Dengarkan Artikel
Ramadan #10
Oleh Dayan Abdurrahman
Di banyak ruang publik Muslim hari ini, ketokohan agama sering kali diukur dari daya tarik personal: jumlah jamaah, luasnya pesantren, intensitas ceramah, hingga viralitas di media sosial. Karisma menjadi simbol pengaruh. Namun jarang kita bertanya secara jujur: apakah pengaruh itu telah bertransformasi menjadi kekuatan sistem?
Aceh dengan identitas syariatnya, Indonesia dengan demokrasi religiusnya, dan dunia Muslim secara umum menghadapi tantangan yang serupa: agama kuat sebagai identitas moral, tetapi belum sepenuhnya menjadi arsitektur kebijakan publik. Kita menyaksikan gelombang kesalehan personal yang meningkat, tetapi belum sepenuhnya melihat dampak struktural yang sebanding dalam tata kelola ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan.
Masalahnya bukan kekurangan spiritualitas. Masalahnya adalah minimnya transformasi spiritualitas menjadi sistem.
Agama Kuat, Struktur Lemah?
Indonesia termasuk negara dengan tingkat religiusitas tinggi. Berbagai survei dalam satu dekade terakhir menunjukkan lebih dari 80 persen masyarakat menganggap agama sangat penting dalam kehidupan mereka. Aceh bahkan memiliki legitimasi formal melalui qanun syariat.
Namun jika indikator kita bergeser pada angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia, daya saing industri, dan inovasi teknologi, terlihat jurang antara simbol dan sistem. Religiusitas tinggi belum otomatis melahirkan produktivitas tinggi.
Pertanyaan pentingnya: di mana posisi ulama dalam proses perancangan kebijakan dan desain struktur sosial?
Pilar Pertama: Integrasi Ilmu Wahyu dan Ilmu Tata Kelola
Tradisi Islam klasik sebenarnya tidak mengenal pemisahan tajam antara agama dan negara. Karya Al-Mawardi tentang tata negara menunjukkan bahwa fikih pernah menjadi dasar administrasi publik. Dalam sejarah Aceh, Syiah Kuala (Abdurrauf as-Singkili) tidak hanya dikenal sebagai ulama tasawuf, tetapi juga berperan dalam tatanan sosial-politik Kesultanan Aceh.
Artinya, ulama dahulu bukan hanya penjaga mimbar, tetapi juga pembentuk sistem.
Hari ini, integrasi itu perlu dibangkitkan kembali. Ulama tidak cukup memahami dalil dan hukum ibadah, tetapi juga perlu memahami anggaran publik, ekonomi politik, serta mekanisme legislasi modern.
Pilar Kedua: Mengukur Dampak, Bukan Sekadar Jumlah Pengikut
Ketokohan tidak lagi cukup diukur dari banyaknya jamaah. Ukuran harus bergeser pada indikator publik: apakah kebijakan yang dipengaruhi menurunkan kemiskinan? Apakah pendidikan meningkat? Apakah tata kelola membaik?
Organisasi seperti Muhammadiyah telah membangun ribuan sekolah dan rumah sakit. Itu contoh kontribusi struktural yang nyata. Demikian pula Nahdlatul Ulama dengan jaringan sosial dan pendidikannya yang luas.
Pengaruh moral menjadi bermakna ketika ia terkonversi menjadi institusi.
Pilar Ketiga: Dari Ceramah ke Think Tank
Ceramah membangun kesadaran. Institusi membangun peradaban.
Aceh membutuhkan pusat riset kebijakan berbasis nilai. Indonesia memerlukan think tank keislaman yang aktif menyuplai ide legislasi, bukan sekadar merespons isu.
Tokoh seperti Nurcholish Madjid membuktikan bahwa gagasan dapat memengaruhi arah demokrasi tanpa harus selalu berada dalam jabatan formal.
Jika ulama ingin naik kelas, maka gagasan mereka harus masuk ke ruang kebijakan, bukan berhenti di ruang khutbah.
Pilar Keempat: Etika Masuk Sistem
Banyak tokoh agama enggan masuk ke pemerintahan karena khawatir kehilangan integritas. Kekhawatiran itu dapat dimengerti. Namun ruang kebijakan yang kosong dari nilai akan diisi oleh kepentingan pragmatis.
Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa seorang ulama dapat memimpin negara tanpa kehilangan komitmen pada pluralitas dan etika.
Masuk sistem bukan berarti menjadi partisan. Masuk sistem berarti menjaga nilai dari dalam.
Pilar Kelima: Transformasi Ekonomi Keumatan
Potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, tetapi realisasi pengelolaannya masih jauh di bawah potensi tersebut. Jika dikelola produktif, ia dapat menjadi fondasi industri berbasis umat.
Aceh dengan kekuatan identitas religiusnya berpeluang menjadi model wakaf produktif berbasis koperasi dan industri kecil. Tanpa kemandirian ekonomi, ketokohan hanya menjadi simbol moral tanpa daya tawar struktural.
Pilar Keenam: Narasi Global yang Kredibel
Di era YouTube dan Instagram, popularitas dapat dibangun dengan cepat. Namun dunia tidak hanya membutuhkan konten religius yang viral. Dunia membutuhkan narasi Islam sebagai solusi etika global—tentang keadilan ekonomi, lingkungan, dan teknologi.
Sejarawan Inggris Arnold Toynbee pernah mengakui kontribusi besar peradaban Islam terhadap dunia. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki legitimasi historis sebagai kekuatan peradaban, bukan sekadar identitas komunitas.
Pilar Ketujuh: Visi 20–30 Tahun
Peradaban dibangun dengan visi lintas generasi. Indonesia sedang menuju 2045, satu abad kemerdekaan. Pertanyaannya: apakah ulama akan hadir sebagai penonton moral atau sebagai arsitek nilai dalam desain kebijakan jangka panjang?
Aceh dapat menjadi laboratorium integrasi nilai dan keadilan sosial. Indonesia dapat menjadi model demokrasi religius yang matang. Namun itu membutuhkan kaderisasi ulama yang memahami administrasi publik, ekonomi, dan tata kelola modern.
Kritik yang Menguatkan
Tulisan ini bukan untuk melemahkan peran ulama. Justru sebaliknya. Kritik ini lahir dari keyakinan bahwa potensi mereka jauh lebih besar dari sekadar ruang ceramah.
Karisma cepat terlihat.
Sistem membutuhkan kesabaran.
Tepuk tangan datang seketika.
Reformasi kebijakan membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Namun sejarah membuktikan: peradaban besar lahir dari kerja sunyi, bukan retorika sesaat.
Refleksi Penutup
Apakah kita ingin dihormati karena karisma?
Atau disegani karena sistem?
Apakah pesantren hanya akan melahirkan jamaah?
Atau melahirkan perancang kebijakan?
Apakah Aceh akan berhenti pada simbol syariat?
Atau menjadi model keadilan sosial yang terukur?
Sejarah tidak menunggu. Ia mencatat siapa yang mampu mengubah pengaruh menjadi struktur.
Di titik inilah kepemimpinan ulama abad ini sedang diuji.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
