Oleh Rosadi Jamani
Barusan saya menulis status singkat “Walau miskin tapi bahagia.” Luar biasa tanggapan netizen. Ada yang lugu bertanya, “Gimana caranya?” Padahal, saya ingin membahas fakta bahwa di negeri kita banyak penduduk miskin tapi mereka bahagia. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Indonesia ini memang negeri paradoks. Kalau dunia ini novel, Indonesia itu tokoh utama yang hidupnya berantakan tapi selalu bilang, “Aku nggak apa-apa.” Perut keroncongan, dompet tipis, harga beras naik, tapi senyum tetap dipajang. Dunia bingung, kita santai.
Beberapa hari ini ramai kabar, Indonesia disebut nomor dua terbanyak penduduk miskin di dunia. Ada yang marah, ada yang denial, ada pula yang langsung menuduh ini propaganda asing, seolah kemiskinan bisa diusir dengan sumpah serapah di kolom komentar. Padahal, seperti biasa, masalahnya bukan di bohong atau tidak, tapi di definisi.
Menurut data resmi BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 8–9 persen, kira-kira 24 jutaan orang. Angka ini dipakai negara buat nyusun kebijakan, bansos, dan pidato yang nadanya optimistis. Tapi Bank Dunia datang dengan penggaris lain. Mereka pakai garis kemiskinan internasional untuk negara menengah ke atas: sekitar 6,85 dolar PPP per hari. Dengan ukuran itu, lebih dari 60 persen rakyat Indonesia, sekitar 170 jutaan jiwa, masuk kategori miskin versi global. Bukan miskin ekstrem, tapi miskin yang “belum cukup layak” menurut standar dunia.
Dari sinilah muncul judul bombastis, Indonesia peringkat atas jumlah penduduk miskin dunia. Apalagi penduduk kita besar. Kalau dihitung orang, bukan persentase, ya jelas kelihatan menggunung. Ini bukan soal Indonesia paling melarat sedunia, tapi Indonesia negara besar yang kalau pakai standar tinggi, banyak yang belum nyampe.
Di tengah kabar itu, panggung dunia pun dibuka. Salju Davos masih putih, jas-jas mahal masih rapi, dan forum elite bernama World Economic Forum (WEF) kembali jadi altar tempat negara-negara memamerkan masa depan. Di sanalah Prabowo berdiri. Gagah perkasa. Tegap. Percaya diri. Berpidato di hadapan dunia, membawa satu mantra baru, Prabowonomics.
Dengan suara mantap, ia sampaikan, Indonesia sedang menata ulang ekonominya. Hilirisasi, industrialisasi, ketahanan pangan, makan siang gratis, kemandirian energi, semuanya disusun seolah sebuah jurus pamungkas. Narasinya jelas, kemiskinan akan dipangkas, ketimpangan akan dilipat, rakyat kecil akan diangkat derajatnya. Prabowonomics digambarkan bukan sekadar kebijakan, tapi janji sejarah. Seolah setelah ini, kemiskinan tinggal catatan kaki di buku pelajaran.
Dunia mendengar. Kamera merekam. Tepuk tangan datang. Di dalam negeri, rakyat menonton sambil menghitung ulang isi dompet.
Lucunya, di saat yang sama, ada cerita lain yang tak kalah viral. Prabowo juga pernah mengutip survei internasional, kolaborasi Harvard, Baylor, dan Gallup yang menyebut masyarakat Indonesia termasuk yang paling bahagia di dunia. Bukan versi World Happiness Report ala negara Nordik yang dingin dan mapan itu, tapi survei kesejahteraan yang lebih luas, makna hidup, relasi sosial, spiritualitas, rasa syukur.
Hasilnya? Indonesia melesat. Dunia kembali bingung. “Loh, ini kok miskin tapi bahagia?”
Jawabannya sederhana tapi menyebalkan bagi para teknokrat, bahagia tidak selalu lahir dari angka ekonomi. Orang Indonesia itu jago adaptasi. Hidup pas-pasan tapi masih bisa ketawa. Gaji kecil tapi masih bisa traktir kopi sachet ke kawan. Rumah sempit, tapi tamu datang tetap disuruh masuk, duduk, pajoh dulu.
Survei lain seperti Ipsos juga menunjukkan mayoritas orang Indonesia mengaku bahagia. Bukan karena hidupnya enak, tapi karena mereka sudah berdamai dengan kenyataan. Di negeri ini, bahagia sering lahir dari kalimat: “yang penting sehat,” atau “masih bisa makan,” atau “yang penting anak sekolah.” Standar kebahagiaannya rendah, tapi daya tahannya tinggi.
Maka jadilah Indonesia anomali global:
- Data kemiskinan bikin dahi berkerut.
- Data kebahagiaan bikin alis terangkat.
Apakah ini hal yang patut dibanggakan? Belum tentu. Bahagia bukan alasan untuk memelihara kemiskinan. Senyum bukan pengganti kebijakan. Tertawa bukan solusi struktural. Tapi fakta ini memberi satu pelajaran pahit sekaligus manis, rakyat Indonesia terlalu sering disuruh kuat, bukan dibuat sejahtera.
Prabowonomics kini berdiri di persimpangan sejarah. Jika janji di Davos itu benar-benar turun ke dapur rakyat, ke sawah, ke pasar, ke kos-kosan sempit di pinggir kota, maka kebahagiaan tak lagi lahir dari pasrah, tapi dari kemajuan nyata. Tapi jika tidak, maka ia hanya akan menjadi istilah keren yang lahir di salju Swiss dan mencair sebelum sampai ke kampung-kampung.
Kita miskin menurut dunia, bahagia menurut survei. Negara sering nyaman di celah itu.
Karena selama rakyat masih bisa ketawa, penderitaan dianggap belum darurat. Selama masih ada senyum di statistik kebahagiaan, kemiskinan bisa dibilang “terkendali”.
Padahal, yang ideal itu sederhana, tidak miskin dan tetap bahagia. Bukan memilih salah satu lalu menjadikannya bahan pidato.
Indonesia bukan kekurangan senyum.
Indonesia kekurangan keberanian untuk memastikan senyum itu tidak lahir dari keterpaksaan.
Begitulah. Negeri ini mungkin miskin menurut angka, tapi kaya dalam urusan bertahan. Soal sampai kapan rakyat kuat terus, itu pertanyaan yang belum dijawab siapa pun, selain oleh rakyat itu sendiri, tiap hari, diam-diam.
Foto Ai hanya ilustrasi
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
