Borderless World: Ketika Sejarah Berulang dalam Perfektif Budaya
(Hanif Arsyad, Akademisi Universitas Malikussaleh dan Penggiat literasi)
Pada suatu malam bersejarah di tahun 1989, dunia menyaksikan runtuhnya Tembok Berlin. Peristiwa itu bukan sekadar robohnya tembok beton yang memisahkan Jerman Timur dan Barat di Eropa, tetapi simbol runtuhnya sekat ideologi.
Sejak saat itu, dunia memasuki babak baru: era globalisasi masif. Perdagangan bebas dipercepat, mobilitas manusia dilonggarkan, dan batas-batas negara menjadi semakin cair.
Eropa dan Amerika membuka pintu lebar-lebar bagi arus migrasi. Ekonomi tumbuh, kota-kota menjadi kosmopolit, dan keberagaman menjadi wajah baru peradaban Barat. Namun seperti banyak babak sejarah lain, perubahan yang cepat sering kali menyisakan getar yang tak selalu harmonis.
Di London, kehadiran Sadiq Khan sebagai wali kota menjadi simbol inklusivitas baru. Di Amerika Serikat, nama Ilhan Omar menandai realitas politik yang semakin plural. Kehadiran pemimpin berlatar belakang Muslim di panggung Barat menunjukkan bahwa globalisasi bukan sekadar soal ekonomi, melainkan juga soal identitas.
Namun di sisi lain, keresahan tumbuh. Sebagian warga Eropa merasa identitas kultural mereka tergerus. Kebijakan anti-imigran menguat di sejumlah negara. Polarisasi politik meningkat. Diskursus tentang “siapa kita” dan “siapa yang datang” menjadi semakin tajam. Globalisasi yang dahulu dielu-elukan sebagai jembatan peradaban perlahan berubah menjadi cermin kegelisahan.
Fenomena ini sejatinya bukan hal baru dalam sejarah umat manusia. Dunia tanpa batas bukanlah ciptaan abad ke-21. Jauh sebelum pesawat dan internet mempercepat arus manusia, wilayah seperti Aceh telah hidup dalam pusaran globalisasi versi klasik.
Pada abad ke-16, Kesultanan Aceh berdiri sebagai simpul penting jalur perdagangan rempah. Kapal-kapal dari Persia, Arab, Gujarat, dan Tiongkok singgah membawa bukan hanya barang dagangan, tetapi juga bahasa, keyakinan, dan tradisi. Dari perjumpaan itulah lahir akulturasi: istilah Arab dan Melayu berpadu, kuliner India-Yaman menjelma martabak, seni dan sastra tumbuh dalam sentuhan Persia-Aceh.
Menariknya, proses itu berlangsung alami. Tidak ada proyek politik global yang dipaksakan. Tidak ada birokrasi integrasi yang kaku. Islam tumbuh berdampingan dengan adat. “Hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut”—hukum dan adat seperti zat dan sifat—menjadi filosofi yang menjaga keseimbangan. Identitas lokal tidak dihapus, melainkan diperkaya.
Di sinilah kontras sejarah tampak jelas. Barat pasca-Berlin bergerak cepat dengan dorongan politik dan ekonomi yang terstruktur. Aceh abad ke-16 bergerak perlahan dengan ritme perdagangan dan interaksi kultural alami. Yang satu mengalami gesekan identitas karena perubahan mendadak, yang lain membangun sintesis budaya melalui waktu yang panjang.
Lalu mengapa perubahan budaya sering menjelma “bom waktu”?
Pertama, ketimpangan adaptasi. Integrasi ekonomi sering kali lebih cepat daripada dialog budaya. Ketika kebijakan melampaui kesiapan psikologis masyarakat, resistensi muncul. Kedua, pendidikan multikultural yang tidak merata membuat perbedaan dipahami sebagai ancaman, bukan kekayaan. Ketiga, absennya ruang negosiasi identitas yang sehat.
Aceh memberi pelajaran bahwa globalisasi tidak harus berarti kehilangan jati diri. Identitas lokal bisa menjadi jangkar, bukan tembok. Adat bukan penghalang modernitas, melainkan fondasi untuk menyaring arus luar. Inilah yang kini dikenal dalam teori sosial sebagai glokalisasi: berpikir global, berakar lokal.
Sejarah tampaknya selalu berulang dalam pola yang berbeda. Runtuhnya Tembok Berlin membuka dunia tanpa batas versi modern. Jalur rempah abad ke-16 telah lebih dulu membuka dunia tanpa batas versi maritim. Perbedaannya terletak pada tempo dan kesiapan budaya.
Hari ini, ketika dunia kembali dihadapkan pada polarisasi identitas, pelajaran itu menjadi relevan. Ekonomi boleh saja melintasi benua. Teknologi boleh menghapus jarak. Tetapi identitas memerlukan ruang tumbuh yang pelan dan dialog yang berkesenambungan antar generasi.
Dunia tanpa batas adalah keniscayaan sejarah. Namun agar ia tidak berubah menjadi kegamangan kolektif, setiap masyarakat perlu memiliki jangkar nilai. Sebab pada akhirnya, yang membuat peradaban bertahan bukan sekadar keterbukaan, melainkan kemampuan merawat akar budaya yang baik sambil beradaptasi dengan kesesuain budaya luar.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
