Oleh Nyakman Lamjame
Aceh tidak pernah kekurangan inisiatif pembangunan, namun kerap mengalami kekosongan arah. Dalam berbagai fase pemulihan pascabencana, keberhasilan terlalu sering disederhanakan menjadi kecepatan penyerapan anggaran, jumlah paket pekerjaan, dan ketepatan pemenuhan prosedur administratif.
Parameter teknokratis ini tentu memiliki fungsi, tetapi menjadi problematis ketika diposisikan sebagai tujuan akhir. Pada titik itulah pembangunan kehilangan substansi dan berubah menjadi aktivitas semu: tampak bergerak, tampak maju, namun tidak menyentuh sumber kerentanan yang sesungguhnya.
Dalam pemikiran kebencanaan kontemporer, prinsip Build Back Better merupakan kritik mendasar terhadap praktik membangun kembali tanpa upaya sistematis untuk mengurangi risiko. Pendekatan semacam itu pada hakikatnya hanya mengulang sejarah dengan biaya yang lebih tinggi dan konsekuensi yang lebih berat.
Aceh, dengan kejujuran sejarahnya, memikul beban tragedi yang tidak sebanding dengan banyak wilayah lain. Skala kehancuran yang pernah dialami bukan sekadar peristiwa kemanusiaan, melainkan sebuah titik balik peradaban. Ia seharusnya dibaca sebagai panggilan untuk meninggalkan cara berpikir parsial dan bergerak menuju tindakan yang menyeluruh.
Penataan ruang tidak dapat lagi dilepaskan dari integritas ekosistem. Pegunungan, hutan, sungai, dan pesisir merupakan satu kesatuan ekologis yang menentukan keselamatan manusia. Gampong tidak sepatutnya terus diperlakukan sebagai objek kebijakan, melainkan harus dikembalikan pada perannya sebagai simpul utama ketahanan sosial. Tanpa keberanian menata ulang fondasi ini, keselamatan warga akan terus dikompromikan demi ilusi pertumbuhan jangka pendek.
Pemulihan yang bermakna tidak diukur dari seberapa cepat bangunan berdiri, melainkan dari seberapa kuat masyarakat mampu bertahan, beradaptasi, dan menjaga martabatnya ketika krisis kembali hadir. Aceh telah membayar harga yang terlalu mahal untuk sekadar mempertahankan kebiasaan lama.
Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil hari ini pada dasarnya merupakan kontrak moral dengan sejarah sekaligus wasiat bagi generasi mendatang. Ketika pemulihan gagal menjawab persoalan secara sistemik, yang tergerus bukan hanya ekonomi lokal, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara. Pada tahap ini, pemulihan melampaui urusan teknis dan menjelma menjadi persoalan martabat kolektif.
Dari pengalaman pahit tersebut, Aceh justru memiliki peluang langka untuk melakukan lompatan peradaban. Bukan dengan menanggalkan identitasnya, melainkan dengan menyintesiskannya secara cerdas. Masa depan Aceh seharusnya dibangun di persimpangan antara kearifan adat dan teknologi mutakhir.
Sistem peringatan dini berbasis kecerdasan buatan, jaringan sensor di wilayah pesisir dan pegunungan, pemanfaatan data skala besar untuk mitigasipresisi, serta mekanisme transparansi digital dalam tata kelola bantuan bukanlah kemewahan futuristik, melainkan prasyarat keselamatan dan keadilan pada abad ini.
Namun teknologi, setinggi apa pun tingkat kecanggihannya, tidak pernah memadai jika berdiri sendiri. Ia memerlukan jiwa. Di sinilah adat Aceh menemukan relevansinya yang paling kontemporer. Lembaga Adat Laot dan Keujruen Blang bukanlah residu masa lalu, melainkan institusi pengelolaan sumber daya yang telah teruji lintas generasi. Demikian pula Panglima Uteun sebagai pengatur tata kelola hutan dan pengetahuan ekologis kawasan pegunungan, Pawang Kruengsebagai pemegang pengetahuan lokal tentang perilaku sungai dan dinamika air, serta Haria Peukan sebagai penjaga keteraturan ruang ekonomi rakyat dan interaksi sosial. Mereka bukan figur simbolik, melainkan bagian dari sistem pengetahuan dan tata kelola komunitas yang bekerja secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam ranah literasi lingkungan dan penghidupan, Aceh mengenal keuneunong. Keuneunong bukan mitos dan bukan pula praktik peramalan, melainkan sistem pengetahuan empiris yang lahir dari pengalaman panjang membaca keteraturan alam. Ia mencakup pengamatan terhadap peredaran bulan dan matahari, perubahan angin dan musim, pasang surut air, perilaku fauna, serta gejala alam lain yang berulang dan dapat dikenali. Dalam pengertian ini, keuneunong dapat dipahami sebagai bagian dari ilmu falak Aceh dalam makna praktis: pengetahuan tentang waktu, arah, dan siklus alam yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat.
Pengetahuan keuneunong digunakan secara fungsional oleh nelayan dalam menentukan waktu dan arah melaut, oleh petani dalam membaca siklus tanam dan panen, serta oleh pekebun dalam memahami ritme hujan, kemarau, dan kesesuaian lahan. Ia tidak hadir sebagai doktrin tertulis, melainkan hidup dalam praktik, bahasa, dan kebiasaan, serta diwariskan lintas generasi melalui pengalaman langsung dan tradisi tutur. Dalam konteks ini, keuneunongmenyempurnakan literasi masyarakat terhadap risiko dan keberlanjutan, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan yang selaras dengan lingkungan setempat.
Pengetahuan tersebut menemukan artikulasi etis dan praksis kolektifnya dalam Smong, sebuah sistem ingatan sosial yang lahir dari pengalaman bencana besar dan ditransmisikan melalui cerita, syair, dan nasihat. Smong bukan sekadar folklor, melainkan mekanisme sosial untuk memastikan kewaspadaan, respons cepat, dan kepatuhan terhadap tanda-tanda alam.
Tantangan masa kini bukan hanya menjaga Smong dan keuneunong sebagai warisan budaya, tetapi mengintegrasikannya secara sistematis ke dalam pendidikan formal dan nonformal, mempertemukannya dengan sains kebencanaan modern, serta menerjemahkannya ke dalam medium digital yang dapat dipahami generasi muda.
Dalam kerangka ini, seni dan budaya tidak layak direduksi menjadi ornamen seremonial. Tradisi tutur, hikayat, syair, dan ekspresi budaya lainnya merupakan sarana pembentukan cara berpikir dan cara bertindak masyarakat ketika berhadapan dengan krisis. Digitalisasi budaya dan pemanfaatan medium audio-visual menjadi jembatan agar pengetahuan kolektif seperti Smong dan keuneunong tetap hidup, relevan, dan bermartabat di tengah perubahan zaman.
Aceh masa depan adalah wilayah di mana inovasi teknologi berjalan seiring dengan nilai-nilai kemanusiaan, spiritualitas, dan pengetahuan lokal. Kita tidak semata-mata membangun infrastruktur, tetapi sedang merumuskan ulang arah peradaban. Dari pengalaman sejarah yang getir, Aceh memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan tatanan yang lebih tangguh menghadapi bencana, lebih adil dalam tata kelola, dan lebih berakar pada jati dirinya. Setiap kebijakan hari ini adalah janji kepada masa lalu dan masa depan bahwa penderitaan yang pernah dialami tidak berakhir sebagai catatan duka, melainkan menjadi fondasi kebangkitan yang bermartabat.