Walhi Aceh, Bencana Ekologis Aceh Tenggara dikarenakan Lemahnya Mitigasi Bencana

 

Bencana banjir bandang melanda Aceh Tenggara merupakan akumulasi dari enam faktor yang bisa dipetakan secara cepat, diantaranya tingkat curah hujan yang tinggi, topografris, illegal logging dan pembukaan lahan yang mengakibatkan bencana ekologis setiap tahun di wilayah tersebut. Seharunsya pemerintah bersama parapihak strategis aktif memastikan seluruh proses mitigasi bencana yang dilakukan dengan rutin.

Berdasarkan data di Walhi Aceh sampai akhir tahun 2013, kerugian akibat bencana banjir di Aceh Tenggara mencapai 9 milyar lebih, dengan 82 kejadian banjir dan banjir bandang. Total kerugian tersebut dihitung berdasarkan sejumlah dampak dan korban, seperti dampak terhadap sarana dan prasarana, serta korban jiwa yang mencapai 86 orang.

Bila dilihat dari luasan potensi banjir, Kecamatan Sigala – gala masuk dalam kategori tinggi berdasarkan kelas dominan bahaya. Setidaknya, kecamatan ini memiliki 123 ha potensi banjir kategori rendah, 48 ha kategori sedang, serta 2.990 ha kategori tinggi. Total keseluruhan luas kawasan potensi banjir 3.161 ha, dengan total 48 desa yang akan berdampak.

Peta daerah rawan bencana yang sudah dihasilkan oleh lembaga teknis pemerintah maupun hasil kajian parapihak non pemerintah harusnya menjadi pertimbangan untuk memperkuat program mitigasi bencana di Aceh Tenggara, sehingga berbagai upaya dapat disiapkan sejak dini.

Walhi aceh berpendapat bahwasanya bencana ekologis tidak akan berkurang jika pemerintah masih saja mengabaikan upaya-upaya mitigasi bencana dan membendung laju deforestasi hutan dan lahan serta patuh terhadap pengendalian ruang baik dalam bentuk lindung, dimanfaatkan serta pelestarian.

Banjir bandang yang terjadi saat ini di Aceh Tenggara harus mendapatkan respon cepat dari pemerintah dan semua pihak lainnya, sehingga kebutuhan tanggap darurat bisa terpenuhi untuk korban. Selain itu, harus menjadi PR bagi pemerintah Aceh Tenggara untuk mendesain mitigasi bencana sehingga hal serupa tidak kembali terjadi dimasa akan datang. Tata kelola ruang dan perlindungan kawasan hutan juga harus menjadi program perioritas, bongkahan dan potongan kayu yang terbawa arus menjadi bukti terjadi aktivitas illegal di daerah hulu.

📝