Oleh Aswan Nasution
Ada yang ganjil, mungkin juga perih, dalam cara kita merawat masa depan hari ini. Kita seolah sedang menonton sebuah teater besar di mana lampu sorot hanya jatuh pada piring-piring yang dentingnya memenuhi ruang publik.
Makan Bergizi Gratis (MBG)—sebuah tajuk yang luhur, sebuah niat yang di atas kertas tampak seperti pelukan bagi anak-anak bangsa yang barangkali berangkat sekolah dengan perut yang hanya berisi doa dan segelas air putih. Anggaran jumbo digelontorkan, puluhan triliun rupiah bergerak seperti arus sungai yang meluap.
Namun, jika kita melangkah ke belakang panggung, kita melihat pemandangan yang tak sepenuhnya puitis. Program ini mulai bergeser menjadi komoditas politik yang menggiurkan. Di sana, di pucuk yayasan mitra, duduk para pemegang kuasa yang akrab dengan seragam partai. Gaji pengelolanya melonjak tinggi, melupakan gravitasi ekonomi pasar.
Kita mungkin teringat pada memoar Orde Lama, zaman di mana guru diletakkan di atas altar penghormatan. Kala itu, guru adalah kelas menengah yang sejahtera. Gajinya cukup untuk menghidupi keluarga dan membeli buku bermutu. Hasilnya? Lahirlah generasi emas yang pemikirannya menggetarkan dunia. Sebab, ada kebenaran purba di sana: bagaimana mungkin seorang guru bisa mengajarkan kemerdekaan berpikir jika perutnya sendiri masih terjajah rasa lapar?
Mengapa jurang finansial ini begitu dalam? Jawabannya ada pada sifat politik kita yang transaksional. Program MBG menjadi primadona karena ia memiliki “gigi” politik; ada konstituen yang bisa dipelihara dan citra yang bisa dipamerkan setiap hari. Sementara guru honorer? Mereka adalah barisan sunyi yang tak punya daya tawar politik bising. Mereka tidak mengelola proyek pengadaan barang yang “basah”. Mereka hanya mengelola masa depan—sesuatu yang hasilnya baru terlihat dua puluh tahun lagi, durasi yang terlalu lama bagi ingatan pendek para politisi.
Ketimpangan ini adalah sebuah maladministrasi jiwa. Kita memberikan piring penuh gizi kepada murid, namun membiarkan guru yang menyuapinya hidup dalam kekurangan yang merendahkan. Ini laksana membangun jembatan emas, namun membiarkan tiang pancangnya keropos dimakan rayap ketidakadilan. Jika guru honorer terabaikan karena dianggap tak punya “nilai politik”, kita sedang menggadaikan kualitas peradaban demi kepentingan fana.
Maka, dibutuhkan solusi yang lebih dari sekadar belas kasihan. Kita memerlukan keberanian melakukan “Depolitisasi Perut”. Pengelolaan MBG harus ditarik dari yayasan yang berkelindan dengan partai politik dan dikembalikan kepada sistem profesional transparan. Gaji jumbo para kroni harus dipangkas radikal. Surplus dari efisiensi itu harus dialihkan secara otomatis untuk menambal lubang kesejahteraan guru honorer melalui skema tunjangan pengabdian yang layak.
Kita tidak butuh kurator makan siang bergaji setingkat direktur jika guru masih harus menjadi ojek daring di malam hari.
Kedua, kita harus menciptakan sistem di mana kesejahteraan guru menjadi indikator utama keberhasilan pendidikan. Harus ada pergeseran paradigma: bahwa gaji guru adalah investasi infrastruktur manusia, bukan biaya rutin yang membebani.
Kita menuntut regulasi yang mengunci standar upah guru setara kelayakan hidup kelas menengah, agar profesi ini kembali menjadi dambaan anak-anak terbaik bangsa.
Pada akhirnya, adab harus berdiri di atas kepentingan politik. Memberi makan anak adalah adab, namun memuliakan guru adalah akar dari peradaban. Jangan sampai kita memiliki generasi berbadan tegap karena gizi cukup, namun berjiwa kerdil karena dididik oleh guru yang jiwanya layu oleh ketidakadilan. Hidup bukanlah tentang angka di rekening tim sukses, melainkan tentang seberapa adil kita membagi keberkahan negara untuk mereka yang benar-benar berjasa dalam sunyi. Sebab di atas piring yang kosong, puisi tentang masa depan takkan pernah bisa dituliskan dengan indah. (AN)
Tentang Penulis :
Aswan Nasution, saat ini bertempat tinggal di Serbelawan Ni Huta, Sebuash kota kecil di Kabipaten Simalungun, Sumatera Utara. Alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Aktif menulis opini, esai budaya, dan artikel reflektif tentang kehidupan sosial masyarakat. Tulisannya berfokus pada Hukum, isu budaya, humor lokal dan perubahan sosial di Indonesia.
