Dengarkan Artikel
Oleh : Novita Sari Yahya
Saya membaca sebuah status Instagram yang ditulis oleh seorang anak muda Indonesia berusia sekitar 35–40 tahun. Dalam tulisannya, ia mengungkapkan keresahan terhadap kondisi Indonesia saat ini. Ia juga dikenal sebagai pendukung setia Wali Kota Depok. Sosok wali kota tersebut dipandang sebagai antitesis dari pola kepemimpinan yang selama ini berkembang di Indonesia.
Jejak karier Supian Suri berangkat dari dunia birokrasi. Ia termasuk birokrat senior yang, dalam pandangan banyak orang, relatif bersih dari praktik-praktik yang terindikasi korupsi maupun manipulasi selama menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil di Depok. Reputasi itu bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari perjalanan panjang dalam struktur pemerintahan.
Dukungan terhadap dirinya untuk maju sebagai Wali Kota Depok tidak muncul dari ruang hampa. Banyak kalangan, terutama birokrat senior dan para pensiunan PNS, melihatnya sebagai figur yang layak untuk memimpin. Mereka menilai pengalaman, rekam jejak, dan integritas yang dimilikinya menjadi modal penting dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Dukungan tersebut kemudian meluas ke masyarakat Depok secara umum.
Pada akhirnya, ia benar-benar maju dalam kontestasi politik dan berhasil terpilih sebagai Wali Kota Depok untuk periode 2025–2030 Kemenangannya menunjukkan bahwa figur dengan latar belakang birokrasi yang panjang dan relatif bersih masih memiliki tempat di hati masyarakat. Ini sekaligus menjadi penanda bahwa publik tidak selalu terpaku pada figur populer, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak dan pengalaman.
Fenomena ini juga memperlihatkan satu hal penting dalam politik lokal, yaitu pengaruh para aparatur sipil negara, khususnya yang sudah pensiun. Di banyak daerah, termasuk Depok, mantan pejabat struktural seperti camat atau kepala desa tetap memiliki pengaruh sosial yang kuat. Meskipun mereka tidak lagi menjabat, suara dan pandangan mereka masih didengar oleh masyarakat.
Tidak jarang, masyarakat lebih mempercayai tokoh-tokoh yang pernah memimpin secara langsung di tingkat lokal. Kedekatan emosional, pengalaman berinteraksi, serta rekam jejak pelayanan menjadi alasan utama. Dalam konteks ini, dukungan dari para pensiunan PNS bisa menjadi faktor yang cukup menentukan arah pilihan politik masyarakat.
Bukankah hal seperti ini juga terjadi di Depok? Pertanyaan tersebut menjadi refleksi bersama bahwa politik tidak hanya ditentukan oleh kampanye atau popularitas semata, tetapi juga oleh jaringan sosial dan kepercayaan yang telah dibangun dalam waktu yang lama.
Pada tulisan ini, saya ingin mengalihkan pembahasan pada tema yang lebih mendasar, yaitu tentang pendusta agama atau kelompok yang dalam istilah umum sering disebut sebagai munafik. Tema ini menjadi penting, terutama ketika kita melihat bagaimana politik di Indonesia kerap dipenuhi oleh simbol, citra, dan narasi keagamaan.
Dalam praktiknya, nilai-nilai agama justru bisa terpinggirkan ketika dijadikan sebagai bagian dari pencitraan. Akibatnya, esensi beragama menjadi jauh dari tindakan nyata.
Dalam Al-Qur’an, khususnya Surah Al-Ma’un, dijelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ayat-ayat tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas dan tegas. Pendusta agama adalah mereka yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberikan hak mereka. Selain itu, mereka juga digambarkan sebagai orang yang enggan memberi makan kepada fakir miskin.
Para ahli tafsir menjelaskan bahwa kata “menghardik” tidak hanya berarti membentak secara verbal, tetapi juga mencakup tindakan sewenang-wenang, tidak memberikan hak, serta melakukan penindasan terhadap pihak yang lemah. Dengan demikian, sikap abai terhadap anak yatim dan kaum miskin merupakan bentuk nyata dari pendustaan terhadap nilai-nilai agama.
Secara keseluruhan, Surah Al-Ma’un menggambarkan beberapa ciri utama pendusta agama. Pertama, berperilaku buruk terhadap anak yatim. Kedua, tidak memiliki kepedulian terhadap orang miskin, bahkan enggan untuk sekadar menganjurkan orang lain berbuat baik. Ketiga, lalai dalam menjalankan salat, bukan dalam arti meninggalkannya semata, tetapi menjalankannya tanpa kesungguhan. Keempat, melakukan ibadah dengan tujuan pamer atau ria. Dan terakhir, enggan melakukan kebaikan-kebaikan kecil yang sebenarnya sangat berarti bagi orang lain.
Jika kita menarik nilai-nilai tersebut ke dalam konteks kehidupan saat ini, khususnya dalam dunia politik, maka relevansinya menjadi sangat nyata. Kita dapat melihat bagaimana simbol-simbol keagamaan sering ditampilkan, tetapi tidak selalu diiringi dengan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut.
Sebagai contoh, ketika terjadi bencana seperti banjir bandang yang menyebabkan ribuan orang harus mengungsi dan hidup di tenda-tenda darurat, perhatian dan empati dari para pemimpin menjadi sangat penting. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat membutuhkan kehadiran pemimpin yang benar-benar peduli, bukan sekadar menunjukkan citra.
Namun, jika di saat yang sama ada pejabat daerah setingkat gubernur yang justru menampilkan perilaku berlebihan dalam merayakan Hari Raya Idulfitri, maka hal tersebut patut dipertanyakan. Bukan karena perayaan itu salah, tetapi karena konteks sosial yang sedang terjadi menuntut kepekaan dan empati yang lebih besar.
Apakah tindakan tersebut tidak termasuk dalam kategori ria? Apakah tidak mencerminkan sikap abai terhadap mereka yang sedang menderita, termasuk anak yatim dan orang miskin yang terdampak bencana? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk direnungkan bersama, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan.
Saya pribadi jarang membawa tema agama dalam tulisan. Namun, dalam situasi seperti ini, rasanya penting untuk kembali mengingatkan diri sendiri dan juga orang lain. Agama bukan hanya tentang simbol atau identitas, melainkan tentang bagaimana kita berpikir, bertindak, dan berbicara dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai seorang Muslim, sudah seharusnya kita berusaha menyesuaikan diri dengan ajaran agama secara utuh. Bukan hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi juga dalam sikap sosial. Kepedulian terhadap sesama, kejujuran, serta tanggung jawab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan.
Kita tentu tidak ingin menjadi bagian dari golongan yang disebut sebagai pendusta agama. Oleh karena itu, refleksi seperti ini menjadi penting, agar kita tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat simbolik semata.
Pada akhirnya, tulisan ini bukan ditujukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai pengingat bersama. Bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di tengah dinamika politik, kita tetap harus berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan yang sejati.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
