Dengarkan Artikel
Oleh Aswan Nasution
Mereka tidak membawa senapan. Mereka membawa ide. Dan ide, di negeri jajahan, selalu dianggap lebih berbahaya dari mesiu. Tahun 1912, saat banyak orang masih percaya Belanda bisa “dibujuk halus”, tiga orang ini memilih jalan yang membuat pemerintah kolonial gelisah: menyebut kemerdekaan dengan terang. Bukan nanti. Bukan samar. Sekarang.
Nama partainya: Indische Partij.
Itu saja sudah membuat telinga kolonial panas.
Awal abad ke-20, Hindia Belanda sedang belajar menjadi modern. Sekolah dibuka. Kaum pribumi diberi kesempatan terbatas. Politik Etis dipromosikan sebagai bukti kemurahan hati. Tapi kemurahan hati yang diukur dengan penggaris penguasa selalu menyisakan batas. Pendidikan melahirkan kaum terpelajar. Kaum terpelajar melahirkan kesadaran. Dan kesadaran melahirkan kemarahan.
Di tengah suasana itu, lahirlah figur keras kepala bernama Tjipto Mangoenkoesoemo. Dokter lulusan STOVIA. Pernah berjasa mengatasi wabah pes di Malang. Pemerintah kolonial hendak memberinya penghargaan. Ia menolak. Bukan karena tak butuh medali. Tapi karena ia tahu, penghargaan bisa menjadi tali.
Ia mundur dari jabatan dokter pemerintah. Masuk ke dunia pergerakan. Sempat di Boedi Oetomo. Lalu keluar. Terlalu hati-hati, mungkin. Ia ingin yang lebih tegas.
Ia tidak sendirian. Ada Soewardi Soerjaningrat—yang kelak dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara. Ada pula Ernest Douwes Dekker—Indo-Eropa yang memilih berpihak pada tanah yang ia pijak. Tiga orang. Tiga latar berbeda. Satu kesimpulan: Hindia bukan milik Den Haag.
Indische Partij lahir dengan gagasan sederhana tapi radikal: Hindia untuk semua yang mengakui Hindia sebagai tanah airnya. Tidak peduli ras. Tidak peduli warna kulit. Ini bukan nasionalisme sempit. Ini nasionalisme inklusif. Dan justru karena itu ia berbahaya.
Partai ini tidak bermain simbol. Ia langsung menyebut tujuan: kemerdekaan. Di saat organisasi lain masih berhitung, mereka sudah memutuskan. Terlalu cepat? Mungkin. Tapi sejarah sering bergerak karena mereka yang dianggap terlalu cepat.
Perlawanan mereka bersenjata kata. Melalui surat kabar De Express. Di sana, tulisan-tulisan pedas terbit rutin. Hingga satu artikel meledak seperti granat: “Als Ik Een Nederlander was”. Andai Aku Seorang Belanda. Ditulis oleh Soewardi.
Tulisan itu mempertanyakan perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis yang hendak didanai dari kantong rakyat Hindia. Logikanya sederhana: bagaimana mungkin bangsa yang merdeka merayakan kemerdekaannya dengan memungut uang dari bangsa yang belum merdeka?
Sederhana. Tapi mematikan.
Kolonial tidak suka ditertawakan. Apalagi dipermalukan dengan logika. Tiga serangkai ini dibuang ke Belanda. Tanpa pengadilan panjang. Tanpa debat terbuka. Karena di negeri jajahan, hukum seringkali adalah kepanjangan tangan rasa takut.
Indische Partij akhirnya dibubarkan. Resmi. Administratif. Legal. Tapi ide tidak pernah tunduk pada stempel pembubaran.
Tjipto kembali ke Jawa karena sakit. Ia masuk Volksraad. Dewan Rakyat versi kolonial. Banyak yang berharap ia akan melunak. Ia tidak. Ia membela petani. Mendukung pemogokan buruh di Polanharjo. Ia bersuara tentang ketimpangan.
Hasilnya? Dibuang lagi. Ke Banda Neira. Empat belas tahun. Empat belas tahun adalah waktu yang cukup untuk membuat orang menyerah. Tapi tidak untuknya.
