Dengarkan Artikel
Oleh Yani Andoko
Tak terbayang anda mendapat hadiah sebuah mobil mewah Eropa. Mereknya bergengsi, bentuknya gagah, dan yang paling menarik harganya gratis. Siapa yang tak ingin? Tapi kemudian anda sadar: mobil itu sudah berumur 40 tahun, mesinnya perlu dirakit ulang, dan anda harus meminjam uang ke bank untuk biaya perbaikannya. Belum lagi bensin hariannya yang bisa membuat dompet anda menangis. Mau tidak mau, anda bertanya: apakah hadiah ini benar-benar membuat hidup lebih mudah, atau justru akan menjadi beban baru yang menguras?
Kurang lebih begitulah gambaran yang mungkin kita rasakan saat mendengar kabar bahwa Indonesia akan mendapatkan kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi secara hibah dari Pemerintah Italia. Kapal ini direncanakan tiba di Tanah Air sebelum 5 Oktober 2026, bertepatan dengan HUT TNI .
Kabar ini membangkitkan gelora kebanggaan nasional. Untuk pertama kalinya, Indonesia akan memiliki kapal induk sebuah simbol status tertinggi bagi angkatan laut. Namun di balik euforia itu, ada pertanyaan yang tak kalah penting dan mungkin lebih mendesak untuk dijawab: di tengah kondisi keuangan negara yang sedang terengah-engah, apakah kita benar-benar membutuhkan “hadiah” ini? Atau justru kita sedang memaksakan diri menerima beban yang kelak akan mengganggu kesehatan fiskal nasional?
Membongkar Ilusi “Hibah Murni”
Mari kita luruskan satu hal sejak awal. Meskipun disebut hibah, ini bukan berarti Indonesia mendapatkan kapal siap tempur tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Kementerian Pertahanan sendiri mengakui bahwa meski tidak ada biaya pembelian, Indonesia tetap harus menyiapkan anggaran untuk proses retrofit alias peremajaan kapal .
Berapa biayanya?
Berdasarkan laporan yang beredar, Indonesia diwajibkan menyiapkan dana segar sekitar 450 juta dollar AS atau setara dengan Rp 7 triliun hanya untuk membangunkan “singa tua” ini dari tidur panjangnya . Angka itu belum termasuk biaya operasional tahunan yang diperkirakan mencapai Rp 1,44 triliun per tahun. Dalam sepuluh tahun, kita harus merogoh kocek setidaknya Rp 14,4 triliun hanya untuk “memberi makan” kapal ini.
Dan kabar yang lebih mengkhawatirkan: dana jumbo ini rencananya akan didapat dari pinjaman luar negeri . Artinya, meskipun kapalnya “gratis”, kita tetap berutang untuk merawatnya. Ini bukan hadiah; ini adalah hibah bersyarat dengan konsekuensi finansial yang sangat nyata dan panjang.
Pelajaran dari Negeri Gajah Putih
Kisah serupa pernah dialami Thailand, negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki kapal induk. Pada 1997, Thailand membeli HTMS Chakri Naruebet dari Spanyol dengan biaya sekitar 285 juta dollar AS . Saat itu, Thailand berada di puncak euforia ekonomi dan ingin menunjukkan giginya sebagai kekuatan maritim di kawasan.
Namun nasib berkata lain. Krisis ekonomi Asia yang melanda pada akhir 1990-an membuat Thailand kesulitan membiayai operasional kapal kebanggaannya. Biaya operasional yang selangit sekitar 2 juta baht untuk sekali berlayar membuat kapal ini lebih banyak bersandar di dermaga . Pesawat tempur yang seharusnya menjadi “gigi” kapal induk itu pun dipensiunkan pada 2006 karena sulitnya mencari suku cadang dan mahalnya biaya perawatan .
Akhir cerita? HTMS Chakri Naruebet kini lebih dikenal sebagai objek wisata. Kapal induk yang dulu diharapkan menjadi simbol kekuatan militer, kini menjadi monumen mahal yang mengambang di dermaga Sattahip .
Thailand, yang mengalami sendiri pahitnya memiliki kapal induk tanpa kesiapan finansial yang matang, kini memberi kita pelajaran berharga. Pertanyaannya: apakah kita akan belajar dari pengalaman mereka, atau justru mengulang kesalahan yang sama?
Kondisi Fiskal: Kita Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Yang membuat skenario ini semakin mengkhawatirkan adalah kondisi APBN 2026 yang sedang berada dalam tekanan luar biasa. Mari kita lihat datanya.
APBN 2026 disahkan dengan defisit Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB . Angka ini sebenarnya sudah mendekati ambang batas konstitusional 3 persen. Namun, dengan tekanan kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah, defisit berisiko melebar hingga 3,18 persen bahkan 4,04 persen terhadap PDB .
Lebih mengkhawatirkan lagi, debt service ratio rasio kemampuan membayar utang kita mencapai 47 persen. Artinya, hampir separuh penerimaan negara habis untuk membayar bunga dan pokok utang . Ini salah satu yang tertinggi di kawasan.
Di sisi lain, belanja negara juga sedang tersedot habis untuk program-program prioritas yang skalanya raksasa. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saja menguras anggaran Rp 335 triliun pada 2026 . Koperasi Merah Putih yang dicanangkan pemerintah juga menelan Rp 90 triliun di triwulan I 2026 .
