Oleh Malika D. Ana
Kalau kita bicara soal Indonesia sebagai pasar dengan liberalisme ekonomi terbesar sepanjang sejarah, itu mungkin sedikit berlebihan, tapi ada benarnya kalau kita lihat dinamika terkini di bawah Prabowo, dan pastinya bakal bikin almarhum Soemitro Djojohadikusumo, ekonom legendaris dan ayah Prabowo, tersenyum bangga sambil tepuk tangan dari alam sana.
Prabowo, dengan pendekatan pragmatisnya menghadapi tarif resiprokal Trump, memang menunjukkan jiwa liberalisme ekonomi yang adaptif; yakni membuka dialog dengan AS, mendorong diversifikasi pasar ke Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan, plus memperkuat ASEAN sebagai bantalan. Ini bukan liberalisme klasik ala Adam Smith yang murni pasar bebas tanpa campur tangan, tapi lebih ke liberalisme “terpimpin”; pasar terbuka, tapi dengan sentuhan strategi nasionalis untuk jaga stabilitas. Soemitro, yang dulu getol soal industrialisasi dan ekonomi terarah, mungkin bakal bilang, “That’s my boy!”
Di dalam negeri, deregulasi dan hilirisasi yang digaungkan Prabowo juga punya aroma liberal; antara lain memberikan karpet merah buat investor, mengurangi birokrasi yang panjang dan berbelit. Itu dianggap hambatan, tapi tetap berusaha menjaga konsumsi domestik agar roda ekonomi muter.
Pasar Indonesia jadi makin “seksi” buat dunia dengan ekspor digenjot, impor dikendalikan, dan daya saing industri dipoles. Jika ini sukses, akan bisa menjadi legacy ekonomi terbesar Prabowo, dan tepuk tangan buat Soemitro bakal makin kenceng. Tapi ya, tantangannya besar, karena eksekusinya harus cepat, dan Trump nggak bakal dengan mudah ngasih diskon.
Ya kita lihat saja, pasar bakal bilang apa.Jika kita tarik benang merah dari kebijakan Prabowo “menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar,” ada resiko nyata yang bisa merugikan rakyat jika eksekusinya pincang atau visinya cuma jangka pendek. Tapi, dari apa yang terlihat sejauh ini, Prabowo nggak sepenuhnya mau Indonesia cuma jadi “pasar” pasif atau hanya menjadi tempat barang impor masuk dan lokal cuma jadi penutup. Strateginya lebih kompleks, meski memang ada celah yang bisa bikin rakyat gigit jari jika nggak hati-hati.
Pertama, diversifikasi ekspor dan diplomasi dengan AS menunjukkan Prabowo nggak mau Indonesia cuma jadi sasaran empuk tarif Trump atau pasar konsumsi negara lain. Dia mencoba membuka peluang baru supaya produk Indonesia dari tekstil sampai furnitur tetap laku di luar, bukan malah tenggelam di dalam negeri karena banjir impor murah. Tapi, kalau negosiasi gagal dan pasar baru nggak cukup kuat, Indonesia bisa saja kejebak: ekspor anjlok, impor naik, neraca perdagangan defisit, dan rakyat yang kerja di sektor ekspor misalnya buruh tekstil, bakal kena PHK massal. Itu jelas merugikan banget.
Kedua, soal deregulasi dan hilirisasi, ini bisa jadi pedang bermata dua. Disatu sisi, daya saing industri naik, investor masuk, lapangan kerja bertambah, sehingga rakyat senang. Tapi, kalau deregulasi kebablasan tanpa pengawasan ketat, bisa-bisa pasar domestik malah dikuasai pemain asing, industri lokal kalah saing, dan keuntungan lari ke luar. Hilirisasi juga bagus buat tambah nilai produk mentah kayak nikel atau sawit, tapi kalau cuma jadi “pasar” bahan baku murah buat ekspor tanpa berusaha membangun industri menengah yang kuat, rakyat hanya akan mendapatkan remah-remahnya: upah rendah, lingkungan rusak, keuntungan hanya dinikmati segelintir elit.
Terakhir, penguatan konsumsi domestik lewat program seperti Makan Bergizi Gratis memang bisa jadi tameng: rakyat punya daya beli, ekonomi lokal hidup. Tapi, kalau ini nggak dibarengi proteksi buat UMKM dan industri kecil dari gempuran impor, Indonesia bisa jadi “pasar” beneran, cuma jadi konsumsi barang luar, lalu produksi lokal mati. Rakyat yang nggak punya akses ke manfaat program ini, misalnya petani kecil atau pedagang tradisional, bakal makin terjepit.
