Oleh: Novita Sari Yahya
Tulisan ini berangkat dari kegelisahan sederhana tentang arah cara berpikir masyarakat dalam menghadapi realitas ekonomi. Hingga hari ini, tidak sedikit yang masih menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai fokus utama kehidupan. Dalam batas tertentu, hal ini tentu wajar. Namun, jika berlangsung terus-menerus tanpa diimbangi peningkatan kualitas sumber daya manusia, kondisi ini dapat menghambat kemajuan secara lebih luas.
Dalam perspektif pembangunan manusia, keterbatasan ekonomi bukan sekadar persoalan pendapatan, tetapi juga menyangkut terbatasnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang untuk berkembang. Amartya Sen (1999) menegaskan bahwa pembangunan sejatinya adalah perluasan kebebasan manusia untuk memilih dan menjalani kehidupan yang bernilai.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memang mengalami penurunan. Pada September 2025, persentase penduduk miskin tercatat sekitar 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta orang, turun dari sekitar 8,47 persen pada Maret 2025. Meski demikian, kenaikan garis kemiskinan menunjukkan bahwa tekanan biaya hidup masih tinggi. Dalam situasi seperti ini, banyak masyarakat terpaksa memusatkan perhatian pada kebutuhan jangka pendek, sementara perencanaan jangka panjang sering kali terabaikan.
Dalam kerangka teori pembangunan, kondisi tersebut mendorong munculnya pola pikir yang cenderung pragmatis. Fokus utama menjadi bertahan hidup, bukan berkembang. Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2015) menjelaskan bahwa keterbatasan ekonomi sering kali membuat investasi pada pendidikan, keterampilan, dan inovasi tertunda.
Di tingkat makro, perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 berada di kisaran 5,1 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, angka tersebut tidak selalu mencerminkan kondisi di lapangan. Banyak masyarakat masih menghadapi ketidakpastian pendapatan, fluktuasi harga pangan, dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak. Hal ini juga tercermin dalam berbagai laporan Bank Indonesia dan World Bank yang menyoroti pentingnya pembangunan yang lebih inklusif.
Dalam kondisi seperti ini, muncul fenomena meningkatnya aktivitas ekonomi informal dan usaha sampingan. Banyak orang berusaha mencari tambahan penghasilan sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi. Fenomena ini dikenal sebagai necessity-driven entrepreneurship, yaitu kewirausahaan yang lahir karena kebutuhan, bukan karena dorongan inovasi. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Joseph Schumpeter (1934) tentang dinamika kewirausahaan, meskipun dalam praktiknya tidak selalu menghasilkan inovasi yang signifikan.
Jika sebagian besar energi masyarakat terserap hanya untuk memenuhi “urusan perut”, maka ruang untuk mengembangkan kapasitas intelektual dan inovasi menjadi terbatas. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa.
Di sisi lain, ketimpangan ekonomi yang masih terjadi juga berpotensi mengganggu kohesi sosial. Pemerintah telah berupaya menjaga keseimbangan melalui berbagai kebijakan, seperti perlindungan sosial dan subsidi. Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap perlu dievaluasi agar benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Secara historis, kondisi ini bukan hal baru. Julius Herman Boeke (1953) pernah menggambarkan struktur ekonomi Indonesia sebagai sistem dualistik, yakni adanya kesenjangan antara sektor modern dan tradisional. Gambaran tersebut masih relevan hingga saat ini, terutama dalam perbedaan antara sektor formal dan informal.
Karena itu, persoalan “urusan perut” tidak bisa dipahami semata sebagai kelemahan individu. Tapi merupakan bagian dari persoalan struktural yang lebih luas. Negara memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar berjalan seiring dengan pembukaan akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan peluang ekonomi yang lebih baik.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu didorong untuk terus meningkatkan literasi, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis. Perubahan pola pikir dari sekadar bertahan hidup menuju perencanaan jangka panjang menjadi kunci untuk keluar dari lingkaran keterbatasan.
Pada akhirnya, kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas manusianya. Ketika kebijakan yang tepat bertemu dengan kesadaran kolektif masyarakat, peluang untuk keluar dari jebakan “urusan perut” akan semakin terbuka. Di situlah pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan dapat mulai terwujud.
Daftar Pustaka.
Badan Pusat Statistik. (2025). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2025). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2025. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2026). Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2025. Jakarta: BPS.
Bank Indonesia. (2025). Laporan Perekonomian Indonesia 2025. Jakarta: BI.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). APBN Kita Edisi Desember 2025. Jakarta: Kemenkeu RI.
World Bank. (2025). Indonesia Economic Prospects, December 2025. Washington, DC: World Bank.
Amartya Sen. (1999). Development as Freedom. New York: Oxford University Press.
Michael P. Todaro., & Stephen C. Smith. (2015). Economic Development (12th ed.). Boston: Pearson.
Joseph Schumpeter. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge: Harvard University Press.
Julius Herman Boeke. (1953). Economics and Economic Policy of Dual Societies. New York: Institute of Pacific Relations.
Diskusi