Oleh: Syarifudin Brutu
Syarif menyesap kopi sanger dinginnya. Di luar, suara orator unjuk rasa memecah keheningan siang di Aceh Singkil. Spanduk-spanduk berkibar, isinya seragam: “Usut Bantuan Presiden! Tolak Penindasan!”.
Syarif tidak ikut turun ke jalan. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia tahu, barisan massa yang menamakan diri “Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda” itu seringkali seperti antrean di loket bioskop; kalau dapat tiket, mereka diam; kalau tidak dapat, mereka teriak “filmnya jelek!”.
“Rif, kenapa nggak ikut demo? Kau kan jago nulis orasi?” tanya Bang Jek, pemilik warung kopi.
Syarif tertawa kecil. “Ah, Bang. Di sana itu bukan orasi, itu ‘nego harga’. Mereka teriak transparansi bantuan Rp 1,7 miliar di Disdik karena mereka tahu ada yang lagi ‘makan besar’, tapi mereka nggak diajak duduk di meja makannya. Coba kalau kemarin mereka dikasih proyek beli ikat pinggang sekolah, pasti hari ini mereka lagi asyik ngopi di hotel, bukan panas-panasan di kantor DPRK.”
Di layar ponsel Syarif, muncul berita tentang Pak Ajat, penjual es keliling yang dicoret dari BPJS PBI karena dianggap “mampu” dengan penghasilan Rp 30 ribu sehari.
Sebuah ironi yang membuat Syarif mual. Di satu sisi, negara begitu pelit memberikan jaminan kesehatan pada tukang es yang harus cuci darah rutin. Di sisi lain, bantuan Rp 4 miliar untuk bencana bisa jadi lahan “bacakan” para pejabat yang perutnya sudah lebih melar daripada logika mereka.
“Lihat ini, Bang,” Syarif menunjukkan gambar Pak Ajat. “Negara ini punya kalkulator yang rusak. 30 ribu sehari dibilang ‘mampu’ masuk Desil 6. Mungkin bagi mereka, kalau rakyat masih bisa bernapas tanpa bantuan tabung oksigen berbayar, itu sudah dianggap konglomerat.
Tapi lihat di Aceh Singkil, bantuan buat anak sekolah saja dikorupsi. Ukuran seragamnya kecil-kecil, nggak muat dikancingkan. Mungkin yang beli seragam itu pikir anak sekolah kita semua kurang gizi karena orang tuanya cuma punya 30 ribu sehari!”
Syarif kembali menulis di buku catatannya. Judulnya: “Beasiswa Mandiri: Bayar Dulu, Baru Pintar”.
Ini adalah rahasia umum di kampusnya. Mau beasiswa orang miskin? Harus punya “kenalan”. Mau dapat jatah dana pendidikan? Harus bayar administrasi “di bawah meja”. Keadilan bukan lagi milik mereka yang berhak, tapi milik mereka yang bisa membayar cicilan keadilan.
Baca Juga
“Bang,” Syarif memulai lagi, “Yang demo itu juga sama saja. Mereka teriak ‘lawan korupsi’ bukan karena benci korupsinya, tapi karena mereka iri nggak kebagian jatah ‘dana meugang’ atau proyek pengadaan baju.
Di negeri ini, keadilan itu barang dagangan. Kalau kau nggak punya modal buat bayar, kau harus punya massa buat bikin berisik supaya kau ‘dibeli’ untuk diam.”
Suara orator makin kencang, mendesak pemakzulan bupati. Syarif hanya menggeleng. Dia tahu, setelah unjuk rasa selesai, akan ada pertemuan di ruangan ber-AC. Tuntutan “hak interpelasi” akan berubah jadi “hak bagi-bagi jatah”.
“Kasihan Pak Ajat,” gumam Syarif. “Dia nggak punya massa buat demo. Dia cuma punya gerobak es kelapa muda. Dia bukan mahasiswa yang bisa mengancam pemakzulan. Dia cuma rakyat yang dianggap ‘kaya’ oleh aplikasi, tapi ‘mampus’ oleh kenyataan.”
Syarif menutup bukunya. Dia merasa lebih “intelektual” dengan tidak ikut dalam barisan munafik di luar sana. Baginya, sastra adalah cara dia tetap jujur di tengah kerumunan yang sedang bertransaksi harga diri.
“Lek,” Syarif berbisik pada bayangannya di kaca warung kopi. “Ternyata lebih mudah mencari jarum di tumpukan jerami daripada mencari ketulusan di tumpukan spanduk demo.”
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
Discussion about this post