Di Banda, ia merenung. Ia tetap marah. Tapi marahnya terpelihara. Ia melihat dunia berubah. Fasisme tumbuh di Eropa. Jepang datang dengan propaganda Asia Raya. Banyak tokoh memilih bekerja sama. Tjipto menolak. Ia lebih khawatir pada fasisme daripada kolonialisme yang sudah ia kenal wajahnya.
Ia mendukung Gerakan Anti Fasis. Tubuhnya melemah. Tapi pikirannya tidak.
Ia wafat 1943. Ia tidak menyaksikan Proklamasi 1945. Tapi tanpa orang-orang seperti dia, mungkin mental merdeka tidak pernah matang. Tahun 1964, ia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Namanya diabadikan menjadi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta.
Kita mengenal rumah sakitnya. Tidak selalu mengenal keberaniannya.
Mengapa Indische Partij begitu terkenal dalam sejarah? Karena ia partai politik pertama yang secara tegas menuntut kemerdekaan penuh. Bukan otonomi. Bukan perbaikan kecil. Kemerdekaan. Kata yang waktu itu terasa seperti dosa.
Dan mengapa ia terasa seperti catatan kaki dalam ingatan publik hari ini? Mungkin karena ia kalah secara struktur. Mungkin karena ia terlalu dini. Atau mungkin karena kita lebih nyaman merayakan hasil, bukan proses yang penuh risiko.
Indische Partij mengajarkan satu hal penting: perubahan besar selalu dimulai dari keberanian menyebut sesuatu apa adanya. Mereka menyebut penjajahan sebagai penjajahan. Mereka menyebut kemerdekaan sebagai hak. Tanpa embel-embel.
Hari ini kita hidup di negeri merdeka. Tapi pertanyaan yang dulu mereka ajukan masih relevan: apakah kita berani menyebut ketidakadilan sebagai ketidakadilan? Atau kita kembali sopan berlebihan demi kenyamanan?
Sejarah bukan museum. Ia cermin. Dan Indische Partij adalah salah satu pantulan paling jernih tentang keberanian intelektual. Ia lahir dari kemarahan yang terdidik. Ia dibubarkan karena terlalu terang. Ia dikenang karena terlalu jujur.
Mereka mungkin terlalu cepat untuk zamannya. Tapi tanpa yang terlalu cepat, waktu tidak pernah bergerak.
Dan kemerdekaan, pada akhirnya, memang tidak pernah lahir dari kesabaran yang pasif. Ia lahir dari orang-orang yang berani berkata: cukup.
Indische Partij mungkin dibubarkan pada 1912. Tetapi gagasannya tidak pernah dibubarkan. Ia menjadi fondasi mental bagi politik kebangsaan Indonesia. Untuk pertama kalinya, kemerdekaan tidak lagi dibisikkan dalam forum terbatas. Ia diumumkan sebagai hak politik rakyat. Itu lompatan besar. Dari organisasi kultural menuju perjuangan politik yang terang dan terbuka.
Langkah yang dirintis Tjipto dan kawan-kawan adalah keberanian memindahkan pusat perjuangan: dari keluhan menjadi tuntutan. Dari etika sopan kepada kolonial menjadi keberpihakan tegas kepada rakyat. Mereka meletakkan dasar bahwa politik bukan alat mencari posisi, tetapi alat memperjuangkan martabat manusia. Kemerdekaan dipahami bukan sekadar lepas dari Belanda, melainkan hak menentukan nasib sendiri.
Warisan itu terasa dalam pergerakan-pergerakan berikutnya. Partai-partai nasional tumbuh dengan kesadaran bahwa rakyat adalah subjek, bukan objek kekuasaan. Bahasa “hak” menggantikan bahasa “belas kasihan.” Itulah sumbangan terbesar Indische Partij.
Perjuangan mereka tulus. Tanpa jaminan menang. Tanpa kepastian dihargai. Mereka bekerja untuk masa depan yang mungkin tak sempat mereka saksikan. Dan kemerdekaan 1945, dalam banyak hal, berdiri di atas keberanian awal itu—keberanian menyebut kemerdekaan sebagai milik rakyat, bukan hadiah penguasa.
Penulis :
Aswan Nasution, Alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Saat ini masih bertempat tinggal di Serbelawan ni Huta, Sebuah kota kecil di Kabupaten Simalungun , Sumatera Utara. Di mana Semua lelaki dewasa di panggil “Ketua”.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
