Dengarkan Artikel
Oleh Ilhamdi Sulaiman
Sejak pabrik tempat Kardi bekerja mengalami penurunan produksi, hidupnya perlahan seperti dijatuhkan dari tebing yang curam. Tak ada tali pengaman, tak ada jaring sosial. Pemutusan hubungan kerja menjadi keputusan sepihak, tanpa pesangon, tanpa penjelasan. Ia pulang ke rumah dengan mata kosong dan tangan kosong, disambut oleh istrinya, Lastri, yang menyimpan sejuta tanya di balik senyumnya yang cemas.
“Kamu kenapa, Di?”
“Pabrik tutup… Aku dipecat,” jawab Kardi lirih.
Lastri tak langsung merespons. Ia tahu, ini bukan saatnya menangis. Ia hanya menggenggam tangan suaminya, erat.
Dalam diam itu, mereka sudah tahu badai akan datang. Dan ternyata, badai itu datang bukan hanya dalam bentuk kehilangan pekerjaan.
Hari itu juga, harga sembako naik. Listrik dibatasi hanya untuk “warga terverifikasi”. Bantuan untuk rakyat miskin dicabut. Di setiap sudut kota, baliho dengan wajah-wajah pejabat tersenyum menyapa: “Kami Bersama Rakyat!”—ironis, sebab rakyat yang dimaksud tampaknya telah dikurasi dengan algoritma tertentu.
Kardi mencoba melamar kerja di berbagai tempat. Di toko swalayan, di SPBU, bahkan menjadi satpam mal. Semua lowongan mensyaratkan sertifikat “Warga Sejahtera Produktif”, semacam stempel digital yang harus dimiliki warga untuk dianggap “layak bekerja”. Bahkan untuk membeli bensin bersubsidi, Kardi harus menunjukkan aplikasi status ekonomi.
“Minimal kelas menengah, Pak,” kata petugas pompa bensin, menolak dengan wajah tanpa rasa bersalah.
Kardi mencoba mengurus sertifikat itu. Ia datang ke kelurahan, membawa berkas-berkas, fotokopi KTP, KK, dan surat keterangan dari RT. Namun saat tiba giliran, sistem sedang offline. Keesokan harinya, antrian sudah mengular. Setelah tiga hari datang pagi-pagi dan pulang dengan tangan hampa, Kardi menyerah.
Ia duduk di trotoar depan kantor kelurahan dan menatap langit. Sebentar lagi bulan puasa.
“Lastri pasti khawatir,” gumamnya.
Sementara itu, media nasional terus menyiarkan “keberhasilan program penghapusan kemiskinan.” Di layar kaca, para pejabat tersenyum sumringah, diapit influencer bayaran yang melontarkan testimoni tentang “kemajuan luar biasa” dan “transformasi digital yang berpihak pada rakyat.” Kardi menonton itu semua dari televisi kecil warung kopi. Ia tak lagi marah, hanya heran—bagaimana bisa satu bangsa hidup dalam dua kenyataan yang begitu berbeda? Satu di layar kaca, satu di perutnya yang kosong.
Dalam keterpurukannya, istrinya jatuh sakit. Demam tinggi, batuk berdarah. Kardi membawanya ke rumah sakit, tetapi BPJS-nya dinonaktifkan. Petugas administrasi hanya berkata, “Anda bukan warga miskin lagi, Pak. Status Anda belum diperbarui.”
Hampir saja Kardi mengamuk. Ia membentak, menghentak meja, menatap perawat dengan mata merah. Tapi yang ia temukan hanya tatapan iba yang takut menular.
Perawat berkerudung itu buru-buru menghindar, seolah nestapa adalah penyakit menular. Istrinya tetap tergeletak di becak motor yang ia sewa dengan sisa uang terakhir. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, nafasnya berat. Kardi hanya bisa memegang tangannya, menunggu mukjizat yang tak kunjung datang.
