Dengarkan Artikel
Geopolitik Dunia, Indonesia, dan Panggilan Strategis Aceh
Oleh : Bulman Satar
Dunia paska Perang Dunia II tidak pernah benar-benar memasuki era kemerdekaan sejati bagi bangsa-bangsa non-Barat, yang masuk dalam kategori negara berkembang dan negara dunia ketiga, terutama di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Dalam bentuk berbeda, kini penjajahan tidak lagi berlangsung melalui pendudukan militer dan kehadiran administrasi kolonial, tetapi melalui tatanan politik ekonomi global yang mengikat negara-negara dalam jejaring ketergantungan : modal, teknologi, pasar, utang, dan sistem keuangan internasional.
Dalam tatanan ini, negara berkembang dan miskin yang relatif lemah dan minim daya tawar, tidak ditempatkan sebagai subjek yang berdaulat, melainkan sebagai ruang produksi, pasar konsumsi, dan penyedia sumber daya bagi pusat-pusat kekuatan global.
Kapitalisme global menjadi logika utama yang mengatur tatanan ini. Ia bekerja melampaui negara, ideologi, dan rezim politik. Negara tidak lagi berdiri sebagai pengendali pasar, tetapi justru sering menjadi fasilitator arus modal. Akumulasi menjadi tujuan utama, sementara keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi bergeser ke pinggiran.
Dalam sistem seperti ini, perbedaan antara Barat dan Timur, demokrasi dan otoritarianisme, tidak lagi fundamental secara struktural, karena semuanya tunduk pada logika yang sama, kapitalisme : akumulasi, ekspansi, dan dominasi.
Dalam konteks ini, pertarungan global hari ini tidak dapat dibaca sekadar sebagai konflik antarnegara, tetapi sebagai pergeseran konfigurasi kekuatan dunia. Melemahnya dominasi Amerika Serikat, retaknya konsolidasi NATO, menguatnya Rusia dan Cina sebagai kekuatan politik dan ekonomi global, serta lahirnya blok-blok alternatif seperti BRICS menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju tatanan multipolar yang cair.
Perang Rusia–Ukraina, fragmentasi rantai pasok global, dan krisis energi–pangan hanyalah gejala dari perubahan struktural tersebut.
Indonesia berada tepat di tengah pusaran pergeseran ini. Secara geografis, ekonomi, dan demografis, Indonesia bukan negara pinggiran. Ia berada di simpul jalur perdagangan dunia, di kawasan Indo-Pasifik yang menjadi pusat pertarungan geopolitik abad ke-21. Namun secara strategis, Indonesia sering kali gagal memposisikan diri sebagai aktor, dan lebih sering berperan sebagai arena.
Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa pergantian rezim tidak selalu diikuti oleh perubahan paradigma pembangunan. Negara tetap terjebak dalam logika integrasi pasar global tanpa desain kedaulatan ekonomi yang jelas.
Akibatnya, Indonesia berada dalam posisi terjepit di antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Amerika Serikat dengan kapitalisme liberal-finansialnya dan Cina dengan kapitalisme negara-infrastrukturnya sama-sama menarik Indonesia ke dalam orbit kepentingannya.
Tanpa visi geopolitik dan geoekonomi nasional yang kuat, setiap kerja sama berubah menjadi ketergantungan, dan setiap peluang menjadi tekanan baru. Indonesia tidak sepenuhnya tunduk, tetapi juga tidak benar-benar berdaulat.
Di titik inilah Aceh menemukan relevansinya secara strategis. Aceh bukan sekadar wilayah administratif atau daerah otonomi khusus, tetapi simpul geopolitik yang berada di persimpangan Samudra Hindia dan Selat Malaka, jalur perdagangan nomor dua tersibuk di dunia setelah selat Hormuz.
📚 Artikel Terkait
Selat Malaka merupakan chokepoint strategis global, jembatan laut yang menghubungkan dua jalur utama perdagangan dunia, Samudra Hindia dan Pasifik. Dalam struktur perdagangan internasional, kawasan ini bukan sekadar lintasan logistik, tetapi simpul kekuasaan ekonomi, energi, dan keamanan maritim, tempat kepentingan global bertemu, bernegosiasi, dan berkompetisi.
Secara historis, posisi ini telah menjadikan Aceh ruang pertemuan kekuatan global, sekaligus ruang eksploitasi, konflik, dan marginalisasi. Namun secara strategis, posisi yang sama juga merupakan modal geopolitik dan geoekonomi yang luar biasa besar.
Aceh tidak dapat lagi dibaca hanya sebagai daerah yang memiliki persoalan internal. Ia harus dipahami sebagai wilayah strategis dalam peta kekuatan dunia. Dalam dunia multipolar, simpul-simpul geografis menjadi semakin penting. Jalur laut, perdagangan energi, keamanan maritim, dan konektivitas kawasan menjadi faktor utama politik global. Dalam konteks ini lah, Aceh sesungguhnya bukan pinggiran, melainkan gerbang.
