Oleh Dayan Abdurrahman
Euforia Akademik di Tengah Ingatan Kolektif Aceh
Aceh bukan tanah yang asing dengan kegemilangan. Dalam lembaran sejarahnya, kita mengenal sosok seperti Sultan Iskandar Muda yang membawa Kesultanan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan, baik dalam politik, ekonomi, maupun keilmuan. Pada masa itu, ilmu bukan sekadar simbol, tetapi menjadi kekuatan strategis yang menggerakkan peradaban. Ulama, cendekiawan, dan pemimpin berjalan dalam satu irama: membangun, bukan sekadar mengukuhkan.
Namun hari ini, ketika pengukuhan profesor menjadi semakin sering, kita dihadapkan pada pertanyaan yang lebih sunyi tetapi mendalam: mengapa gema kejayaan itu tidak lagi terdengar dalam realitas sosial kita? Dalam bahasa Aceh, mungkin kita bisa bertanya dengan lirih: “Peu na guna ilmu, meunyoe hana keu rakyat?” (Apa gunanya ilmu, jika tidak sampai kepada rakyat?).
Fenomena bertambahnya profesor memang patut disyukuri. Tetapi ketika peningkatan itu tidak diiringi dengan percepatan perubahan, kita patut merenung: apakah ini tanda kemajuan, atau justru ilusi kemajuan?
Diskoneksi Strukturalr: Ketika Ilmu Tidak Menjadi Kebijakan
Aceh hari ini memiliki banyak sumber daya intelektual. Profesor tersebar di berbagai universitas, alumni luar negeri kembali dengan bekal keilmuan global. Namun dalam praktiknya, hubungan antara kampus, pemerintah, dan masyarakat masih seperti tiga pulau yang terpisah.
Dalam sejarah Aceh, kita juga mengenal figur seperti Hasan di Tiro, yang meskipun berada dalam konteks politik yang berbeda, menunjukkan bahwa gagasan dapat menjadi kekuatan mobilisasi yang nyata. Ide tidak berhenti di kepala, tetapi menjelma menjadi gerakan. Di sinilah letak perbedaannya dengan banyak intelektual hari ini: gagasan berhenti di ruang seminar, tidak menjelma menjadi kebijakan atau aksi sosial.
Kampus menghasilkan riset, tetapi pemerintah jarang menjadikannya dasar kebijakan. Sementara masyarakat berjalan dengan logika bertahan hidupnya sendiri. Maka lahirlah apa yang bisa disebut sebagai diskoneksi struktural—ilmu ada, tetapi tidak bekerja.
Budaya Akademik dan Kearifan Lokal yang Terlupakan
Dalam adat Aceh, terdapat falsafah: “Hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut”—hukum dan adat seperti zat dan sifat, tidak terpisahkan. Filosofi ini sejatinya mengajarkan integrasi, kesatuan, dan keseimbangan. Namun dalam praktik akademik hari ini, kita justru melihat fragmentasi.
Budaya akademik sering kali terjebak dalam formalitas: gelar, jabatan, publikasi. Sementara substansi pengabdian perlahan memudar. Pengukuhan profesor menjadi seremoni yang megah, tetapi jarang diikuti dengan agenda perubahan yang konkret.
Seolah-olah, ilmu telah kehilangan “rasa”. Dalam bahasa Aceh: “Ilmu hanjeut keu rasa, tapi hana keu guna”—ilmu terasa tinggi, tetapi tidak terasa manfaatnya.
Padahal dalam tradisi Aceh, ulama dan cendekiawan tidak hanya dihormati karena ilmunya, tetapi karena keberpihakannya kepada masyarakat. Mereka hadir di tengah rakyat, menjadi penuntun, bukan sekadar penonton.
Sejarah Besar, Energi yang Tidak Terkonversi
Aceh telah melewati fase-fase besar: konflik panjang, perdamaian, hingga bencana tsunami 2004 yang mengguncang dunia. Dunia datang membantu, perhatian global tertuju ke Aceh, dan sumber daya mengalir dalam jumlah besar.
