Oleh : Ririe Aiko
Kabar duka dari Sumatera kembali menyayat nurani bangsa. Hingga hari ini, korban meninggal akibat banjir dilaporkan telah mencapai lebih dari 750 jiwa, angka yang begitu besar, begitu menyedihkan, dan seharusnya cukup untuk mengguncang kesadaran publik serta pemerintah untuk menetapkan hal ini sebagai Bencana Nasional.
Namun anehnya, para pejabat kita yang terhormat, justru menganggap suasana mencekam ini hanya tampak di media sosial, seolah tragedi kemanusiaan sebesar ini hanyalah efek dramatisasi internet. Pertanyaannya, sampai sejauh apa empati bisa tergerus? Bagaimana mungkin kehilangan ratusan nyawa dianggap sebagai isu yang bisa ditanggapi dengan santai?
Media sosial, baik disukai maupun tidak, telah menjadi ruang dokumentasi paling jujur dari kondisi di lapangan. Ketika video rumah hanyut, jenazah ditemukan di lumpur, atau tangis para pengungsi muncul di layar ponsel, itu bukan sekadar “konten mencekam”.
Sebaliknya, hal itu adalah bukti bahwa realitas di lapangan jauh lebih menyakitkan dari apa yang tampak. Namun respons para pejabat publik kita, justru mengerdilkan fakta tersebut, seolah tragedi dapat dikecilkan hanya karena mereka menontonnya dari jarak aman.
Sikap seperti ini tidak hanya menunjukkan kurangnya empati, tetapi juga mengungkapkan betapa mudahnya kita kebal terhadap derita sesama.
Hal lain yang lebih membuat saya geram adalah ketika bermunculan video di linimasa, tentang bagaimana proses bantuan pemerintah diberikan pada korban bencana. Dimana beredar dalam sebuah video yang saya kutip dari unggahan Instagram Story @drtanshotyen, mengenai korban banjir Sumatera yang mengaku diminta KTP dan KK hanya untuk mendapatkan bantuan.
Sebuah pertanyaan muncul, berkecamuk dalam pikiran saya: logikanya bagaimana? Dalam kondisi darurat, saat banyak dari mereka bahkan kehilangan anggota keluarga, rumah, dan seluruh harta benda, apakah wajar menuntut dokumen yang kemungkinan besar sudah hanyut terbawa arus?
Kita hidup di negeri yang terkenal dengan birokrasi berlapis-lapis. Tetapi ketika aturan administratif diterapkan secara kaku pada situasi bencana, itu bukan lagi urusan administrasi, itu adalah pengingkaran moral. Ketika seseorang sedang kehilangan segalanya, meminta KTP atau KK sama saja seperti memperlihatkan bahwa empati telah digantikan oleh sistem yang dingin dan tak berperasaan.
Bukankah seharusnya dalam keadaan darurat, pertolongan didahulukan, soal administrasi itu hanya masalah teknis yang bisa dikesampingkan. Seluruh prinsip penanganan bencana di dunia menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas pertama, bukan mengajukan syarat-syarat yang bahkan tidak mungkin bisa dipenuhi korban, yang berada ditengah kesedihan dan keputusasaan.
Belum lagi peristiwa bantuan yang dilempar dari helikopter, sebuah tindakan yang mungkin dimaksudkan sebagai upaya cepat, tetapi justru berakhir tragis karena sebagian besar bantuan itu tidak dapat dimanfaatkan warga. Bantuan berhamburan, tercecer, bahkan tidak ada satu pun yang benar-benar sampai ke tangan mereka yang membutuhkan. Lantas, apa gunanya pertunjukan “aksi cepat” jika tidak efektif menyelamatkan warga?
Peristiwa seperti ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apa yang sebenarnya terjadi dengan para pemimpin negeri ini? Mengapa koordinasi penanganan bencana masih begitu lemah, lamban, dan terlihat lebih mementingkan citra daripada memastikan warga selamat? Mengapa selalu ada jarak antara tindakan dan kebutuhan nyata di lapangan?
Bencana seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan solidaritas, kepemimpinan, dan kemanusiaan. Tetapi ketika syarat administrasi dipaksakan, ketika bantuan tidak terdistribusi dengan benar, ketika tragedi direspons dengan komentar meremehkan, kita harus berani mengakui bahwa yang mengalami banjir bukan hanya Sumatera, melainkan juga kemanusiaan para pejabat yang kini perlahan tenggelam.
Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi total sistem penanganan bencana: mulai dari kecepatan reaksi, efektivitas distribusi bantuan, hingga fleksibilitas prosedur dalam situasi genting. Kita tidak boleh lagi membiarkan birokrasi mengalahkan empati.
Ratusan nyawa telah hilang. Air mungkin akan surut, tetapi luka kolektif ini tidak akan pernah benar-benar kering. Pertanyaan paling penting yang tersisa adalah: apakah pemerintah akan belajar dari tragedi ini, ataukah tragedi ini hanya akan kembali berlalu tanpa menjadi evaluasi yang berarti?
