Oleh : Riski Alfandi
Ketua Umum Hmi Komisariat Fakultas Pertanian USK
Pelantikan Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf, dan Wakil Gubernur, Fadhlullah, pada 12 Februari 2025, menjadi momen penting yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Aceh, tak terkecuali para petani yang menggeluti sektor pertanian di Aceh.Â
Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf, dan Wakil Gubernur, Fadhlullah, memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikan permasalahan pertanian yang telah lama membelit Aceh. Mulai dari infrastruktur irigasi yang rusak, dampak perubahan iklim, hingga ketergantungan pada impor pangan. Semua ini membutuhkan solusi konkret dan terintegrasi.Â
Visi-misi mereka yang berfokus pada pembangunan lumbung pangan dan modernisasi pertanian sejalan dengan program swasembada pangan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Namun, sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan atau bahkan kegagalan implementasi seperti yang terjadi pada program food estate di daerah lain.
Muzakir Manaf telah menegaskan komitmennya untuk membangun Aceh yang mandiri pangan melalui pembangunan lumbung pangan berbasis korporasi dan peningkatan infrastruktur pertanian. Hal ini sejalan dengan program Presiden Prabowo yang menargetkan perluasan lahan panen hingga 4 juta hektar untuk tujuh komoditas strategis.Â
Namun, Gubernur terpilih harusmemastikan bahwa program ini tidak mengabaikan petani kecil, yang selama ini menjadi tulang punggung sektor pertanian Aceh. Selain itu, upaya modernisasi pertanian yang digaungkan oleh pemerintah pusat, seperti penggunaan teknologi digital dan alsintan, harus diadaptasi dengan kondisi lokal Aceh.
Krisis Pertanian Aceh
Ironi yang Memilukan Aceh, yang seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, justru bergantung pada impor beras dari Pakistan, Thailand, dan Myanmar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada Desember 2024, nilai impor beras ke Aceh mencapai 9,71 juta USD.
Sementara itu, beras lokal Aceh justru “diekspor” ke Medan karena minimnya pasar lokal yang menyerap hasil panen petani. Ini adalah ironi yang memilukan.
Produksi padi di Aceh anjlok dari 2,3 juta ton pada 2015 menjadi hanya 1,5 juta ton pada 2022. Banjir di Aceh Utara pada 2022 menyebabkan 3.611 hektar sawah gagal panen, dengan kerugian mencapai Rp 162 miliar. Belum lagi kekeringan ekstrem di Pidie pada 2024 yang mengancam 5.000 hektar sawah. Jika ini terus berlanjut, Aceh akan semakin bergantung pada impor.
Sekitar 46% jaringan irigasi di Aceh dalam kondisi rusak, dan 30,6% petani tidak memiliki akses ke irigasi yang memadai.
Bendungan Krueng Pase di Aceh Utara, yang seharusnya menjadi penopang irigasi ribuan hektar sawah, mangkrak selama bertahun-tahun. Akibatnya, ribuan petani harus menanggung kerugian akibat gagal panen.
Dampak perubahan iklim semakin nyata. Kekeringan ekstrem akibat fenomena El Nino melanda 23 kabupaten/kota di Aceh pada 2024. Petani di Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Utara terpaksa menggunakan mesin pompa air untuk menyelamatkan tanaman padi mereka.
Namun, biaya operasional yang tinggi membuat banyak petani memilih menghentikan aktivitas pertanian.Mayoritas petani di Aceh berusia di atas 55 tahun. Generasi muda enggan terjun ke sektor pertanian karena dianggap tidak menjanjikan secara ekonomi. Di desa Baktiya Barat, Aceh Utara, petani kesulitan mendapatkan benih bersertifikat dan pupuk subsidi. Minimnya akses terhadap teknologi modern juga membuat sektor pertanian semakin tertinggal.
Luas panen padi di Aceh turun drastis dari 461.060 hektar pada 2015 menjadi hanya271.750 hektar pada 2022. Penyebab utamanya adalah alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan dan permukiman. Jika tidak ada regulasi ketat, lahan pertanian produktif akan semakin menyusut.Â
Hasil pertanian Aceh dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati di luar Aceh. Komoditas seperti tomat dan cabai sering tidak laku maksimal di pasar lokal, karena minimnya industri pengolahan. Akibatnya, petani kesulitan meningkatkan pendapatan mereka.
Rekomendasi Kebijakan
Solusi Konkret untuk Pertanian Aceh. Sebagai solusi konkret, HMI Pertanian USK merekomendasikan sebagai berikut:
Revitalisasi Infrastruktur Irigasi
Pemerintah harus segera memperbaiki saluran irigasi yang rusak dan membangun embung baru guna mengatasi kekeringan yang kerap terjadi.
Subsidi dan Akses Peralatan Modern
Petani perlu didukung dengan akses terhadap pupuk bersubsidi, benih unggul, dan teknologi pertanian modern seperti drone pertanian dan alat mekanisasi lainnya.
Pendidikan dan Regenerasi Petani
Program beasiswa dan pelatihan bagi generasi muda dalam bidang agribisnis dan teknologi pertanian harus diperluas untuk menarik lebih banyak anak muda ke sektor ini.
Penguatan Pasar dan Industri
Pengolahan: Mendorong investasi di sektor industri pengolahan hasil pertanian agar produk Aceh memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan.
Perlindungan Lahan Pertanian
Peraturan yang lebih ketat untuk mengendalikan alih fungsi lahan harus diterapkan guna menjaga lahan produktif dari eksploitasi non-pertanian. Harapan Besar untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih HMI Pertanian USK, melalui Ketua Umum, menyampaikan harapan besar kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk segera mengambil langkah konkret dalam membenahi sektor pertanian Aceh. “Kami berharap momentum pelantikan ini menjadi titik balik bagi pertanian Aceh. Jangan biarkan petani terus menderita, dan jangan biarkan potensi besar Aceh terbuang sia-sia,”
HMI Pertanian USK berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih dapatmewujudkan kebijakan pertanian yang berpihak kepada petani kecil serta memastikan regenerasi petani dapat berjalan dengan baik. Pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda dalam bidang pertanian harus menjadi prioritas, sehingga sektor ini tidak semakin ditinggalkan.Â
Selain itu, diharapkan adanya sinergi dengan perguruan tinggi dalam pengembangan riset dan inovasipertanian yang berbasis pada kebutuhan lokal. Dengan langkah-langkah strategis ini, Aceh dapat menjadi contoh sukses dalam program swasembada pangan nasional dan membuktikan bahwa sektor pertanian mampu menjadi pilar utama pembangunan ekonomi daerah.  Juga,  diharapkan momentum pelantikan ini untuk membawa Aceh menuju pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.
