Menurutnya, alih fungsi lahan saat ini belum menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan. Lemahnya Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengawasi izin galian pasir juga menghancurkan sumber mata air.
“Fungsi susunan struktur tanah, apalagi di kawasan hutan, juga sebagai penentu berfungsi atau tidaknya air di suatu daerah. Seperti contoh sekarang ini,” katanya.
Ia berkata daerah yang menjadi tangkapan air hujan menjadi hilang akibat pembangunan gedung yang tidak sesuai dengan rencana. “Kalau seperti di Kota Banda Aceh, itu tergantung dari besarnya pasokan air dari daerah tentangga yakni Kabupaten Aceh Besar,” terang dia.
Ia menerangkan ini ada hubungannya dengan daerah hulu dan hilir. “Aceh Besar itu daerah hulunya, dan Banda Aceh tersebut sebagai hilirnya,” jelas Nur.
Debit air sungai besar dan kecil di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) sejak sepekan terakhir mulai menurun dratis akibat kemarau panjang yang melanda daerah itu. “Kalau sungai-sungai kecil banyak yang sudah kering total, seperti Sungai Krueng Beukah di Desa Ie Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan sudah dua pekan tidak lagi mengalir air. Begitu juga dengan sejumlah sungai kecil lain di perdesaan juga kering,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya Amiruddin.
Amiruddin mengatakan akibat kekeringan itu ribuan hektare tanaman padi di sawah yang kini rata-rata sedang mengeluarkan malah ikut mengalami kekeringan, terutama lahan sawah tadah hujan di sejumlah kecamatan Abdya. Warga di sejumlah desa seperti Kecamatan Babahrot, dan Kuala Batee juga mulai kesulitan mendapat kebutuhan air untuk mandi dan mencuci termasuk untuk konsumsi, sebab sumur milik mereka sudah mulai kering.
“Sejumlah sungai kecil di Babahrot juga kering akibat dilanda kemarau. Awal bulan Ramadan hujan turun beberapa malam, tapi hanya cukup menghilangkan debu di daun rumput,” ujar dia.