Oleh Anies Septivirawan
Suatu pagi, musim kemarau, penghujung Juli di destinasi wisata bahari Pasir Putih. Matahari di ufuk timur masih sepenggalah. Belum terlalu menyengat kulit. Langit cerah nan biru menaungi hati puluhan pekerja yang datang atas nama undangan pada sepucuk surat yang dilayangkan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo.
Di selembar kertas risalah berlogo pemerintah Kabupaten itu terselip perihal: rapat koordinasi.
Mereka adalah kepala keluarga yang berjumlah 72 orang. Mereka telah bekerja dan mengabdi sejak puluhan tahun yang lalu. Jiwa dan hati mereka sudah akrab dengan angin pantai, debur ombak, serta sepasang sun set dan sun rise di cakrawala.
Dan mungkin pada hari Senin Legi nan murung itu, semua yang indah di rasa mereka akan segera berakhir. Tidak ada sun set sun rise, tak terdengar lagi debur ombak nan lembut, tak ada juga sambutan angin pantai yang bernyanyi di tengah rutinitas setiap mereka bekerja.
Karena mereka telah membaca sepucuk surat undangan itu berulang – ulang. Bak disambar petir namun tidak ada hujan, sepasang mata mereka yang normal membaca sebaris kalimat tiba -tiba kumpulan huruf-huruf itu seolah menari mengejek nasib mereka yang jelek: mereka di-PHK secara sepihak.
Sinar sang surya semakin tinggi dan panasnya menghisap keringat dari sumur pori-pori mereka. Bagi mereka tak ada lagi perihal rapat koordinasi. Bagi mereka, sepucuk surat itu bagai sebuah kapal dari samudera yang akan menjemput mereka pulang ke rumah. Namun mereka tidak sudi pulang ke rumah.
Para pekerja turun ke jalan raya jurusan Situbondo – Surabaya. Meminta sang Bupati muda agar menggunakan rasa. Meminta agar sang Bupati muda mau menjahit lembar mimpi mereka yang koyak. Mereka unjuk rasa. Mereka tak rela sepucuk surat itu menjemputnya. Mereka tidak mau sepucuk surat itu menawarkan luka.
Situbondo, Senin Legi, Juli 2025
Catatan kaki: radarsitubondo.jawapos.com
