Menjaga Marwah Hukum dalam Negara Demokrasi
Oleh Gunawan Trihantoro
Sekretaris Kreator Era AI Jawa Tengah
“Kalau ada sengketa selesaikan melalui jalur hukum, jangan di luar hukum,” demikian petuah Buya Syafii Maarif, sosok yang dikenal luas sebagai guru bangsa.
Kata-kata ini bukan sekadar nasihat, melainkan cermin dari konsistensinya menjaga martabat konstitusi dalam kehidupan berbangsa.
Buya mengingatkan bahwa dalam negara hukum, penyelesaian masalah harus melalui mekanisme yang sah dan diakui, bukan melalui jalan kekerasan atau tekanan massa.
Ia menyebut Mahkamah Konstitusi dan aparat hukum sebagai institusi yang harus dihormati, bukan dilecehkan apalagi dilewati.
Di tengah gelombang populisme dan derasnya arus emosi publik, Buya tetap teguh berdiri di atas prinsip-prinsip konstitusionalisme.
Ia tahu, tanpa kepercayaan pada institusi hukum, bangsa ini akan mudah tergelincir ke dalam kekacauan dan konflik sosial.
Pernyataan “tidak boleh main hakim sendiri” adalah tamparan bagi mereka yang gemar memainkan emosi publik untuk kepentingan sesaat.
Dalam negara demokrasi, perbedaan pendapat dan konflik kepentingan adalah hal wajar, namun penyelesaiannya harus berada dalam kerangka hukum.
Aparat penegak hukum bukan sekadar simbol kekuasaan, tetapi fondasi keadilan yang harus diperkuat, bukan dipertentangkan.
Buya memahami betul risiko dari “mengadu domba,” karena sejarah telah mengajarkan bahwa perpecahan bangsa sering bermula dari fitnah dan provokasi.
Ketika masyarakat kehilangan orientasi hukum, maka yang lahir bukan keadilan, tapi ketakutan dan dendam berkepanjangan.
Buya menyerukan agar hukum dijadikan panglima, bukan alat kekuasaan, apalagi balas dendam politik.
Kita bisa belajar dari keteladanan Buya yang dalam kritiknya tetap santun, dalam nasihatnya tetap tajam, dan dalam ilmunya tetap rendah hati.
Ia bukan sekadar cendekiawan, tetapi pelita dalam kegelapan ketika bangsa kehilangan arah di tengah krisis kepercayaan.
Dalam konteks ini, kata-kata Buya harus dibaca sebagai ajakan moral untuk menata kembali relasi antara rakyat, kekuasaan, dan hukum.
Bukan hanya pejabat, masyarakat sipil pun dituntut untuk melek hukum, agar tak mudah terprovokasi dan terjebak dalam arus disinformasi.
Hukum bukan milik elit, tapi milik seluruh rakyat yang percaya bahwa keadilan bisa ditegakkan melalui proses yang benar.
Buya Syafii Maarif ingin kita membangun bangsa ini bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kesadaran akan pentingnya kepastian hukum.
Ia tahu, di negara-negara maju, hukum menjadi jangkar dalam mengarungi dinamika politik dan ekonomi.
Negara hukum adalah benteng terakhir dari kehancuran moral jika jalan-jalan dialog dan musyawarah tidak lagi dihargai.
Di sinilah pentingnya menjaga independensi lembaga hukum dari intervensi kekuasaan dan kepentingan partisan.
Pesan Buya ini menjadi relevan ketika sengketa politik, sosial, atau bahkan agama sering kali ditarik ke jalan-jalan publik yang memanaskan emosi massa.
Buya tidak membenci demonstrasi, tapi ia menolak cara-cara yang menjauhkan bangsa dari semangat dialog dan penyelesaian konstitusional.
Ia mengajak kita untuk percaya pada proses, bukan pada desakan-desakan jalan pintas yang justru merusak tatanan hukum itu sendiri.
Di tengah semarak dunia maya dan opini-opini liar, suara Buya adalah penyejuk yang mengingatkan pentingnya kesabaran dalam proses hukum.
Kata-kata beliau adalah jembatan antara kebijaksanaan masa lalu dan kebutuhan masa kini untuk tetap waras di tengah perbedaan.
Maka tugas kita bukan hanya mengagumi, tetapi mengamalkan: menjaga hukum, memuliakan konstitusi, dan menolak segala bentuk kekacauan sosial.
Buya Syafii Maarif telah menanamkan nilai yang kokoh: bahwa negara hukum adalah rumah bersama yang harus dirawat dengan akal sehat dan hati yang teduh.
Rumah Kayu Cepu, 24 April 2025