“Pak, kami tidak bisa teruskan penanganan tanpa verifikasi status,” ulang petugas. Suara itu datar, seperti robot membaca protokol. Tak ada belas kasihan. Tak ada jeda untuk memahami. Hanya prosedur dan sistem. Sistem yang tak mengenal air mata, tak tahu arti cinta.
Kardi terduduk di bangku besi lorong rumah sakit. Tubuhnya gemetar. Tangannya mengepal, memukul-mukul bangku dengan ritme amarah dan keputusasaan. Tak ada tempat mengadu. Negara menjauh, tetangga-tetangga kini sibuk mempertahankan ilusi bahwa mereka “kelas menengah tangguh.”
“Kau nunggu siapa, Nak?” suara serak seorang pria tua memecah keheningan.
“Istri saya… sakit. Tapi katanya, saya tak berhak miskin.”
Orang tua itu tertawa pelan, getir. “Kita semua, anak muda… sekarang harus berutang dulu baru boleh dianggap susah. Kalau kau miskin tanpa pinjaman, itu namanya melanggar.”
Kardi menatap matanya. Ada luka yang sama. Luka kolektif, luka sistemik.
Ketika malam turun, Kardi masih duduk di bangku itu. Istrinya dipindahkan ke bangsal umum tanpa pengobatan. “Tunggu keputusan verifikasi pusat,” kata mereka. Lima belas jam kemudian, perempuan itu meninggal dunia.
Pemakaman berlangsung cepat. Hanya segelintir orang hadir. Bahkan tak ada petugas kelurahan. Ketika Kardi mengurus surat kematian, sistem aplikasi e-Keluarga menolak entri. “Status ekonomi tidak sesuai,” begitu pesannya. Malam itu, Kardi pulang ke rumah sempitnya. Ia berbaring sendiri di ruang tamu yang juga ruang tidur. Wajah istrinya masih membayang di setiap sudut. Hatinya berkecamuk. Satu pertanyaan mengganggu pikirannya:
“Kalau rakyat dilarang miskin, lalu kami ini apa?”
Tiga hari setelah pemakaman, Kardi kembali ke rumah sakit. Bukan untuk mencari keadilan. Ia tahu, keadilan di negeri ini telah dikemas sebagai fitur premi dalam aplikasi berbayar. Ia hanya duduk di bangku lorong IGD, mengenang detik-detik terakhir hidup istrinya. Kamera CCTV menyorot ke arah lorong itu. Kardi menatapnya. Lama. Lalu ia berdiri dan berkata lirih, namun jelas:
“Saya tidak ingin merusuh. Tapi saya ingin kalian tahu… kami tidak mati karena sakit. Kami mati karena sistem.”
Esoknya, video rekaman itu beredar luas. Bukan dari media resmi, melainkan dari tenaga medis muda yang diam-diam menyimpan simpati. Video itu viral. Komentar terbelah dua: ada yang memuji, ada yang mencibir, menyebutnya provokator. Tapi di lorong-lorong kampung, di bangku pengangguran, di antrean nasi bungkus, nama Kardi mulai disebut. Bukan sebagai korban, tapi sebagai suara.
Di media sosial, tagar #KamiKardi menjadi tren. Orang-orang mulai membagikan kisah mereka: ibu yang wafat karena BPJS tak aktif, anak yang tak bisa sekolah karena tidak punya status “ekonomi layak”. Di pasar-pasar tradisional, para pedagang menempel poster bertuliskan: “Kami tidak mati karena sakit. Kami mati karena sistem.” Di tembok gang, di pagar kantor kelurahan, kata-kata itu jadi grafiti rakyat.
Tenaga kesehatan muda mulai membuka “Klinik Kardi” di gang-gang sempit. Layanan berbasis donasi. Diam-diam, tapi berdampak. Di warung kopi, obrolan mulai berubah. Orang-orang tak lagi takut menyebut “ketimpangan”, “ketidakadilan”, “data fiktif”. Meski masih berbisik jika aparat lewat, tapi keberanian mulai tumbuh.
