Oleh Jacob Ereste
Kegaduhan yang menebar dari lingkungan Istana Presiden Prabowo Subianto. Kegaduhan tentang Raja Kecil yang mbalelo dan masalah Bantuan Sosial yang dilakukan separo dari jumlah dana Rp 500 triliun yang digelontorkan. Kata Luhut Binsar Panjaitan tidak tepat sasaran. Lalu pandangan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) adanya penampakan mata hari kembar dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Ini telah menjadi perhatian dan keprihatinan publik.
Publik sangat berharap dari Kabinet Merah Putih mampu memperbaiki kondisi negara dan bangsa yang morat-marit akibat warisan ekonomi yang parah.
Kondisi parah yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya yang dikomando oleh Presiden Joko Widodo.Adanya Raja Kecil yang terkesan membangkang terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto hendaknya segera disingkirkan. Ini penting agar tidak menjadi penggalan dalam pelaksanaan program untuk memperbaiki kondisi ekonomi, politik bahkan tatanan budaya bagi masyarakat yang tidak parah, akibat tata kelola yang terpiuh dari cara pemerintahan terdahulu mengelolanya. Termasuk juga beban utang pemerintah yang cukup berat untuk diatasi.
Utang yang besarnya yang tidak alang kepalang, harus ditanggung oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto sekarang ini.Itulah sebabnya kesaksian Luhut Binsar Panjaitan — terlepas dari motivasi apapun dari pernyataan miringnya tentang dana bantuan sosial, dia saksikan separoh dari Rp 500 triliun pada masa pemerintahan Joko Widodo, ketika itu tidak tepat sasaran.
Artinya bisa duduk secara hukum seperti yang telah diperintah langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Semua bentuk yang terindikasi korupsi harus diusut oleh Kejaksaan Agung, KPK , Kepolisian, BPKP maupun aparat dari berbagai instansi yang kompeten.
Ini dimaksudkan untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi seperti yang terjadi pada proyek yang mengatas namakan Proyek Strategis Nasional PIK-2.
Proyek yang melibatkan hutan lindung hingga pagar laut di berbagai tempat. Ini jelas melanggar hukum, perundang-undangan yang berlaku akibat memperoleh kemudahan serta dukungan dari aparat yang culas.
Lalu kegaduhan tentang pandangan yang dilontarkan SBY tentang pertanda dari adanya matahari kembar yang jelas ingin menggerogoti otoritas dan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mensukseskan programnya yang selama ini masih tampak Istiqomah untuk kesejahteraan rakyat dalam arti luas.
Karena itu, rakyat patut memberi perhatian yang kritis terhadap semua fungsi dan tugas aparat penegak hukum yang telah mendapat perintah langsung dari Presiden. Tentu saja akan didukung dan terus bela tindakan yang nyata dari loyalitas dan kepatuhan semua aparat penegak hukum itu untuk menjalankan fungsi dan tugasnya yang telah diamanatkan pula oleh rakyat.
Sikap Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi semua masalah tersebut di atas dapat dipastikan akan didukung sepenuh hati oleh rakyat. Karena apa yang tengah diperjuangkan itu adalah demi dan untuk rakyat semata, bukan untuk kepentingan pribadi seperti yang sudah terlalu banyak dilakukan oleh rezim penguasa sebelumnya.
Maka itu, upaya Presiden Prabowo untuk menyingkirkan raja kecil yang banyak ulahnya itu, serta penyelewengan uang negara pada masa lalu serta kegandrungan untuk membayang-bayangi otoritas serta kekuasaan Presiden seperti yang tampak dari pengamatan SBY adanya mata hari kembar di negeri ini, harus dienyahkan. Dan seluruh rakyat insya Allah akan memberikan dukungan seperti melakukannya melalui reshuffle Kabinet Merah Putih, agar dapat lebih efektif dan efisien mewujudkan serta memperbaiki kesejahteraan bagi rakyat dalam arti yang luas.
Agar kerja Kabinet Merah Putih dapat berjalan efektif dan efisien — selain menghemat dana pengeluaran — juga perlu segera diadakan reshuffle agar sukses Raja-raja Kecil yang bertingkah dan banyak ulahnya itu, serta Bansos yang tidak tepat sasaran hingga bayangan tentang mata hari kembar yang menjadi hantu bagi Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto harus segera dibersihkan.
Ini penting, agar upaya Presiden Prabowo untuk memperbaiki dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dapat secepatnya tercapai.
Banten, 14 Februari 2025