Di saat pemerintah harus berdarah-darah mengalokasikan dana demi asupan gizi rakyat dan pemberdayaan ekonomi desa, memaksakan diri memboyong kapal induk tua dengan utang baru jelas akan menjadi paradoks kebijakan yang sulit diterima akal sehat.
Prioritas yang salah sasaran
Tantangan nyata di Laut Natuna Utara saat ini bukanlah ketiadaan kapal induk. Yang kita butuhkan adalah jumlah kapal patroli yang memadai, sistem radar yang terintegrasi, dan kemampuan deteksi jarak jauh yang mumpuni . Dengan dana Rp 7 triliun yang berasal dari utang tersebut, Indonesia sebenarnya bisa membangun sepuluh hingga dua belas unit kapal cepat bermuatan rudal atau armada drone tempur canggih yang jauh lebih efektif untuk menjaga perairan kita .
Dalam forum diskusi yang digelar Indo-Pacific Strategic Intelligence bersama Universitas Pertahanan, para peserta menekankan bahwa Indonesia harus bergerak realistis menuju blue water capability dengan memastikan kesiapan operasional dan stabilitas model pembiayaan pertahanan jangka panjang . Artinya, membangun fondasi pertahanan yang kuat dan ramping jauh lebih penting dari pada membeli “atap mewah” sementara dinding rumah pertahanan kita masih banyak yang bolong.
Di balik skema: Siapa sebenarnya yang diuntungkan?
Jika Indonesia tidak benar-benar diuntungkan, lalu siapa yang mendapat keuntungan dari skema ini?
Jawabannya mungkin pahit, tetapi perlu disadari: Italia. Dengan memberikan kapal induk tua yang sudah pensiun, Italia berhasil membuka pintu bagi paket-paket pengadaan alutsista pendukung yang jauh lebih menguntungkan bagi industri pertahanan mereka. Kapal yang akan diretrofit di galangan kapal Italia, Fincantieri, berarti uang Rp 7 triliun dari pinjaman Indonesia akan mengalir ke industri pertahanan Italia. Belum lagi potensi pendapatan jangka panjang dari suku cadang dan perawatan.
Indonesia, dalam skema ini, terjebak dalam posisi sebagai konsumen yang harus menanggung beban bunga utang jangka panjang demi memperpanjang napas industri pertahanan negara lain. Di titik ini, kedaulatan finansial kita justru sedang dipertaruhkan demi simbol kekuatan yang sifatnya artifisial.
Era Rudal Hipersonik: Apakah Kapal Induk Masih Relevan?
Ada lagi aspek teknis yang sering terlupakan. Di era rudal hipersonik saat ini, kapal induk terutama yang tanpa sistem perlindungan super canggih bisa menjadi sasaran empuk yang mengapung . Tanpa kapal pengawal yang memadai dan payung udara yang ketat, Garibaldi bukan lagi aset kekuatan, melainkan kerentanan strategis.
Bayangkan dampak psikologisnya. Musuh tidak perlu menghancurkan seluruh armada kita. Cukup menenggelamkan satu simbol kebanggaan ini, dan dalam sekejap moral nasional serta martabat pertahanan kita akan runtuh.
Ada jalan lain: Membangun dari dalam
Sebenarnya, Indonesia punya pilihan lain yang lebih rasional dan berkelanjutan. PT PAL Indonesia, sebagai industri strategis dalam negeri, telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Dalam pameran Indo Defence 2025, PT PAL memamerkan kapal selam otonom buatan sendiri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 50 persen . Mereka juga mengembangkan Combat Management System (CMS) untuk kapal perang sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada impor .
Bayangkan jika Rp 7 triliun yang akan dipinjam untuk meremajakan kapal tua Italia dialihkan untuk memperkuat PT PAL, PT Pindad, dan industri pertahanan dalam negeri lainnya. Kita tidak hanya mendapatkan alutsista, tetapi juga transfer teknologi, lapangan kerja, dan yang terpenting: kemandirian.
Postur ideal TNI 2045 yang dicanangkan pemerintah justru menekankan pada kemandirian industri pertahanan, dengan target lebih dari 50 persen kebutuhan alutsista utama diproduksi atau dirakit di dalam negeri . Hibah Garibaldi, dengan segala konsekuensi ketergantungannya pada Italia, bergerak ke arah yang berlawanan dari visi tersebut.
Kehormatan maritim sejati
Tak ada yang menolak penguatan pertahanan negara. Kedaulatan memang mahal. Tapi di tengah APBN yang terbatas, dengan 23,36 juta penduduk miskin dan hampir 60 persen penduduk masuk kategori rentan miskin , setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan.
Kehormatan bangsa maritim tidak ditentukan oleh seberapa besar kapal induk yang dimiliki, tetapi oleh seberapa tangguh negara tersebut menjaga kedaulatannya secara cerdas, efektif, dan mandiri secara finansial. Kapal induk mungkin terlihat gagah dalam foto-foto propaganda, tetapi jika pada akhirnya hanya bersandar di dermaga seperti nasib kapal induk Thailand, kita hanya akan mewariskan beban utang kepada generasi mendatang.
Sebelum kapal ini benar-benar bersandar di pelabuhan Indonesia, ada baiknya kita melakukan kalkulasi ulang secara jujur: apakah kita sedang membangun kekuatan riil, atau justru sedang merawat beban sejarah?
Batu, 20 Pebruari 2026🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
