Dengarkan Artikel
Oleh Aswan Nasution
Katanya, ini kabar baik. Katanya, ini bentuk keberpihakan. Kabar bahwa Tunjangan Profesi Guru (TPG) akan cair setiap bulan disambut dengan gemuruh tepuk tangan di ruang-ruang rapat ber-AC. Reformasi sistem, ujar mereka dengan wajah tanpa dosa. Guru diminta bersyukur.
Guru diminta sujud syukur. Tapi mari kita bedah dengan akal sehat yang masih tersisa: di balik kata “cair bulanan” itu, ada sebuah jebakan Batman bernama “validasi data setiap bulan”.
Secara logika sederhana—logika yang seharusnya dimiliki oleh para pembuat kebijakan—gurunya masih orang yang sama. Sekolahnya tetap di situ, tidak pindah ke Mars. Jam mengajarnya tetap, sertifikasinya pun sah secara hukum. Tapi di mata sistem negara yang sok digital ini, guru dianggap sebagai makhluk yang identitasnya bisa berubah setiap tiga puluh hari.
Maka, setiap bulan, guru harus membuktikan ulang keabsahan dirinya. Mereka harus membuktikan bahwa mereka masih hidup, masih mengajar, masih menjadi manusia, dan—yang paling menyedihkan—masih layak menerima haknya sendiri.
Hak, Saudara-saudara, bukan sedekah! Namun di negeri ini, hak seringkali harus mengemis pada sistem yang bebal. Jika data tidak valid? Maka hak itu seketika berubah menjadi harapan kosong. TPG ditunda, dan dapur pun berhenti mengepul.
Di titik inilah, sosok “Operator Sekolah” naik kasta. Mereka bukan lagi sekadar staf administrasi yang berkutat dengan papan tik. Mereka telah menjelma menjadi penjaga gerbang rezeki. Setiap bulan, ritualnya sama: sinkron Dapodik, cek Info GTK, melototi jam mengajar, berdoa agar server Kemendikbud tidak down atau “merah”. Satu kolom saja berwarna merah, maka satu sekolah bisa puasa sampai waktu yang tidak ditentukan.
Namun, di balik layar komputer yang berpendar itu, tercium aroma busuk yang dipelihara.
Ada operator sekolah yang mendadak merasa dirinya adalah tukang kelapa. Bedanya, yang ia peras bukan batok kelapa, melainkan keringat guru. Ada yang meminta secara terang-terangan dengan mematok harga “jasa validasi”. Ada pula yang main halus, pakai istilah TST—Tahu Sama Tahu. Seolah-olah validasi itu adalah ilmu gaib yang sulit setengah mati, padahal itu adalah tugas pokok mereka yang sudah digaji oleh negara!
Operator sekolah itu dibayar untuk memastikan data beres, bukan untuk menjadi lintah darat di lingkungan pendidikan. Mereka bukan tukang peras santan yang bekerja setiap hari menghancurkan daging kelapa untuk diambil sarinya. Mereka adalah pelayan administrasi! Tapi lihatlah kenyataannya: mereka berani memalak guru karena mereka merasa memegang “leher” nasib keuangan para pendidik.
Yang lebih menyedihkan lagi adalah mentalitas para guru kita. Banyak yang memberi karena takut. Takut dipersulit di masa depan, takut datanya sengaja dibuat “tidak valid” oleh sang operator. Lalu, untuk menenangkan hati yang dongkol, mereka menggunakan tameng agama: “Hitung-hitung sedekah, Pak. Berapalah yang kita kasih ke operator dibanding yang kita dapat.”
Inilah sesat pikir yang paling purba! Sedekah itu sukarela, bukan karena ancaman sistem. Memberi uang kepada petugas untuk melakukan tugas yang memang sudah menjadi kewajibannya itu bukan sedekah, itu pungli! Itu suap! Bagaimana mungkin seorang pendidik, yang setiap hari bicara tentang integritas di depan kelas, justru memelihara budaya “amplop bawah meja” hanya karena rasa takut yang tidak pada tempatnya?
Dan mari kita jujur: apakah operator itu berani bertindak sendirian? Saya meragukannya. Di dunia birokrasi yang hierarkis ini, mustahil seorang bawahan berani memungut upeti secara masif tanpa sepengetahuan atasannya. Kepala sekolah, pengawas, atau siapa pun di atas sana, pasti mengerti. Bisa jadi, uang kutipan itu mengalir ke atas, dibagi dua, atau menjadi “dana taktis” yang menghalalkan segala cara. Ini budaya apa yang sedang kita pelihara di institusi pendidikan? Kita sedang mengajarkan korupsi berjamaah di bawah atap sekolah!
Ironinya luar biasa. Guru terus-menerus dicekoki jargon: “Fokuslah mengajar, Pak. Fokuslah mendidik, Bu. Cerdaskan bangsa!” Tapi di saat yang sama, setiap bulan mereka dihantui kalimat sakti: “Pak, Bu… sudah cek Info GTK belum? Sudah ‘aman’ belum datanya?”
Pendidikan kita sedang sakit. Kita terjebak dalam lingkaran setan validasi yang tidak masuk akal dan pungutan liar yang dibungkus kata “ikhlas”. Guru tidak boleh dibiarkan menjadi sapi perah administratif. Jika negara memang berniat baik mencairkan TPG setiap bulan, buatlah sistem yang memanusiakan guru, bukan sistem yang justru membuka keran-keran korupsi kecil di tingkat sekolah.
Cukup sudah sandiwara “syukur” ini. Berikan hak mereka tanpa syarat yang mencekik, dan bersihkan sekolah dari para “tukang peras santan” yang bersembunyi di balik layar komputer. Karena jika guru sudah takut pada operatornya sendiri, lantas apa lagi yang tersisa dari martabat pendidikan kita?
Penulis :
Aswan Nasution, Alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Saat ini masih bertempat tinggal di Serbelawan ni Huta, Sebuah kota kecil di Kabupaten Simalungun , Sumatera Utara. Di mana Semua lelaki dewasa dipanggil “Ketua”. Apabila ingin menghubunginya bisa kirimkan ke emailnya aswannasution09@gmail.com.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