Sore yang mendung, di pelataran Balai Warga, ratusan orang berkumpul. Tak ada orasi, tak ada teriak-teriak. Mereka hanya berdiri, membawa foto orang-orang tercinta yang wafat karena tak mampu membayar pengobatan. Kardi berdiri paling depan. Membawa foto istrinya. Seseorang dari aparat bicara lewat pengeras suara, “Acara ini tidak memiliki izin!”
Kardi menjawab, suaranya serak, nyaris patah:
“Miskin juga tidak punya izin. Tapi kami tetap dijadikan kambing hitam. Hari ini kami datang bukan minta uang. Kami hanya ingin diakui sebagai manusia.”
Langit seperti merespons. Gerimis turun perlahan. Orang-orang tetap berdiri. Dalam diam. Dalam luka. Dalam dendam yang mulai menyala.
Malam itu, di studio berita nasional, seorang presenter muda membacakan laporan dengan suara getir:
“Setelah program ‘Penghapusan Kemiskinan Total’ digulirkan enam bulan lalu, jumlah warga dengan status ‘layak dibantu’ resmi menjadi nol. Namun hari ini, negara dipaksa melihat kembali warganya yang hilang dari sistem. Bukan karena mereka naik kelas, tapi karena mereka tak lagi dianggap ada.”
Di sudut warung kopi kecil, Kardi menonton laporan itu. Ia memesan segelas kopi hitam, sepotong gorengan. Di luar, jalan raya ramai. Spanduk besar terbentang:
“Rakyat Dilarang Miskin – Demi Masa Depan Gemilang”
Kardi tersenyum kecut. Ia mengangkat gelas kopinya pelan, lalu bergumam:
“Kalau begitu… biarlah kami menjadi hantu yang kelaparan di tengah pembangunan menuju Negeri Emas.”
Seminggu berlalu sejak gerakan senyap itu muncul. Pemerintah mulai cemas, tapi bukan karena penderitaan rakyat—melainkan karena grafik elektabilitas menurun. Mereka buru-buru menggelar konferensi pers, menggandeng selebriti dan tokoh agama, menyampaikan bahwa negara “selalu hadir” dan “akan melakukan evaluasi menyeluruh.” Namun rakyat sudah terlanjur tahu: kehadiran negara sering kali hanya berupa pernyataan, bukan tindakan.
Di rumah kontrakan yang pengap, Kardi menulis nama istrinya di secarik kertas, lalu menempelkannya di dinding. Di sebelahnya, ia tambahkan catatan-catatan kecil dari tetangga dan kawan seperjuangan: cerita tentang kesulitan, kehilangan, dan keteguhan. Ia tak lagi hanya jadi korban. Ia sedang menjahit luka menjadi narasi. Narasi yang tak bisa dihapus dengan algoritma atau siaran pers.
Suatu malam, seorang pemuda datang menemuinya. “Kami dari universitas, Bang. Kami ingin bikin dokumenter. Tentang Abang. Tentang istri Abang. Tentang yang tidak sempat dicatat sejarah.” Kardi menatap anak muda itu. Ada kilau harapan di matanya. Ia mengangguk pelan.
Kisahnya akan hidup. Bukan di layar TV, tapi di benak dan hati banyak orang yang selama ini dibungkam sistem. Ia tahu, perjuangan masih panjang. Tapi sesuatu telah berubah: diam tak lagi jadi pilihan. Mereka yang dulu tak dianggap kini mulai saling menyapa, saling menguatkan.
Dan di antara riuhnya pembangunan yang gemerlap, suara-suara kecil mulai menyusup ke retakan narasi besar. Mereka berseru pelan tapi pasti:
“Kami masih ada.”
Jakarta 18 Mei 2025.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
