Oleh Rivaldi
Presiden Republik Indonesia kala itu pernah berkoar di penggung politiknya: “Kita tidak boleh lagi tunduk kepada negara lain, kita bangsa yang bermartabat.” Ucapan yang terdengar gagah di mimbar itu dan disambut ratusan bahkan ribuan tepuk tangan meriah audiens, tapi nyatanya tak lebih dari sebongkah omon-omon politik. Sebab faktanya, hari ini negara Amerika bebas akses ke Indonesia, salah satu negara yang masih bisa bebas keluar-masuk ke ruang-ruang vital Indonesia, baik lewat jalur ekonomi dan lain-lain.
Kita bisa lihat bagaimana proyek-proyek strategis, kebijakan energi, bahkan arah diplomasi luar negeri kita masih sering berputar mengikuti poros kepentingan Washington. Investasi mereka disambut karpet merah, sementara rakyat lokal yang protes kadang justru dicap pengganggu stabilitas.
Lalu di mana martabat yang dijanjikan itu? Kalau kebijakan luar negeri kita masih didikte, kalau data digital kita masih bisa diintip oleh Big Tech dari Silicon Valley, kalau arah ekonomi kita masih menunggu restu IMF dan World Bank yang dikendalikan oleh mereka, apanya yang sudah merdeka, dimana letak martabatnya kemarin?
Kedaulatan itu bukan sekadar jargon. Ia harus dibuktikan dengan kebijakan konkret, dengan keberanian membangun sistem yang mandiri, dan dengan menolak segala bentuk dominasi asing. Kalau itu tak dilakukan, maka kita bukan bangsa bermartabat. Kita hanya bangsa yang pintar berbicara, tapi takut untuk melawan.
