Dengarkan Artikel
Oleh : Prof. Didik J Rachbini, Ph.D. / Rektor Universitas Paramadina, Ekonom Senior Indef
Krisis energi global bukan lagi ancaman abstrak. Dalam beberapa pekan terakhir, lonjakan harga minyak telah menekan banyak negara, bahkan mendorong sebagian ke ambang darurat energi.
Filipina adalah contoh nyata bagaimana ketergantungan pada energi fosil dapat berubah menjadi beban yang menyiksa rakyat. Dalam konteks ini, Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk menunda. Momentum krisis harus dimanfaatkan sebagai titik balik menuju transformasi energi yang lebih berkelanjutan.
Ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) telah lama menjadi titik lemah fiskal nasional. Setiap kenaikan harga minyak dunia langsung mengguncang APBN, memperlebar subsidi, dan mempersempit ruang fiskal untuk sektor produktif lainnya.
Jika pola ini terus dipertahankan, maka krisis energi akan dengan mudah menjalar menjadi krisis fiskal, bahkan krisis ekonomi yang lebih luas.
Langkah Prabowo Subianto yang mendorong percepatan transisi kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik patut dilihat sebagai strategi yang rasional, bukan sekadar kebijakan teknokratis. Elektrifikasi transportasi bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal efisiensi ekonomi.
Dengan biaya operasional yang jauh lebih rendah, kendaraan listrik berpotensi mengurangi beban rumah tangga sekaligus menekan subsidi energi negara secara signifikan.
Kajian dari INDEF memperkuat argumen ini. Satu unit kendaraan listrik dapat memangkas beban subsidi energi hingga 85 persen. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran konkret tentang besarnya potensi penghematan fiskal jika transisi dilakukan secara masif.
Dalam situasi global yang tidak menentu, termasuk konflik geopolitik yang mendorong harga energi melonjak, langkah ini menjadi semakin mendesak.
Namun, persoalan energi Indonesia tidak berhenti pada efisiensi semata. Ada masalah keadilan yang selama ini luput dari perhatian. Subsidi BBM, yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan sosial, justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas.
Data menunjukkan bahwa sebagian besar konsumsi energi bersubsidi dinikmati oleh mereka yang memiliki kendaraan lebih banyak, sementara kelompok masyarakat bawah hanya menerima sebagian kecil manfaatnya.
Dengan kata lain, subsidi energi selama ini diam-diam telah menjadi privilese, bukan perlindungan.
Di sinilah transisi energi menemukan relevansinya yang lebih dalam. Elektrifikasi transportasi bukan hanya tentang mengganti mesin bensin dengan baterai, tetapi juga tentang merombak struktur subsidi agar lebih adil dan tepat sasaran.
Momentum kenaikan harga minyak saat ini seharusnya tidak hanya direspons dengan kebijakan jangka pendek, tetapi dengan reformasi struktural yang berani.
Tentu, transisi ini bukan tanpa tantangan. Target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dalam skala besar membutuhkan investasi, koordinasi, dan komitmen yang tidak kecil.
Namun, menunda justru akan memperbesar biaya di masa depan. Ketidaksiapan hanya akan membuat subsidi membengkak dan ketergantungan terhadap impor energi semakin dalam.
Pada akhirnya, pilihan yang dihadapi Indonesia sebenarnya sederhana: beradaptasi atau tertinggal. Transisi energi bukan lagi opsi, melainkan keharusan rasional untuk menjaga ketahanan nasional dan menyelamatkan fiskal negara.
Jika momentum krisis ini kembali terlewatkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas ekonomi, tetapi juga arah masa depan energi Indonesia.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
