Oleh: Novita Sari Yahya
Fenomena tanya jawab dalam ajang pemilihan putri, baik di tingkat nasional maupun internasional, sering kali menjadi sorotan publik. Di media sosial, potongan-potongan jawaban finalis kerap viral dan dinilai sebagai representasi kecerdasan, wawasan, dan kapasitas berpikir seseorang. Namun, bagi mereka yang pernah terlibat langsung dalam proses tersebut, realitasnya tidak sesederhana yang tampak di layar. Ada proses panjang di balik panggung yang jarang diketahui publik, termasuk bagaimana pertanyaan disusun, diseleksi, bahkan dalam beberapa kasus telah dipersiapkan sebelumnya.
Pengalaman mengikuti ajang pemilihan nasional memberikan perspektif yang berbeda. Dalam praktiknya, tidak sedikit pertanyaan yang sudah diberikan atau setidaknya diarahkan sebelum sesi berlangsung. Hal ini dilakukan dengan berbagai alasan, mulai dari menjaga kualitas acara, menghindari jawaban yang terlalu kontroversial, hingga memastikan para finalis mampu memberikan respons yang dianggap “layak tayang”.
Dalam konteks industri hiburan, hal ini mungkin dapat dipahami. Namun, jika dilihat dari sisi substansi, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana jawaban tersebut benar-benar mencerminkan kapasitas intelektual dan cara pandang asli seorang finalis?
Hal serupa juga terjadi dalam berbagai format podcast atau wawancara publik. Banyak orang mengira bahwa semua pertanyaan bersifat spontan. Padahal, dalam praktiknya, tidak jarang narasumber telah menerima daftar pertanyaan sebelumnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, tim kreatif turut membantu merancang arah jawaban agar sesuai dengan narasi yang ingin dibangun. Ini bukan semata-mata bentuk manipulasi, melainkan bagian dari strategi komunikasi. Namun demikian, konsekuensinya adalah publik tidak selalu mendapatkan gambaran yang utuh tentang kedalaman berpikir seseorang.
Dari pengalaman menyusun pertanyaan untuk podcast, terlihat jelas bahwa kualitas jawaban sangat dipengaruhi oleh persiapan. Narasumber yang telah mengetahui pertanyaan sebelumnya cenderung memberikan jawaban yang lebih sistematis, rapi, dan terdengar meyakinkan. Akan tetapi, hal ini tidak selalu mencerminkan kemampuan berpikir kritis secara spontan. Padahal, dalam banyak situasi kehidupan nyata terutama dalam kepemimpinan. Kemampuan merespons secara cepat dan tepat justru menjadi kunci.
Oleh karena itu, muncul gagasan bahwa untuk benar-benar mengukur kualitas seseorang, terutama yang akan tampil sebagai representasi publik atau menduduki jabatan strategis, diperlukan indikator yang lebih mendalam. Salah satu cara yang paling relevan adalah melalui tulisan.
Menulis, baik dalam bentuk buku maupun artikel di media, merupakan proses intelektual yang tidak bisa dilakukan secara instan. Ia menuntut kemampuan membaca, menganalisis, merumuskan gagasan, serta menyusun argumen secara sistematis.
Tradisi menulis sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Banyak tokoh pendiri bangsa dikenal sebagai penulis yang aktif. Mereka tidak hanya berbicara di mimbar, tetapi juga menuangkan gagasannya dalam tulisan. Aktivitas menulis memungkinkan ide-ide mereka terdokumentasi, diuji, dan diperdebatkan secara terbuka. Dengan demikian, kualitas pemikiran mereka dapat dinilai secara lebih objektif oleh masyarakat.
Menulis juga mencerminkan kedalaman pengetahuan seseorang. Seorang penulis tidak mungkin menghasilkan karya yang baik tanpa membaca. Proses membaca memperkaya perspektif, memperluas wawasan, dan membantu memahami kompleksitas suatu persoalan. Dalam konteks ini, menulis bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan cerminan dari proses belajar yang berkelanjutan.
Jika dikaitkan dengan pemilihan figur publik baik itu finalis ajang kecantikan, pejabat pemerintahan, maupun calon pemimpin daerah dan nasional maka kemampuan menulis menjadi indikator penting yang sering diabaikan. Padahal, seorang pemimpin dituntut untuk memiliki visi, kemampuan analisis, serta kejelasan dalam menyampaikan gagasan. Semua itu tercermin dengan baik melalui tulisan.
