Oleh: Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
Selama ini, wajah ritel modern di Indonesia didominasi oleh dua jaringan besar yang hadir masif hingga ke pelosok desa. Dengan jumlah gerai yang telah melampaui 40 ribu outlet, struktur pasar ritel menunjukkan tingkat konsentrasi yang tinggi.
Dari sekitar 80 ribu desa di Indonesia, rata-rata setiap dua desa telah ditempati satu minimarket jaringan nasional. Realitas ini menandakan adanya kecenderungan monopoli jalur distribusi, mereka jadi menentukan pola konsumsi, tentukan harga, sekaligus memiliki daya tawar yang sangat besar terhadap produsen maupun konsumen.
Dalam lanskap seperti itu, kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan rencana membangun sekitar 80 ribu gerai minimarket desa bukan sekadar ekspansi usaha ritel biasa. Ia membawa gagasan yang jauh lebih mendasar: membangun sistem distribusi yang dimiliki dan dikendalikan oleh masyarakat sendiri.
Sekilas, minimarket koperasi desa nantinya akan tampak seperti minimarket pada umumnya, dimana akan menjual kebutuhan sehari-hari, menyediakan barang konsumsi. Namun, perbedaannya bersifat fundamental. Jika minimarket kapitalis didirikan dengan orientasi keuntungan (profit oriented), maka minimarket koperasi berdiri dengan orientasi manfaat (benefit oriented). Tujuannya bukan memperkaya segelintir pemilik modal, melainkan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat desa.
Dalam minimarket kapitalis, keuntungan terakumulasi pada pemegang saham yang berasal dari kelompok konglomerasi. Sebaliknya, dalam koperasi desa, kepemilikan berada di tangan warga. Setiap anggota adalah pemilik sekaligus pengguna layanan. Dengan demikian, keuntungan yang dihasilkan tidak mengalir keluar desa, melainkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU) yang dibagikan secara adil.
Struktur kepemilikan ini mengubah posisi masyarakat secara mendasar, dari sekadar konsumen menjadi subjek ekonomi. Pertumbuhan aset dan usaha koperasi tidak ditentukan oleh kekuatan modal segelintir orang, melainkan oleh partisipasi kolektif warga desa itu sendiri.
Lebih jauh, keberadaan minimarket koperasi desa juga memiliki keunggulan struktural. Gerai yang dibangun oleh negara melalui BUMN dan kemudian diserahkan kepada pemerintah desa menjadi milik kolektif masyarakat. Artinya, koperasi tidak dibebani biaya sewa gedung sebagaimana ritel privat. Beban usaha menjadi lebih ringan dan efisiensi dapat diarahkan untuk kepentingan anggota.
Fungsi strategis lainnya terletak pada peran sebagai penyalur resmi barang-barang subsidi, seperti beras SPHP, minyak goreng, pupuk, gas, hingga obat-obatan bersubsidi. Dalam teori ekonomi, barang subsidi pada dasarnya adalah barang publik karena mengandung komponen dana pajak rakyat. Oleh karena itu, distribusinya semestinya berada dalam kendali publik.
Selama ini, penyaluran barang subsidi sering menghadapi berbagai persoalan seperti : kelangkaan, harga di atas ketentuan, hingga salah sasaran. Masalah ini tidak terlepas dari mekanisme distribusi yang diserahkan kepada pasar bebas yang dikuasai korporasi besar. Dalam sistem tersebut, motif keuntungan sering kali melahirkan praktik permainan stok, penimbunan, hingga distorsi harga.
Minimarket koperasi desa menawarkan pendekatan yang berbeda. Karena dimiliki oleh masyarakat, proses distribusi dapat diawasi secara langsung oleh warga. Setiap penyimpangan maupun masalah akan lebih mudah terdeteksi. Harga pun dapat dikontrol bersama, karena prinsip dasarnya sederhana, hanya sesuatu yang kita miliki bersama yang dapat kita kendalikan bersama.
Di sisi lain, keberadaan koperasi tidak serta-merta menyingkirkan pelaku usaha kecil. Justru sebaliknya, koperasi dapat menjadi simpul distribusi yang memperkuat ekonomi lokal. Warung dan toko kelontong dapat terlibat sebagai sub-distributor, sehingga tercipta jaringan ekonomi yang saling menguatkan, bukan saling mematikan.
Jika dibandingkan dengan minimarket kapitalis, perbedaan ini menjadi semakin terang. Minimarket kapitalis cenderung memusatkan keuntungan, mempersempit ruang bagi produk usaha kecil, serta menciptakan ketergantungan pasar pada kekuatan modal besar. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan basis produksi lokal dan memperlebar ketimpangan ekonomi seperti yang telah terjadi selama ini.
Sebaliknya, pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa jaringan ritel besar tidak selalu identik dengan kapitalisme korporasi. Di Singapura, misalnya, koperasi berhasil menguasai lebih dari separuh pasar ritel disana. Konsumen adalah anggota sekaligus pemilik, dan keuntungan dikembalikan kepada mereka.
Dengan dukungan kebijakan dari pemerintah, koperasi bahkan memperoleh insentif fiskal berupa pembebasan pajak (tax free) dan hanya setorkan bagian dari keuntungan yang dikelola oleh satu manajemen trust fund yang manfaatnya dikembalikan lagi kepada masyarakat anggota koperasi dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pelatihan, riset, dan pembangunan jaringan organisasi.
Insentif fiskal berupa pembebasan pajak yang mereka dapatkan tersebut arena menjalankan fungsi stabilisasi harga dan distribusi yang adil. Selain karena alasan sebagai hak moral koperasi secara mendasar karena fungsi koperasi yang telah jalankan prinsip pajak itu sendiri, yaitu untuk keadilan.
Model serupa juga berkembang pesat di Jepang, Korea Selatan, serta di negara-negara Skandinavia dan Eropa hingga Canada dan Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa koperasi bukanlah entitas ekonomi pinggiran, melainkan dapat menjadi arus utama dalam sistem distribusi nasional.
Dengan demikian, Kopdes sesungguhnya membuka jalan bagi transformasi struktur ekonomi Indonesia. Ia bukan sekadar proyek pembangunan gerai ritel, melainkan upaya membangun demokrasi ekonomi dari desa. Kuncinya terletak pada konsistensi menjalankan prinsip koperasi yang otentik: keanggotaan terbuka untuk seluruh masyarakat, ada dalam kendali demokratis, transparansi, dan pembagian manfaat yang adil.
Minimarket, dalam konteks ini, bukan lagi sekadar tempat berbelanja. Ia bisa menjadi alat akumulasi kapital segelintir elite, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemerataan dan kedaulatan ekonomi rakyat.
Minimarket koperasi desa menegaskan pilihan kedua: bukan minimarket biasa, melainkan fondasi bagi ekonomi yang lebih adil dan demokratis. Ke depan, pilihan kebijakan akan sangat menentukan arah yang diambil. Apakah kita akan terus membiarkan struktur pasar dikuasai oleh segelintir kekuatan modal, atau mulai membangun alternatif yang berbasis kepemilikan bersama.
Jakarta, 29 Maret 2026
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
