Dr. Al Chaidar Abdurrahman Puteh
Dosen Antropologi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh
Ketegangan Iran–Israel–Amerika Serikat yang kembali memuncak sejak awal 2024 membuat dunia bertanya-tanya: mengapa agama begitu mudah berubah menjadi bahan bakar konflik geopolitik? Mengapa simbol-simbol keagamaan dapat memicu eskalasi militer, memobilisasi massa, dan mengubah arah kebijakan negara?
Untuk memahami dinamika besar itu, kita sebenarnya bisa belajar dari pengalaman Indonesia sendiri—khususnya dari bagaimana perda syariah muncul dan berkembang di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada awal era Reformasi.
Walaupun konteksnya berbeda jauh, pola dasarnya serupa: agama bukan hanya soal iman, tetapi juga alat politik, identitas, dan legitimasi kekuasaan.
Penelitian tentang NTB pada 1999–2004 menunjukkan bahwa gelombang perda syariah tidak lahir dari aspirasi keagamaan semata. Ada tiga faktor utama yang mendorongnya:(1) Kapitalisasi simbol-simbol Islam oleh elite politik lokal. (2) Desentralisasi yang membuka ruang kompetisi baru setelah tumbangnya Orde Baru. (3) Strategi partai-partai Islam dalam memobilisasi dukungan melalui pesantren dan jaringan keagamaan.
Syariat menjadi bahasa politik—cara untuk menunjukkan moralitas, menegaskan identitas, dan mengklaim legitimasi. Dalam situasi transisi politik, ketika masyarakat haus akan kepastian moral, isu syariat menjadi alat yang sangat efektif untuk meraih dukungan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa agama dapat berubah menjadi komoditas politik ketika negara berada dalam kondisi rapuh atau mengalami perubahan besar.
Jika kita melihat eskalasi Iran–Israel–AS hari ini, pola yang sama terlihat jelas. Iran menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk membingkai konflik sebagai “perlawanan suci” terhadap dominasi Barat dan Israel. Narasi ini bukan hanya untuk konsumsi luar negeri, tetapi juga untuk mengonsolidasikan dukungan domestik, meredam kritik internal, dan memperkuat legitimasi rezim.
Israel memadukan identitas nasional dan religius dalam membenarkan kebijakan militernya, terutama ketika menghadapi ancaman dari Iran dan kelompok-kelompok yang didukungnya.AS sering membingkai keterlibatannya sebagai bagian dari “misi moral” menjaga stabilitas global, meski kepentingan strategis dan ekonomi juga sangat dominan.
Dalam ketiga kasus ini, agama bukan hanya keyakinan—ia adalah alat mobilisasi politik dan militer. Pengalaman NTB menunjukkan bahwa ketika negara mengalami transisi atau ketidakpastian, politik identitas menjadi sangat menarik bagi elite maupun masyarakat. Hal yang sama terjadi di Timur Tengah, yaitu kekosongan otoritas, perang proksi, fragmentasi politik, dan ketidakpuasan ekonomi menciptakan ruang bagi kelompok-kelompok yang menggunakan agama sebagai alat mobilisasi.
Agama menjadi simbol identitas, alat legitimasi, dan senjata politik. Mengapa Pelajaran NTB Relevan untuk Indonesia Hari Ini? Krisis Iran–Israel–AS menunjukkan bahwa ketika agama dijadikan alat politik, eskalasi bisa cepat dan sulit dikendalikan. Pengalaman NTB memberi tiga pelajaran penting: (1) Agama mudah dipolitisasi ketika negara lemah. Setelah Reformasi, lemahnya institusi negara membuka ruang bagi elite lokal untuk memanfaatkan isu syariat demi keuntungan elektoral. (2) Politik identitas dapat menggerus pluralisme. Perda syariah di NTB menunjukkan bagaimana kebijakan berbasis identitas dapat mengabaikan kelompok minoritas dan merusak kohesi sosial. (3)Demokrasi tanpa kontrol dapat memperkuat ekstremisme. Desentralisasi yang tidak diimbangi pengawasan membuat politik identitas berkembang tanpa batas.
Dalam konteks global yang semakin terpolarisasi, Indonesia perlu waspada agar agama tidak kembali menjadi komoditas politik yang memecah belah. Eskalasi Iran–Israel–AS berpotensi mengguncang ekonomi global, memicu ketegangan sektarian, dan memengaruhi dinamika politik domestik di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam situasi seperti ini, politik identitas bisa kembali menguat, terutama menjelang pemilu atau ketika ketidakpuasan ekonomi meningkat.
Pelajaran dari NTB mengingatkan kita bahwa agama dapat menjadi alat politik yang sangat efektif, tetapi juga sangat berbahaya jika tidak dikendalikan, dan dapat mengancam fondasi pluralisme Indonesia.