Oleh: Hanif Arsyad
Bulan Juli 2025, masih sama seperti bulan Juli di tahun tahun lalu. Spanduk warna-warni terbentang di aula desa dan kantor pemerintahan. Lagu-lagu anak mengalun di panggung-panggung mini, penuh semangat dan tepuk tangan. Di layar kaca, wajah-wajah pejabat tersenyum bangga menyematkan pin “Sahabat Anak” pada para ibu promotor PAUD. Semua terlihat begitu indah—tapi hanya di permukaan.
Di balik gegap gempita Hari Anak Nasional, ada satu pertanyaan yang tak kunjung dijawab: Siapa yang sebenarnya menjaga anak-anak kita? Dan lebih penting lagi: sudahkah mereka dijaga dengan adil oleh negara?
Dari Panggung Promotor ke Ruang Kelas Tanpa Guru yang Layak.
Di banyak daerah, pelantikan promotor PAUD berjalan megah setiap kali pejabat baru naik jabatan. Mereka disematkan selempang, diberi ucapan selamat, dan berpose di depan kamera. Tapi di ujung dusun, guru PAUD yang setiap hari mengajar anak-anak dengan alat seadanya justru tak dilirik, apalagi dihargai.
Mayoritas guru PAUD di Indonesia hanya lulusan SMA, tanpa sertifikasi, tanpa gaji tetap, bahkan banyak yang tak pernah menerima upah berbulan-bulan. Mereka bukan tak mampu, tapi tak diberi kesempatan. Mereka bukan tak penting, tapi tak dianggap prioritas.
Lalu kita bertanya: apa arti “Anak Hebat” jika mereka dibimbing oleh guru yang diperlakukan seolah tak penting?
Mendidik Bukan Sukarela, Tapi Profesi
Negara seolah masih menganggap pendidikan usia dini sebagai urusan domestik: cukup kasih tempat, sedikit pelatihan, beres. Padahal, usia 0–6 tahun adalah fase krusial perkembangan otak. Guru PAUD bukan penjaga anak. Mereka adalah arsitek masa depan bangsa, yang bekerja tanpa jaminan sosial, tanpa pengakuan, tanpa penghasilan layak.
Pendidikan usia dini bukan kerja sukarela. Ini profesi yang butuh ilmu, pelatihan, dan penghargaan. Tapi hingga kini, seolah yang dihargai hanya seremoni promotor, bukan para pendidik di garis depan yang setiap hari bergulat dengan realita.
Seharusnya negara sadar: kalau anak-anak dianggap emas, maka guru PAUD adalah tukang lasernya—yang menyambung, menyusun, membentuk. Tapi coba tanya, sudahkah mereka digaji selayaknya dan seharusnya?
Kita kekurangan dana atau niat yang kurang untuk lebih peduli. Seringkali kita dengar alasan: “Anggaran daerah terbatas.” Tapi anggaran pelantikan promotor, studi banding, bahkan seremonial Hari Anak Nasional (HAN) tetap jalan mulus. Yang tak pernah mulus justru gaji guru guru PAUD terutama di daerah dan pelosok pelosok desa.
Ini bukan soal miskin anggaran, tapi miskin kepedulian. Negara seakan lebih tertarik membangun panggung daripada memperkuat pondasi.
Apa gunanya seribu promotor dilantik, jika satu guru PAUD harus pinjam uang untuk beli kapur tulis?
Ini realita yang masih terjadi di lapangan, bahkan beberapa PAUD harus tutup dengan bermacam problematika yang ada, dari tidak adanya guru, fasilitas yang kurang bahkan tidak adanya kesadaran masyarakat akan keberadaan dan kebermafaatan PAUD.
Kalau Serius dengan Anak, Seriuslah dengan Gurunya
Jika pemerintah benar-benar serius ingin mewujudkan Generasi Emas 2045, maka bukan lagi waktunya bicara visi. Waktunya membayar utang perlakuan terhadap guru PAUD. Beberapa langkah darurat yang tak bisa ditunda lagi:
1. Standarisasi Gaji dan Jaminan Sosial untuk Guru PAUD
Setiap guru PAUD berhak mendapat upah minimum daerah dan BPJS, tak peduli formal atau nonformal. Ini urusan keadilan, bukan belas kasihan.
2. Pendidikan Lanjutan Bagi Guru Lulusan SMA
Pemerintah wajib memfasilitasi guru PAUD untukmelanjutkan pendidikan ke jenjang D2/D3. Berikan beasiswa. Kalau anak-anak harus cerdas, gurunya harus dipintarkan juga.
3. Status Hukum dan Pengakuan Profesi
Banyak guru PAUD tidak terdaftar sebagai pendidik resmi. Ini harus diakhiri. Profesi guru PAUD perlu diatur dalam regulasi nasional agar dilindungi secara hukum.
4. Gerakan Nasional Mengangkat Martabat Guru PAUD
Tak cukup sekadar Hari Anak Nasional. Kita butuh gerakan kolektif lintas kementerian, masyarakat, dan sektor swasta untuk menempatkan guru PAUD sebagai ujung tombak pendidikan.
Sebagai refleksi akhir Anak anak Bukan dijadikan Slogan, akan tetapi Mereka Masa Depan bangsa ini.Sebagai disclaimer, penulis tidak anti seremoni. Tapi seremoni tanpa aksi adalah kemunafikan publik. Kita menyanyikan lagu anak-anak di podium, tapi membiarkan guru PAUD makan mie instan tiga kali sehari. Kita bicara “Anak Hebat”, tapi membiarkan para pendidik mereka bertahan hidup dalam kesunyian dan keletihan.
Perlu kita ingat Ingat, tak ada anak hebat tanpa guru yang diperjuangkan. Tak ada masa depan emas jika akar pendidikannya keropos.
Hari Anak Nasional seharusnya menjadi alarm nasional dan kita semua, bukan hanya festival. Bukan lagi soal tepuk tangan, tapi soal keberanian untuk mengubah dan memperbaiki sistem. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
Seperti kata Buya Hamka: “Anak-anak itu bukan hanya pewaris negeri, tapi pemilik masa depan yang kita ukir hari ini.” Maka ukirlah dengan adil, mulai dari yang paling sering terlupakan: guru PAUD di ujung kampung, yang tak pernah menuntut apa-apa, selain dihargai sebagai manusia.
‘Selamat Hari Anak Nasional’ Selamat MenyongsongIndonesia Emas 2045
