Dengarkan Artikel
Oleh: Dayan Abdurrahman,
Pemerhati Perdamaian Aceh
Di hari-hari setelah banjir bandang, Aceh tidak hanya membersihkan lumpur dari rumah-rumahnya. Ia juga sedang membersihkan sesuatu yang jauh lebih berat: perasaan ditinggalkan. Genangan air menyisakan bau, trauma, dan pertanyaan. Di layar ponsel, potongan video beredar cepat—rumah hanyut, jembatan putus, tangis warga—lalu disusul perdebatan lama yang kembali muncul: tentang keadilan, tentang sejarah, tentang negara.
Bencana memang selalu membawa luka. Namun penting dicatat, bencana kali ini tidak sama dengan yang pernah dialami Aceh sebelum damai.
Gempa dan tsunami 2004 adalah tragedi kemanusiaan global. Ia merupakan fenomena alam, takdir ilahi, yang tidak dapat disematkan kesalahan pada siapa pun. Dunia datang membantu, negara membuka diri, dan Aceh menjadi ruang solidaritas internasional. Dalam tragedi itu, manusia bersatu menghadapi alam.
Banjir bandang hari ini berbeda.
Ia bukan sekadar bencana alam, tetapi bencana ekologis buatan manusia.
Hutan yang selama ratusan tahun menjadi penyangga Aceh telah rusak secara sistematis. Alih fungsi kawasan hutan menjadi kebun sawit, pembalakan liar, perambahan yang dilindungi kekuasaan, hingga eksploitasi sumber daya alam—emas, nikel, dan komoditas lainnya—telah mengoyak keseimbangan ekologi. Ini bukan rahasia. Ini kenyataan yang terlihat, tercium, dan kini menghantam rakyat biasa.
Lebih menyakitkan lagi, kerusakan ini tidak terjadi di ruang gelap tanpa negara. Ia berlangsung melalui izin, pembiaran, dan tata kelola yang amburadul. Negara, dalam banyak kasus, bukan hanya gagal mencegah, tetapi ikut memperparah dengan memberikan mandat kepada korporasi, sambil aparat di daerah menutup mata—atau terlibat langsung.
Ketika hutan dirusak, alam mencatat.
Ketika air datang, rakyat yang membayar.
Masyarakat Aceh yang menjadi korban banjir bukanlah mereka yang menikmati kayu, sawit, atau mineral. Mereka tidak pernah duduk di meja izin. Mereka hanya hidup di hilir kebijakan yang mereka tidak pahami, lalu menanggung akibatnya. Dan ketika bencana tiba, mereka kembali merasakan satu perasaan lama: diabaikan.
Di sinilah ingatan kolektif Aceh bekerja.
Aceh memang telah berdamai secara politik sejak MoU Helsinki. Senjata diturunkan, konflik bersenjata dihentikan. Tetapi damai administratif tidak otomatis menutup luka sosial dan ekologis. Apalagi ketika ketidakadilan baru terus bermunculan dalam wajah yang berbeda.
Hari ini, Aceh dihuni oleh setidaknya tiga generasi dengan pengalaman sejarah yang tidak sama. Pertama, generasi yang hidup dan menderita langsung di masa konflik. Kedua, generasi yang saat damai ditandatangani masih anak-anak—usia sekolah dasar—yang tidak pernah benar-benar memahami apa itu konflik, apa itu damai, dan apa yang sebenarnya diselesaikan. Ketiga, generasi yang lahir sepenuhnya setelah MoU Helsinki, yang tidak memiliki memori personal tentang perang, tetapi tumbuh di tengah narasi yang tidak pernah selesai.
Generasi kedua dan ketiga inilah yang sering disalahpahami.
Mereka tidak mewarisi pengalaman konflik, tetapi mewarisi cerita yang terpotong-potong. Mereka mendengar bisikan di rumah, melihat simbol, menyaksikan sikap hati-hati orang dewasa, dan membaca ulang sejarah melalui media sosial. Algoritma tidak menawarkan rekonsiliasi. Ia hanya menyodorkan emosi yang berulang.
Ketika banjir bandang terjadi akibat kerusakan hutan, lalu bantuan terasa lambat, dan ruang internasional kembali dibatasi, generasi ini mulai menghubungkan titik-titik. Bukan untuk memberontak, melainkan untuk memahami: mengapa penderitaan selalu jatuh ke tempat yang sama?
Sayangnya, negara sering membaca pertanyaan ini sebagai ancaman.
Setiap ekspresi ingatan dicurigai. Setiap simbol dibaca sebagai niat politik. Aparat bersiaga seolah-olah bencana akan otomatis melahirkan perlawanan. Padahal, yang sedang tumbuh bukanlah agenda konflik, melainkan kekecewaan ekologis dan sosial yang tidak pernah diberi ruang penyelesaian.
Islam pun kembali diseret ke dalam pembacaan yang sempit. Padahal dalam konteks Aceh, Islam lebih berfungsi sebagai bahasa moral dan ruang perawatan luka, bukan sebagai ideologi perlawanan. Di meunasah dan dayah, orang Aceh berbicara tentang musibah, keadilan, dan amanah—nilai-nilai yang justru relevan dengan krisis ekologis hari ini.
Namun tulisan ini juga tidak menutup mata terhadap problem internal Aceh. Ada elite lokal yang memanfaatkan ambigu sejarah. Ada aktor yang terus mengulang bahasa konflik lama tanpa kepekaan terhadap konteks generasi baru. Ingatan kolektif bisa menjadi energi moral, tetapi juga bisa menjadi alat manipulasi jika dibiarkan tanpa arah.
Kepada negara Indonesia, tulisan ini adalah seruan koreksi. Menjaga kedaulatan tidak cukup dengan mengirim aparat. Negara harus hadir dalam tata kelola hutan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Jika negara ikut memberi izin yang merusak ekologi, maka negara pula yang bertanggung jawab ketika bencana datang.
Membatasi bantuan internasional di tengah penderitaan ekologis yang nyata hanya akan memperkuat rasa ketidakadilan. Ini bukan soal kedaulatan semata, tetapi soal kemanusiaan.
Kepada TNI dan aparat keamanan, Aceh tidak sedang mencari musuh. Aceh sedang mencari keadilan ekologis dan pengakuan atas penderitaan warganya. Pendekatan yang terlalu keras justru berisiko memperdalam jarak psikologis dengan generasi muda yang tidak pernah mengenal konflik.
Bagi masyarakat Aceh sendiri, tantangan terbesar adalah menjaga agar ingatan tidak berubah menjadi kemarahan yang diwariskan. Generasi yang lahir setelah damai tidak membutuhkan romantisasi masa lalu. Mereka membutuhkan kejujuran sejarah, keadilan hari ini, dan harapan masa depan.
Aceh hari ini berdiri di antara dua realitas: damai yang menyelamatkan nyawa, dan bencana ekologis yang membuka kembali luka lama. Jika perdamaian ingin bertahan, maka keadilan lingkungan tidak boleh diabaikan.
Karena ingatan yang diabaikan tidak pernah mati.
Ia hanya tumbuh diam-diam, menunggu bencana berikutnya untuk kembali bicara.
Dayan Abdurrahman –
Pemerhati Perdamaian Aceh
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
