Oleh: Siti Hajar
Bayangkan kita menonton trailer film blockbuster: adegan pembukaan menampilkan Presiden Jokowi pada 2019 dengan lantang mengumumkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Tempo media, wacana publik, dan segala rencana terdengar seperti “besok juga kita pindah, bawa semua aset Jakarta ke hutan Kalimantan”. Ambisi Ibu Kota Nusantara (IKN) lahir dengan jargon pemerataan pembangunan, kota pintar, dan ramah lingkungan.
Nyatanya saat itu banyak orang mengernyit. Mengapa harus pindah dari Jakarta? Apa tidak terlalu ambisius? Namun, ide besar ini lahir bukan tanpa alasan. Jakarta sudah lama menghadapi masalah pelik: kemacetan, penurunan muka tanah, banjir tahunan, dan beban populasi yang luar biasa. Lalu muncullah visi IKN Nusantara, ibu kota baru yang diharapkan menjadi kota modern, hijau, dan berkelanjutan di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Menurut data Kementerian PPN/Bappenas, pemindahan ibu kota ini tak hanya sekadar memindahkan kantor pemerintahan. “IKN Nusantara dirancang sebagai kota pintar yang 70% wilayahnya adalah ruang hijau, sehingga mampu mendorong pemerataan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Suharso Monoarfa, Menteri PPN/Kepala Bappenas (Kompas, 2022).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi anggaran IKN dimulai sejak 2022 dengan rincian: tahun 2022 sebesar Rp5 triliun, 2023 sebesar Rp20 triliun, 2024 sebesar Rp30 triliun, 2025 sebesar Rp40 triliun, dan diproyeksikan terus meningkat hingga rampung di tahap awal pada 2029.
Anggaran ini tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga dari investasi swasta dan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
IKN bukan hanya soal gedung megah.
Rencana besar ini juga bertujuan membangun pemerataan pembangunan di luar Jawa. Selama ini, lebih dari 57% PDB Indonesia berasal dari Pulau Jawa (BPS, 2022). Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan, diharapkan muncul “gravitasi ekonomi” baru yang memacu pertumbuhan di kawasan timur Indonesia.
Meski demikian, proyek ini tidak bebas kritik. Biaya yang sangat besar menuai perdebatan, apalagi di tengah isu ketimpangan sosial. Namun, pemerintah berargumen bahwa dampak jangka panjangnya akan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. “IKN ini bukan proyek 5 tahun, tapi proyek peradaban 100 tahun,” kata Jokowi pada pidato di DPR (Detik, 2023).
Bagaimanapun, mimpi besar selalu butuh keberanian. Apakah IKN akan sukses seperti rencana? Atau bernasib seperti ibu kota baru di negara lain yang sepi penghuni? Jawabannya tergantung konsistensi kebijakan dan keterlibatan semua pihak. Satu hal yang pasti, IKN Nusantara akan terus menjadi sorotan dunia sebagai eksperimen besar pemindahan ibu kota di era modern.
Ancaman Ekologis
Di balik narasi gemerlap kota pintar dan modern, ada satu pertanyaan besar: bagaimana nasib lingkungan, flora, dan fauna Kalimantan Timur? Kita semua tahu Kalimantan adalah paru-paru dunia. Hutan tropisnya rumah bagi orangutan, bekantan, hingga ribuan spesies tumbuhan endemik.
Pembangunan skala besar seperti IKN tentu punya konsekuensi ekologis. Data WALHI (2023) menyebut, kawasan inti IKN mencakup area hutan sekunder dan bekas konsesi tambang yang sudah terdegradasi, tapi sebagian besar masih punya fungsi ekologis penting. “Pembangunan IKN berpotensi memperparah fragmentasi habitat satwa langka, kecuali dilakukan dengan perencanaan ekologis yang ketat,” kata Dwi Sawung, Manajer Kampanye WALHI (Mongabay, 2023).
Ancaman lain adalah deforestasi dan alih fungsi lahan. Meski pemerintah berjanji 70% kawasan IKN akan menjadi ruang hijau, implementasi di lapangan belum tentu semulus rencana. Kajian Forest Watch Indonesia (2022) memperkirakan, jika tak hati-hati, pembangunan infrastruktur bisa memicu pembukaan hutan lebih luas dari perkiraan awal. Padahal, hutan Kalimantan adalah benteng utama penyerapan karbon. Kehilangannya bisa memperburuk krisis iklim global.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa IKN akan menjadi “kota hutan” dengan konsep berkelanjutan. Proyek restorasi lahan bekas tambang dan penanaman kembali (reforestasi) sedang dijalankan.
Ada juga rencana pembangunan koridor satwa untuk memastikan orangutan dan bekantan tidak terisolasi. Bahkan, dana APBN yang dikucurkan tiap tahun (mulai Rp5,4 triliun di 2022 hingga hampir Rp30 triliun di 2024 – Bappenas, 2023) sebagian dialokasikan untuk memastikan infrastruktur hijau dan pengelolaan lingkungan.
Tentu semua ini kembali pada komitmen. Apakah konsep kota hijau akan benar-benar terwujud, atau hanya menjadi jargon manis? Sejarah menunjukkan banyak proyek besar yang abai pada lingkungan, lalu menyesal di kemudian hari.
Namun, kita juga bisa optimistis. Jika IKN sukses menjadi contoh kota ramah lingkungan, dunia akan belajar dari Indonesia.
Bayangkan sebuah ibu kota modern dengan transportasi publik tanpa emisi, dikelilingi hutan tropis, di mana orangutan tetap berkeliaran bebas di habitatnya. Itu bukan mimpi yang mustahil, asalkan pengawasan ketat dan partisipasi publik terus berjalan.
Seperti yang dikatakan oleh aktivis lingkungan Kalimantan, Rahmad Ramadhan (Tempo, 2023), “Masa depan IKN adalah masa depan hutan kita. Kalau gagal menjaga lingkungan, kita bukan hanya kehilangan ibu kota baru, tapi juga paru-paru dunia.
Kondisi Terkini IKN
Beberapa waktu lalu, linimasa media sosial sempat riuh oleh video dari kawasan IKN. Pemandangan yang terekam cukup kontras dengan jargon kota masa depan: semak merambat liar, beberapa bangunan terlihat mangkrak, dan kawanan soang berkeliaran di taman-taman yang seharusnya megah. Wajar jika publik mulai resah—benarkah proyek ambisius ini mulai diabaikan?
Pemerintah buru-buru memberi penjelasan, menyebut IKN adalah proyek jangka panjang yang butuh waktu 10 hingga 20 tahun untuk rampung, dengan perpindahan ibu kota yang dilakukan bertahap dan penuh persiapan infrastruktur.
Namun, di balik penjelasan itu, muncul pertanyaan-pertanyaan yang tak kalah penting: sudah berapa banyak anggaran yang terserap ke sana? Apakah belum cukup? Mau berapa banyak lagi yang akan digelontorkan?
Setiap perpanjangan proyek bukan hanya menambah waktu, tapi juga membuka potensi korupsi baru. Seakan kita tak pernah belajar dari puluhan kasus rasuah yang mencoreng negeri ini. Sementara itu, rakyat miskin di banyak sudut Indonesia masih bergulat dengan lapar dan hidup di bawah garis layak. Sampai kapan lakon ini akan dipertontonkan? Apakah kita menunggu sampai rakyat benar-benar hilang sabar dan menabuh genderang perlawanan terhadap pemimpinnya sendiri?[]
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