Namun pertanyaannya: apakah semua itu telah dikonversi menjadi lompatan besar dalam pembangunan?
Jika kita jujur, jawabannya belum sepenuhnya. Kita memiliki modal sejarah yang luar biasa, tetapi belum memiliki strategi transformasi yang sepadan. Seperti seseorang yang memiliki energi besar, tetapi tidak tahu ke mana harus melangkah.
Dalam konteks ini, profesor seharusnya menjadi navigator—penunjuk arah. Namun jika mereka tidak terlibat secara aktif dalam menentukan arah pembangunan, maka energi sejarah itu akan terus menguap tanpa hasil yang signifikan.
Ketertinggalan di Tengah Dunia yang Berlari
Hari ini, dunia bergerak sangat cepat. Negara-negara dengan ekosistem akademik kuat mampu mengubah ilmu menjadi inovasi, kebijakan, dan kesejahteraan. Lihat bagaimana South Korea membangun sinergi antara universitas, industri, dan pemerintah. Profesor tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi penggerak riset yang berdampak langsung pada ekonomi nasional.
Atau Germany, di mana tradisi profesor tidak berhenti pada teori, tetapi terhubung erat dengan industri dan kebijakan publik. Di sana, keilmuan adalah alat produksi, bukan sekadar simbol prestise.
Bandingkan dengan Aceh. Kita memiliki profesor, tetapi belum memiliki ekosistem yang membuat mereka menjadi motor perubahan. Dunia berlari dengan kecepatan eksponensial, sementara kita masih berjalan dengan ritme administratif.
Profesor: Antara Gelar dan Tanggung Jawab Peradaban
Menjadi profesor sejatinya bukanlah akhir perjalanan, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Dalam perspektif keilmuan dan juga nilai-nilai lokal Aceh yang sarat dengan semangat religius, ilmu memiliki dimensi amanah.
Ilmu bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk diamalkan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kemaslahatan bersama.
Jika profesor hanya berhenti pada capaian akademik, maka ia kehilangan esensinya sebagai agen perubahan. Dalam ungkapan sederhana: ilmu yang tidak mengubah keadaan hanyalah hiasan pikiran.
Reorientasi: Dari Menara Gading ke Jalanan Realitas
Untuk keluar dari jebakan inflasi gelar dan defisit dampak, diperlukan keberanian untuk berubah. Profesor harus keluar dari menara gading dan masuk ke ruang-ruang nyata: kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, dan transformasi ekonomi.
Pemerintah juga harus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas. Tidak cukup hanya mengundang akademisi dalam forum formal, tetapi harus melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.
Lebih dari itu, sistem penghargaan di dunia akademik perlu diubah. Dampak sosial harus menjadi indikator utama, bukan hanya jumlah publikasi.
Penutup: Aceh, Ilmu, dan Masa Depan yang Dipertaruhkan
Aceh tidak kekurangan sejarah, tidak kekurangan identitas, dan tidak kekurangan intelektual. Yang kita hadapi hari ini adalah kekurangan keberanian untuk menghubungkan semua itu menjadi kekuatan perubahan.
Dalam bahasa Aceh yang penuh makna: “Bek tapikee jeut keu that, tapi hana tapubuet”—jangan hanya pandai berpikir, tetapi tidak berbuat.
Sejarah tidak akan bertanya berapa banyak profesor yang kita miliki. Ia hanya akan mencatat apakah para intelektual itu mampu mengubah nasib masyarakatnya.
Jika inflasi gelar terus meningkat tanpa diiringi inflasi dampak, maka kita sedang membangun kebanggaan semu. Namun jika ilmu benar-benar diturunkan ke dalam tindakan, maka Aceh tidak hanya akan mengejar ketertinggalan—tetapi mampu kembali berdiri sebagai peradaban yang memberi arah.
Dan mungkin, pada saat itulah, gema kejayaan masa lalu tidak lagi sekadar cerita—tetapi menjadi kenyataan yang hidup kembali.
Diskusi