana ini memunculkan pertanyaan yang lebih luas tentang bagaimana kondisi ekonomi masyarakat kecil dipengaruhi oleh kebijakan, struktur ekonomi, dan dinamika sosial yang lebih besar.
Suara Rakyat yang Terluka
Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan yang mewajibkan penggunaan identitas seperti KTP untuk pembelian LPG 3 kilogram. Kebijakan ini bertujuan agar subsidi energi tersebut dapat lebih tepat sasaran, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan usaha mikro.
Namun dalam praktiknya, sejumlah warga di berbagai daerah menyampaikan keluhan karena prosedur administratif tersebut dianggap menyulitkan. Di beberapa tempat, warga harus melakukan pencatatan tambahan atau menghadapi keterbatasan stok akibat proses distribusi yang belum sepenuhnya stabil.
Keluhan seperti ini memperlihatkan bagaimana kebijakan yang dirancang dengan tujuan baik terkadang menghadapi tantangan dalam implementasi di lapangan. Dalam studi kebijakan publik, kondisi ini sering disebut sebagai policy implementation gap, yaitu jarak antara desain kebijakan di tingkat pemerintah dengan pengalaman masyarakat dalam praktik sehari-hari.
Pengalaman tersebut memunculkan pertanyaan reflektif mengenai makna kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat yang masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Mengingat Luka Sejarah Kolonialisme
Renungan mengenai keadilan sosial juga membawa ingatan pada pengalaman sejarah kolonialisme di Nusantara. Selama lebih dari tiga abad, sebagian besar wilayah kepulauan Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda.
Dalam struktur sosial kolonial, masyarakat dibagi ke dalam beberapa kategori hukum dan sosial, seperti Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Istilah “inlander” sering digunakan dalam praktik kolonial untuk merujuk pada penduduk pribumi, dan dalam banyak konteks istilah tersebut memiliki konotasi merendahkan.
Salah satu kebijakan kolonial yang paling banyak dibahas dalam sejarah ekonomi Indonesia adalah sistem tanam paksa (cultuurstelsel) yang diperkenalkan pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Sistem ini mewajibkan petani di Jawa untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, atau nila di sebagian lahan mereka, yang kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial.
Sejumlah penelitian sejarah menunjukkan bahwa sistem ini memberikan keuntungan besar bagi pemerintah Belanda melalui ekspor komoditas tropis. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga menimbulkan tekanan ekonomi bagi petani karena mereka kehilangan sebagian lahan untuk menanam tanaman pangan.
Kritik moral terhadap praktik kolonial tersebut kemudian muncul dalam karya sastra terkenal Max Havelaar (1860) yang ditulis oleh Multatuli, nama pena Eduard Douwes Dekker. Novel tersebut menggambarkan kritik terhadap praktik korupsi dan eksploitasi dalam administrasi kolonial di Hindia Belanda.
Gold, Glory, dan Gospel dalam Sejarah Dunia
Fenomena kolonialisme di Nusantara merupakan bagian dari proses sejarah global yang lebih luas. Dalam historiografi Barat, ekspansi bangsa-bangsa Eropa sejak abad ke-15 sering dijelaskan melalui konsep Gold, Glory, Gospel.
Gold merujuk pada motivasi ekonomi, yaitu keinginan memperoleh kekayaan melalui perdagangan, emas, dan sumber daya alam. Glory berkaitan dengan ambisi politik negara-negara Eropa untuk memperluas kekuasaan dan meningkatkan prestise kerajaan mereka. Sementara Gospel merujuk pada misi penyebaran agama Kristen yang sering menyertai ekspansi kolonial.
Motivasi ini mendorong negara-negara seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Prancis melakukan eksplorasi samudra dan membangun koloni di berbagai wilayah Asia, Afrika, dan Amerika.
Di benua Amerika, kedatangan bangsa Eropa sejak akhir abad ke-15 membawa perubahan besar bagi masyarakat penduduk asli. Sejumlah penelitian sejarah menunjukkan bahwa selain konflik dan pengusiran, populasi penduduk asli juga mengalami penurunan drastis akibat penyakit yang dibawa dari Eropa serta proses kolonisasi yang berlangsung selama berabad-abad.
Dunia Modern dan Paradoks Hak Asasi Manusia
Memasuki abad ke-20 dan ke-21, komunitas internasional mulai mengembangkan kerangka hukum global mengenai hak asasi manusia. Salah satu tonggaknya adalah Universal Declaration of Human Rights (1948) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia II.
Deklarasi ini menegaskan berbagai hak dasar manusia, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan perlindungan dari diskriminasi.
