Dengarkan Artikel
Oleh Aswan Nasution
Negara modern selalu hidup dalam ketegangan. Di satu sisi, ia dituntut bekerja cepat dan rapi. Di sisi lain, ia harus menahan diri agar kekuasaan tidak berubah menjadi kebiasaan yang tak pernah dipertanyakan. Ketegangan itu terasa paling nyata ketika kita membicarakan posisi lembaga negara: apakah harus berada di bawah kendali Presiden, atau berdiri dengan jarak yang cukup untuk menjaga independensi?
Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan satu kalimat. Ia perlu dibaca dari beberapa arah, sebab negara bukan hanya mesin administrasi, tetapi juga ruang hukum, kehidupan sosial, dan arena politik.
Dari sudut pandang administrasi negara, ukuran pertama selalu kinerja. Negara yang lamban adalah negara yang gagal, kata para teknokrat. Maka lembaga yang berada langsung di bawah Presiden sering dianggap ideal: rantai komando jelas, koordinasi lintas sektor mudah, dan keputusan bisa diambil tanpa berputar-putar.
Dalam situasi krisis—kerusuhan, bencana, ancaman keamanan—model ini terasa masuk akal. Negara tidak punya kemewahan untuk berdebat terlalu lama. Kecepatan adalah bentuk tanggung jawab.
Namun administrasi negara juga mengenal istilah klasik: over-centralization ( sistem pemerintahan atau manajemen di mana kewenangan pengambilan keputusan berada pada otoritas pusat dengan cara sangat berlebihan ). Ketika terlalu banyak kendali bertumpu di satu titik, birokrasi kehilangan otonomi profesional. Aparat menjadi lebih sibuk membaca sinyal politik ketimbang membaca kebutuhan publik. Akuntabilitas pun bergeser: bukan lagi ke warga negara, melainkan ke atasan struktural.
Administrasi yang sehat sesungguhnya tidak hanya cepat, tetapi juga terkendali oleh sistem evaluasi dan pengawasan yang bekerja diam-diam, tanpa perlu sorak-sorai kekuasaan.
Jika administrasi berbicara tentang efisiensi, hukum berbicara tentang jarak. Hukum membutuhkan ruang untuk berdiri tegak, tidak condong ke mana pun. Itulah sebabnya sudut pandang hukum selalu sensitif terhadap kedekatan lembaga dengan kekuasaan eksekutif.
Ketika lembaga penegak hukum berada terlalu dekat dengan Presiden, muncul risiko laten: konflik kepentingan. Bahkan jika intervensi tidak pernah terjadi, persepsi publik sudah cukup untuk merusak kepercayaan. Dalam hukum, keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan.
Lembaga independen menawarkan harapan: netralitas, objektivitas, dan perlindungan terhadap due process of law ( proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia ). Namun hukum juga tidak naif. Independensi tanpa akuntabilitas adalah masalah lain. Lembaga yang merasa “bebas” tanpa pengawasan berisiko menciptakan kekuasaan baru yang tak kalah berbahaya.
Bagi hukum, yang terpenting bukan siapa atasan lembaga, melainkan jaminan bahwa keputusan diambil berdasarkan norma, bukan tekanan.
Masyarakat tidak menilai negara dari bagan organisasi atau pasal undang-undang. Mereka menilai dari pengalaman sehari-hari. Dari cara laporan ditangani. Dari siapa yang ditangkap dan siapa yang dibiarkan.
Jika lembaga negara dipersepsikan terlalu dekat dengan kekuasaan, lahirlah kecurigaan klasik: hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Di titik ini, persoalan bukan lagi legal, tetapi sosial. Kepercayaan runtuh pelan-pelan, digantikan sinisme.
Sebaliknya, lembaga yang dipercaya akan lebih mudah menjalankan tugasnya. Kepatuhan masyarakat tidak lahir dari rasa takut, melainkan dari keyakinan bahwa sistem bekerja adil. Dalam masyarakat yang percaya, konflik lebih mudah diredam, hukum lebih dihormati.
Sudut pandang sosial mengingatkan kita bahwa legitimasi sejati tidak diberikan oleh presiden atau parlemen, tetapi oleh publik yang merasa diperlakukan setara.
Politik membaca semua ini sebagai persoalan kekuasaan. Menempatkan lembaga di bawah Presiden memperkuat eksekutif dan menjanjikan stabilitas jangka pendek. Namun sejarah menunjukkan: kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi selalu tergoda untuk melampaui batasnya sendiri.
Lembaga independen, sebaliknya, adalah alat checks and balances. Ia memperlambat, tetapi juga mencegah dominasi. Demokrasi yang matang justru lahir dari ketidaknyamanan ini—dari proses saling mengawasi yang kadang terasa merepotkan.
Politik yang dewasa tahu bahwa stabilitas tanpa kontrol hanyalah ketenangan semu.
Maka solusi cerdas bukan sepenuhnya di bawah Presiden, bukan pula independensi yang tanpa arah. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan politik yang sadar batas: tahu kapan memimpin, kapan menahan diri. Pengawasan independen yang kuat dan nyata, bukan sekadar nama dalam undang-undang. Profesionalisme aparatur yang dibangun lewat etika, bukan hanya disiplin struktural. Dan transparansi kepada publik, sebab cahaya adalah pengawas paling jujur.
Pada akhirnya, negara bukan soal siapa yang mengendalikan siapa, melainkan apakah kekuasaan masih bersedia dikoreksi. Di sanalah demokrasi diuji—bukan di pidato, melainkan dalam kesediaan untuk dibatasi.
Namun ada satu hal yang sering luput dibicarakan yaitu di mana Struktur bisa dirancang seideal apa pun, undang-undang bisa ditulis seteliti mungkin, tetapi pada akhirnya keputusan selalu jatuh ke tangan manusia—dengan ketakutan, ambisi, dan nurani yang tidak selalu sama. Di sinilah negara diuji pada level yang paling sunyi.
Seorang aparat yang profesional akan tetap tegak meski berada di bawah tekanan kekuasaan. Sebaliknya, aparat yang rapuh akan menyimpang bahkan ketika diberi kebebasan penuh. Maka pembicaraan tentang posisi lembaga negara sesungguhnya adalah pembicaraan tentang watak institusi: apakah ia mendidik keberanian moral, atau justru melanggengkan kepatuhan tanpa tanya.
Negara yang sehat tidak hanya membangun sistem pengawasan ke luar, tetapi juga menumbuhkan disiplin etis ke dalam. Sebab hukum, pada akhirnya, bukan hanya teks yang ditegakkan, melainkan sikap batin yang terus diuji—setiap hari, dalam keputusan-keputusan kecil yang jarang masuk berita, tetapi menentukan wajah keadilan itu sendiri.
Penulis :
Aswan Nasution, Alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Saat ini masih bertempat tinggal di Serbelawan ni Huta, Sebuah kota kecil di Kabupaten Simalungun , Sumatera Utara. Di mana Semua lelaki dewasa di panggil “Ketua”. Apabila ingin menghubunginya bisa di nomor Whatshaapnya : 083163237234 atau kirimkan ke emailnya aswannasution09@gmail.com.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