Berbeda dengan jawaban lisan yang bisa dipersiapkan atau bahkan dihafalkan, tulisan menuntut konsistensi berpikir. Dalam sebuah tulisan, seseorang tidak hanya menyampaikan apa yang ingin didengar publik, tetapi juga mempertanggungjawabkan logika dan argumen yang dibangun. Tulisan dapat dibaca ulang, dikritisi, dan dibandingkan dengan realitas. Di sinilah letak kekuatan tulisan sebagai alat ukur intelektualitas.
Selain itu, tulisan juga menunjukkan keberanian intelektual. Tidak semua orang berani menuangkan pikirannya secara terbuka, karena konsekuensinya adalah siap untuk dikritik. Dalam dunia yang semakin terbuka, kemampuan menerima kritik dan berdialog menjadi sangat penting. Seorang pemimpin yang baik bukanlah mereka yang selalu terlihat sempurna di panggung, tetapi mereka yang mampu belajar, memperbaiki diri, dan berkembang.
Dalam praktiknya, memang tidak mudah menjadikan tulisan sebagai standar utama dalam menilai seseorang. Ada berbagai faktor yang memengaruhi, termasuk akses terhadap pendidikan, kesempatan, dan lingkungan. Namun, setidaknya tulisan dapat menjadi salah satu indikator yang lebih substantif dibandingkan sekadar penampilan atau kemampuan menjawab pertanyaan yang telah dipersiapkan.
Kritik terhadap budaya instan juga menjadi relevan dalam konteks ini. Di era media sosial, sering kali yang lebih diutamakan adalah tampilan dan kesan pertama. Jawaban yang terdengar indah dan menyentuh emosi lebih mudah mendapatkan perhatian dibandingkan analisis yang mendalam. Akibatnya, penilaian terhadap seseorang menjadi dangkal dan tidak komprehensif.
Padahal, untuk mewakili Indonesia di kancah internasional atau menduduki jabatan strategis di pemerintahan, dibutuhkan lebih dari sekadar kemampuan berbicara. Dibutuhkan pemahaman lintas bidang, kemampuan berpikir kritis, serta integritas dalam bertindak. Semua itu tidak bisa diperoleh secara instan, apalagi hanya dengan menghafal jawaban.
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai figur publik. Tidak cukup hanya melihat penampilan atau mendengar jawaban di atas panggung. Perlu ada upaya untuk menggali lebih dalam, termasuk melalui karya tulis yang dihasilkan. Dengan demikian, kita dapat menilai seseorang secara lebih objektif dan adil.
Pada akhirnya, kualitas kepemimpinan tidak ditentukan oleh seberapa baik seseorang tampil di depan kamera, tetapi oleh seberapa dalam ia memahami persoalan dan seberapa konsisten ia memperjuangkan solusi. Menulis menjadi salah satu cara untuk menunjukkan hal tersebut. Menulis bukan sekadar aktivitas intelektual, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral terhadap publik.
Jika kita ingin melahirkan generasi pemimpin yang berkualitas, maka budaya membaca dan menulis harus kembali diperkuat. Tidak hanya di kalangan akademisi, tetapi juga di kalangan praktisi, aktivis, dan calon pemimpin termasuk yang mewakili Indonesia di ajang pemilihan. Dengan demikian, kita tidak lagi terjebak pada penilaian yang bersifat permukaan, melainkan mampu melihat esensi dari kapasitas seseorang.
Daftar Pustaka
Anderson, B. (2006). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (Revised ed.). Verso.
Effendy, O. U. (2003). Ilmu, teori, dan filsafat komunikasi. PT Citra Aditya Bakti.
Keraf, G. (2007). Argumentasi dan narasi. Gramedia Pustaka Utama.
McQuail, D. (2010). McQuail’s mass communication theory (6th ed.). Sage Publications.
Nussbaum, M. C. (2010). Not for profit: Why democracy needs the humanities. Princeton University Press.
Said, E. W. (1994). Representations of the intellectual. Vintage Books.
Sugihastuti. (2014).
Komentar