Namun dalam praktik hubungan internasional, penerapan prinsip-prinsip tersebut sering menjadi perdebatan. Sejumlah ilmuwan hubungan internasional menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri negara-negara besar sering dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik dan ekonomi, sehingga penerapan prinsip hak asasi manusia dapat bersifat selektif.
Perdebatan ini menjadi bagian penting dalam studi politik global dan etika hubungan internasional.
Keadaban dan Kekuasaan di Tingkat Nasional
Di tingkat nasional, hubungan antara kekuasaan politik, ekonomi, dan masyarakat juga menjadi perhatian banyak peneliti.
Ilmuwan politik Ian Douglas Wilson dalam bukunya Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia (2015) menjelaskan bagaimana jaringan kekuasaan informal, kelompok kepentingan, dan aktor non-negara dapat memainkan peran dalam dinamika politik lokal di Indonesia setelah reformasi 1998.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, hubungan antara elite politik, kelompok ekonomi, dan aktor informal dapat memengaruhi proses politik dan distribusi kekuasaan.
Kajian semacam ini memperlihatkan bahwa demokrasi tidak hanya ditentukan oleh institusi formal seperti pemilu, tetapi juga oleh relasi kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat.
Makna Inlander dalam Renunganu Sosial
Istilah inlander yang pernah digunakan dalam sistem kolonial memiliki makna simbolik yang kuat dalam sejarah Indonesia. Istilah tersebut tidak hanya menunjukkan kategori administratif, tetapi juga mencerminkan hubungan kekuasaan yang tidak setara antara penjajah dan masyarakat pribumi.
Sejumlah penulis dan jurnalis Indonesia, termasuk Rosihan Anwar, pernah menyinggung bagaimana istilah tersebut menggambarkan sikap paternalistik dalam pemerintahan kolonial.
Meskipun Indonesia telah merdeka sejak 1945, refleksi mengenai keadilan sosial tetap relevan. Dalam berbagai studi pembangunan, kesenjangan ekonomi dan sosial masih menjadi tantangan bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
Ketamakan sebagai Akar Ketidakstabilan
Banyak ilmuwan sosial berpendapat bahwa konflik dalam sejarah manusia sering dipicu oleh persaingan sumber daya, kekuasaan, dan kepentingan ekonomi. Teori-teori dalam ekonomi politik internasional menunjukkan bahwa perebutan sumber daya alam, jalur perdagangan, atau pengaruh geopolitik sering menjadi faktor penting dalam konflik antarnegara.
Meskipun demikian, konflik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Unsur identitas, ideologi, dan keamanan juga dapat memainkan peran penting dalam dinamika politik global.
Menemukan Kembali Kemanusiaan
Pengalaman singkat dengan pengemudi ojek tadi pagi memberikan pengingat sederhana bahwa di balik berbagai teori besar tentang ekonomi dan politik, kehidupan manusia tetap bergantung pada hal-hal mendasar yaitu kesehatan keluarga, pekerjaan yang layak, dan rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Dalam banyak teori pembangunan modern, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kualitas hidup, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok yang rentan.
Daftar Pustaka
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. (2022). Max Havelaar: Kisah yang membunuh kolonialisme (Multatuli). https://batupusaka.bantenprov.go.id/resensi/MjUy/max-havelaar-kisah-yang-membunuh-kolonialisme-multatuli
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. (n.d.). Katalog detail: Max Havelaar. https://sipus.surabaya.go.id/katalog/detail/118316
Multatuli. (n.d.). Max Havelaar: Of de koffiveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij [PDF]. https://multatuli.online/bibliotheek/dwmult001maxh043.pdf
Sindonews. (2022, November 4). Kisah pembantaian dan terusirnya suku Indian di tanah Amerika. https://international.sindonews.com/read/932415/42/kisah-pembantaian-dan-terusirnya-suku-indian-di-tanah-amerika-1667567462
Tirto.id. (2021, March 23). Arti gold, glory, gospel (3G): Sejarah, latar belakang, & tujuan. https://tirto.id/arti-gold-glory-gospel-3g-sejarah-latar-belakang-tujuan-f9FJ
Wilson, I. D. (2015). The politics of protection rackets in post-new order Indonesia: Coercive capital, authority and street politics. Routledge. https://www.researchgate.net/publication/401578046_Ian_Douglas_Wilson_The_Politics_of_Protection_Rackets_in_Post-New_Order_Indonesia_Coercive_Capital_Authority_and_Street_Politics_Oxon_NY_Routledge_2015_xxii198p