Jadi, merugikan atau tidaknya tergantung eksekusi. Kalau Prabowo berhasil menjaga keseimbangan antara buka pasar dan melindungi rakyat, ini bisa jadi lompatan besar ekonomi. Tapi kalau cuma jadi pasar terbuka tanpa benteng…rakyat, khususnya yang di bawah, hanya akan jadi penonton dan obyek, bukan subyek pemain. Belum lagi inflasi atau ketimpangan yang bisa mengemuka kalau salah langkah. Kita lihat aja, bola ada di tangan Prabowo sekarang.
Ngeri soalnya jika skenario terburuk itu kejadian. Bayangkan saja: ekspor ambruk, industri lokal mati suri, impor membanjir, dan lapangan kerja menyusut, rakyat kecil yang pertama kena getahnya. Buruh nganggur, petani nggak bisa jual hasil panen karena kalah saing sama barang impor murah, UMKM tutup, dan daya beli rontok. Ketimpangan bisa makin lebar, harga-harga naik gara-gara defisit perdagangan, dan program pemerintah yang tadinya menjadi harapan…seperti Makan Bergizi Gratis…bisa payah jika anggaran negara jebol. Belum lagi dampak sosialnya: protes, demo, keresahan, atau bahkan chaos kecil-kecilan gak bisa diabaikan.Tapi, kengerian ini sih masih di ranah kemungkinan, bukan kepastian. Prabowo punya tim ekonomi yang nggak main-main macam Airlangga, Sri Mulyani, dan lainnya…dan pengalaman dia sebagai tentara mungkin bikin dia lebih taktis ketimbang hanya pasrah. Diplomasi dengan AS, diversifikasi pasar, dan hilirisasi bisa menjadi benteng, asal bukan cuma wacana. Yang bikin deg-degan adalah kecepatan dan ketepatan eksekusinya, apalagi Trump nggak bakal nunggu lama buat memberikan tekanan. Kalau salah langkah atau lambat, ya, siap-siap aja buat ngerasain horornya skakmat. Semoga saja gak sampe ke situ, ngeri beneran soalnya!Lalu bagaimana dengan Pasal 33 UUD 1945 asli sebelum amandemen? Pasal 33 UUD 1945 asli memang punya semangat yang kuat banget soal ekonomi untuk rakyat: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (ayat 1), “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (ayat 2), dan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (ayat 3). Intinya, ekonomi harus berpihak pada rakyat, bukan cuma segelintir elit atau pihak asing, dan negara punya peran besar buat ngatur ini.Nah, kalau dibilang kebijakan Prabowo—terutama soal respons tarif Trump, deregulasi, atau hilirisasi—bisa “mengkhianati” pasal ini “dengan terang benderang,” ada sudut pandang yang bisa dimengerti. Misalnya, kalau deregulasi kebablasan dan pasar dibuka lelet(lambat) atau lambretta tanpa benteng yang kuat, maka cabang produksi penting atau sumber daya alam bisa jatuh ke tangan asing atau korporasi besar, dan bukan “dikuasai negara” seperti yang dimaksud Pasal 33 ayat 2. Hilirisasi nikel, misalnya, meski niatnya buat tambah nilai, tapi kalau cuma jadi komoditas ekspor murah buat industri luar, dan rakyat lokal cuma dapat sampah residu, polusi plus upah minim, itu jelas nyimpang dari tujuan “kemakmuran rakyat” di ayat 3 tersebut.Terus, diversifikasi pasar dan diplomasi sama AS, meski strategis, bisa dilihat sebagai tanda Indonesia “terpaksa” ngalah sama tekanan global, bukan ngatur ekonomi berdasar “usaha bersama” atau “kekeluargaan” seperti dimaksud ayat 1. Kalau akhirnya rakyat kecil; petani, buruh, UMKM cuma jadi penutup di pasar bebas tanpa perlindungan nyata, maka semangat Pasal 33 yang pro-rakyat bisa terasa dikhianati habis-habisan. Apalagi kalau konsumsi domestik digenjot tapi produksi lokal malah tenggelam, itu makin jauh dari cita-cita ekonomi yang berdaulat.Tapi, di sisi lain, Prabowo mungkin berarguemen bahwa langkah-langkah ini justru adalah cara “modern” buat mewujudkan Pasal 33 di tengah dunia yang sudah global. Negosiasi sama Trump, hilirisasi, atau program makan gratis bisa dia bilang sebagai upaya untuk “kemakmuran rakyat” versi 2025, bukan versi 1945. Cuma, kalau eksekusinya lelet atau salah arah, dan rakyat cuma jadi penonton sementara asing atau elit panen untung…ya, sulit menolak kesan bahwa pasal suci ini dilupakan. Secara terang benderang? Mungkin iya, kalau bukti di lapangan akhirnya cuma menunjukkan rakyat makin terjepit dan sulit berkelit dimasa sulit. Kita pantau aja, faktanya bakal bicara sendiri.(Mda)Kopi_kir sendirilah!*Malawu_OmahKopi, 10042025
