Dengarkan Artikel
Oleh: Hanif Arsyad
Akademisi Universitas Malikussaleh dan Penggiat literasi
Di tengah berbagai evaluasi tentang kualitas pendidikan di Aceh, satu pertanyaan penting muncul: ke mana sebenarnya arah pendidikan kita?
Data statistik menunjukkan bahwa akses pendidikan di provinsi ini sebenarnya cukup baik, akan tetapi kualitas hasil belajar masih tertinggal.
Menurut data Badan Pusat Statistik, angka partisipasi sekolah anak usia 7–12 tahun di Aceh sudah mencapai sekitar 99 persen, dan usia 13–15 tahun berada di kisaran 97 persen. Artinya, hampir seluruh anak Aceh masuk sekolah dasar dan menengah pertama. Namun ketika memasuki jenjang SMA, angka partisipasi turun menjadi sekitar 81 persen. Ribuan siswa setiap tahun berhenti sebelum menyelesaikan pendidikan menengah.
Masalah yang lebih serius terlihat pada kualitas pembelajaran. Evaluasi akademik nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan capaian siswa Aceh masih berada di kelompok bawah nasional dalam literasi, numerasi, dan kemampuan bahasa Inggris. Rata-rata nilai matematika dan literasi siswa Aceh bahkan berada di bawah rata-rata nasional.
Selama beberapa dekade terakhir, sistem pendidikan di Indonesia cenderung berkiblat pada model Barat—mengadopsi konsep kebebasan belajar, fleksibilitas kurikulum, dan berbagai pendekatan pedagogis modern. Namun praktiknya sering tidak konsisten. Setiap pergantian pemerintahan hampir selalu diikuti oleh perubahan kebijakan pendidikan: kurikulum berganti, program baru diluncurkan, lalu diganti lagi sebelum sempat matang.
Akibatnya, pendidikan berjalan seperti eksperimen yang tak pernah selesai.
Sementara itu, di negeri tirai bambu memilih jalur berbeda. Selama lebih dari empat dekade, Cina menyiapkan sistem pendidikan yang sangat terstruktur. Sejak masa reformasi ekonomi di bawah Deng Xiaoping pada akhir 1970-an, pemerintah Republik Rakyat Cina secara konsisten membangun fondasi sumber daya manusia melalui disiplin pendidikan yang kuat.
Prinsipnya sederhana: anak dilatih sebelum diberi kebebasan. Dalam banyak keluarga dan sekolah di Cina, anak-anak tidak langsung diberikan ruang memilih tanpa batas. Mereka lebih dahulu dilatih dalam disiplin belajar, ketekunan, dan penguasaan keterampilan dasar. Struktur dan latihan dianggap sebagai fondasi. Kebebasan datang kemudian setelah kemampuan terbentuk.
Berbeda dengan kecenderungan di sebagian sistem pendidikan Barat, di mana kebebasan sering diberikan lebih awal, bahkan sebelum anak benar-benar siap membuat keputusan penting tentang masa depan akademiknya.
Dari pendekatan ini lahir beberapa prinsip yang sering disebut sebagai rahasia keberhasilan pendidikan Cina.
Pertama, disiplin mendahului kebebasan.
Anak-anak dibiasakan dengan jadwal belajar yang ketat dan target yang jelas.
Kedua, keterampilan dilatih sebelum otonomi diberikan. Penguasaan matematika, sains, dan literasi dianggap sebagai pondasi yang tidak bisa ditawar.
Ketiga, fokus pada kerja keras, bukan sekadar bakat. Anak-anak didorong untuk percaya bahwa keberhasilan bukan semata hasil talenta alami, melainkan buah dari latihan yang konsisten.
Prinsip-prinsip ini membuat generasi muda Cina tumbuh dengan mentalitas jangka panjang: belajar bukan sekadar untuk ujian, melainkan untuk membangun kapasitas masa depan.
Tentu saja, sistem pendidikan tidak bisa disalin mentah-mentah dari satu negara ke negara lain. Setiap daerah, khususnya Aceh memiliki konteks budaya, sosial, dan sejarah yang berbeda. Namun pendekatan disiplin dan konsistensi kebijakan dari Cina setidaknya memberi pelajaran penting: pembangunan pendidikan membutuhkan visi jangka panjang yang tidak mudah berubah.
Pelajaran ini relevan bagi Aceh.
Selama ini, dinamika pendidikan nasional sering membuat daerah hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat. Kurikulum berubah, metode pembelajaran diperbarui, program pelatihan guru diperkenalkan—semuanya mengikuti arah kebijakan nasional yang terus berganti. Akibatnya, fokus pembangunan pendidikan di daerah sering terpecah.
Padahal Aceh memiliki peluang untuk merumuskan pendekatan yang lebih kontekstual. Dengan kewenangan otonomi yang relatif lebih luas dan dukungan anggaran yang cukup besar, Aceh dapat mengembangkan model pendidikan yang menekankan tiga hal: disiplin belajar, pemerataan akses, dan kualitas guru.
Slogan yang diusung oleh Dinas Pendidikan Aceh—Aceh Bangkit—tidak akan berarti banyak jika sektor pendidikan tidak benar-benar dibenahi. Kebangkitan Aceh bukan hanya soal pembangunan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi. Ia harus dimulai dari ruang kelas, dari sekolah-sekolah di kota hingga pelosok pedalaman.
Pendidikan yang adil berarti anak-anak di daerah terpencil memiliki kualitas pembelajaran yang sama dengan mereka yang belajar di pusat kota. Pendidikan yang kuat berarti siswa dilatih untuk berpikir, bekerja keras, dan membangun karakter.
Di sinilah pelajaran dari Cina menjadi relevan: keberhasilan pendidikan bukan lahir dari kebebasan tanpa arah, melainkan dari struktur yang jelas, disiplin yang konsisten, dan visi jangka panjang.
Aceh mungkin tidak perlu meniru Cina sepenuhnya. Namun jika ingin bangkit melalui pendidikan, satu hal yang pasti: perubahan tidak cukup hanya dengan mengganti kurikulum atau slogan semata.
Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membangun budaya belajar yang lebih kuat dimulai dari disiplin, kerja keras, dan komitmen jangka panjang terhadap kualitas pendidikan generasi muda Aceh.
’Ramadhan Kareem’
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