Karena itu, titik tekan utama dari perspektif ke-Acehan adalah kesadaran elite-elite Aceh terhadap peta geopolitik dan geoekonomi dunia. Tanpa pemahaman ini, Aceh akan terus dibaca dan diperlakukan dalam kerangka sempit pembangunan lokal dan kebijakan administratif.
Padahal, dengan segala sumberdaya dan posisi geografisnya, masa depan Aceh tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat atau program daerah, tetapi oleh kemampuannya membaca perubahan dunia dan memposisikan diri secara strategis di dalamnya.
Elite Aceh tidak cukup hanya berpikir dalam horizon lokal. Mereka harus mampu berpikir global, memahami dinamika kekuatan dunia, pergeseran pusat ekonomi, dan perubahan konfigurasi geopolitik. Tanpa kesadaran ini, Aceh akan selalu menjadi objek kebijakan, bukan subjek sejarah.
Namun berpikir global tidak berarti menanggalkan kepentingan lokal. Justru sebaliknya : kepentingan lokal Aceh harus dibingkai dalam horizon global.
Inilah inti semangat post-modernis : berpikir global-bertindak lokal. Aceh perlu membangun visi global pembangunan wilayahnya yang berangkat dari kepentingan masyarakat Aceh sendiri, tetapi sadar bahwa dunia sedang berubah.
Kepentingan lokal berupa ruang hidup, kedaulatan sumber daya, kesejahteraan rakyat, harus diposisikan sebagai fondasi, bukan dikorbankan demi integrasi pasar global yang tidak seimbang.
Dalam kerangka ini, Aceh bukan sekadar bagian dari Indonesia, tetapi representasi strategis Indonesia di kancah global. Cara Aceh dibangun, diposisikan, dan dikembangkan akan menjadi cermin posisi Indonesia di peta dunia.
Jika Aceh dikelola sebagai wilayah strategis, maka Indonesia memiliki titik depan geopolitik dan geoekonomi yang kuat. Jika Aceh diperlakukan sebagai pinggiran, maka Indonesia melemahkan posisinya sendiri.
Kemajuan dan kesejahteraan Aceh pada akhirnya bukan hanya persoalan lokal, tetapi indikator kekuatan nasional. Ketika Aceh mampu tumbuh sebagai simpul perdagangan, konektivitas, dan kerja sama kawasan, maka Indonesia memperoleh representasi konkret kekuatannya di hadapan dunia. Sebaliknya, ketika Aceh terjebak dalam stagnasi dan keterisolasian strategis, maka itu mencerminkan kegagalan Indonesia membaca perubahan global.
Karena itu, masa depan Aceh tidak bisa dipisahkan dari masa depan Indonesia dalam tatanan dunia yang sedang berubah. Aceh harus bergerak maju bukan sebagai daerah yang menunggu kebijakan pusat, tetapi sebagai wilayah yang membangun visinya sendiri, membaca dunia, dan menawarkan nilai strategis bagi negara.
Dengan demikian, Aceh tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi aktor geopolitik dan geoekonomi yang berdaulat, sehingga betul-betul mampu mewakili semangat “bansa teuleubeh di ateuh rueng donya” : bangsa hebat di atas pentas dunia.
Pada akhirnya, inti persoalan bukan hanya sekadar pembangunan fisik, kebijakan sektoral, atau pertumbuhan ekonomi. Intinya adalah posisi. Posisi dalam struktur global. Posisi dalam peta kekuatan dunia. Posisi dalam relasi negara dan daerah. Selama Aceh tidak memosisikan dirinya secara strategis, ia akan terus berada dalam pusaran kebijakan eksternal yang menempatkan pada posisi marginal.
Sebaliknya, ketika elite-elite Aceh memahami peta geopolitik dan geoekonomi dunia, serta mampu memanfaatkan posisi strategis Aceh sebagai simpul global, maka Aceh dapat menjadi representasi utama kekuatan Indonesia di kancah politik dan ekonomi global.
Di titik inilah kepentingan lokal Aceh dan kepentingan nasional Indonesia bertemu secara organik : bukan dalam relasi subordinasi, tetapi dalam relasi strategis yang saling menguatkan.
Aceh yang maju bukan hanya kemenangan Aceh. Ia adalah cermin kemajuan Indonesia. Aceh yang sejahtera bukan hanya kesejahteraan lokal. Ia adalah wajah kesejahteraan nasional. Dalam dunia yang sedang berubah cepat, Aceh bukan pinggiran sejarah, melainkan salah satu simpul masa depan Indonesia. Insya Allah.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini





