Oleh Hendrajit
Pakar Geopolitik Strategis
Naluri jurnalistik saya mengatakan, UGM itu bukan berat melepas Jokowi tapi berat melepas Pratikno yang selain pernah rektor, juga punya reputasi bagus sebagai guru besar. Sebab apa?
Apapun versi yang benar urusan Jokowi terkait ijazah, Pratikno dianggap sumber solusi pemecahannya. Nah, kalau apapun versi cerita ini kemudian dibawa ke ranah hukum, bisa saja kemudian Jokowi dan Pratikno sama sama kena hukuman.
Namun di sinilah kawan kawan saya di internal UGM mulai hitung hitung.
Pertama, kalau kemudian mantan presiden dan mantan rektor UGM ini sama sama kena sanksi hukum, sang sumber solusi pemecahan masalah, hukumannya lebih berat. Celakanya, Jokowi hanya faktor ikutan sehingga hukumannya lebih ringan.
Jadi dalam bayangan ekstreme saya, Jokowi cuma kena 1 tahun masa percobaan yang berarti secara teknis tetap bebas, lha Pratikno bisa kena hukuman seumur hidup. Sekali lagi ini cuma perumpaan ekstreme:-nya lho ya.
Kedua, nah ini yang lebih berat buat civitas akademika maupun keluarga besar alumni UGM. Berat ringannya hukuman terhadap Pratikno sebagai mantan rektor, implikasinya bukan soal hukum lagi. Melainkan simbol yang melekat pada jabatan rektor itu sendiri.
Di Indonesia ini jabatan rektor ini bukan cuma pemimpin administratif tertinggi kayak CEO perusahaan, tapi lantaran juga guru besar atau prof yang selain punya reputasi akademik, juga mentor keilmuan bagi para mahasiswa-nya.
Inilah dilema UGM. Ibarat makan buah simalakama. Mengorbankan Jokowi buat UGM nggak ada beban. Namun ketika akan membawa serta mantan rektornya juga, Pratikno, buat UGM bakal jadi musim kemarau yang tak berujung.
