Oleh Tabrani Yunis
Ketika berangkat mengantarkan anak-anak ke sekolah tadi pagi. Di perjalanan penulis menyimak siaran radio RRI Pro 3 FM yang menyiarkan editorial yang terdengar begitu gegap gempita. Penulis kebetulan switch on gelombang RRI Pro 3 yang sedang mengudara dan menyampaikan editorial yang bertajuk Perang Terhadap Sampah.
Sebelum menyampaikan editorial, penulis mendengar suara pidato Presiden RI ke 8, Prabowo Subianto. Masih melekat di alam pikiran penulis suara dengan nada tinggi yang bergelora itu menyatakan perang terhadap sampah. Seperti biasa bahwa apa yang diprogramkan oleh Pak Presiden adalah demi rakyat, sampah harus diperangi.
Mendengar pidato tersebut, sontak pula anak penulis yang kini sudah kelas 2 SMA yang duduk di depan sebelah kiri, juga ikut menyimak pidato dan ulasan itu,berkomentar dan bertanya.
Dengan penuh rasa kaget, Ia bertanya, mengapa untuk mengatasi masalah sampah, harus turun tangan Presiden Prabowo yang dengan lantang berteriak “ Kita harus perang terhadap sampah”, dengan alasan untuk rakyat? Apakah tidak bisa dikerjakan oleh Menteri, atau pemerintah di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota, hingga ke kepala desa?
Pertanyaan itu menyentak ruang kesadaran penulis dan merasa perlu menanggapinya agar ia tidak merasa diabaikan saat mengajukan pertanyaan seperti itu. Apalagi ia masih sebagai siswa yang sedang belajar kritis. Tentu kemampuan bertanya itu perlu dibangun dan diberikan apresiasi.
Dengan sedikit diplomatis, penulis menjawab pertanyaan itu. Ya, idealnya masalah sampah yang kita hadapi ini tidak harus sampai turun tangan Presiden.
Sebab Presiden kita mempunyai tugas yang lebih besar dan juga punya banyak Menteri yang bisa dilibatkan untuk menangani masalah sampah.
Maka, kalau Pak Presiden sudah turun tangan dan berkoar-koar meneriakan agar bangsa ini secara nasional memerangi sampah, berarti masalah sampah sudah menjadi masalah besar. Bisa jadi masalah itu sudah tidak mampu ditangani we tingkat Menteri, apalagi Gubernur, Bupati/ Walikota atau Camat dan Kepala Desa. Ya, karena mereka tidak mampu, maka Presiden harus ambil alih. Apalagi masalah sampah memang menjadi musuh bersama bangsa, sehingga harus diperangi dengan bersama-sama.
Memang benar bahwa sesungguhnya, sampah di dalam masyarakat kita sekarang semakin banyak dan mengganggu kenyamanan. Liputan6.com, Jakarta menulis bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi yang terus bertambah, menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan sampah. Masalah ini semakin mendesak, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat, di mana menghasilkan lebih banyak limbah.
Data terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan skala permasalahan yang dihadapi, dengan timbunan sampah di Indonesia mencapai 69,7 juta ton sepanjang tahun 2023. Angka ini tidak hanya mencerminkan besarnya volume sampah yang dihasilkan, tetapi juga menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan limbah di negara ini.
Jadi masalah sampah di Indonesia memang menjadi masalah serius. Presiden tentu menginginkan agar masalah ini harus bisa ditangani oleh para menteri serta kepala daerah di semua level. Bisa jadi, mengapa Presiden Prabowo akan membuat Gerakan nasional
Presiden Prabowo Subianto seperti ditulis di laman www.setneg.go. Id, menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah nasional secara serius dan terintegrasi. Dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Presiden menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.
Tentu besarnya perhatian Presiden terhadap masalah sampah ini patut kita apresiasi. Namun sebenarnya untuk mengatasi masalah sampah itu adalah dengan melibatkan semua elemen masyarakat sebagai pihak yang berperan dalam memproduksi, menggunakan produk yang menambah kuantitas sampah, serta yang merasa akibat dari persoalan sampah. Penglibatan masyarakat secara aktif dan proaktif adalah sebuah keniscayaan. Tidak boleh tidak.
Penglibatan masyarakat secara aktif dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses edukasi soal sampah ke komunitas – komunitas dan ke internal keluarga. Hal ini penting sebagai bagian dari meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengelola sampah secara bijak dan bahkan bernilai ekonomi.
Bukan masyarakat itu saja, tentu harus dengan melibatkan semua elemen institusi , termasuk ulama dan umara atau pemerintah di semua tingkat, hingga ke level kepala atau ketua lorong. Penglibatan secara aktif dalam upaya mengatasi sampah itu, tentu saja sesuai dengan tupoksi setiap kepala daerah dalam menggerakkan partisipasi serta pendanaan dan kebijakan.
Pentingnya penglibatan semua elemen dalam mengatasi sampah ini akan mempermudah proses peluncuran dan implementasi gerakan Indonesia ASRI yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ke depan.
Selain itu, perlu pula perlu dirangkul pihak-pihak perusahaan yang selama ini berkontribusi besar dalam memproduksi bakal sampah. Perusahaan-perusahaan ini biasanya memiliki program CSR yang potensial untuk ikut terlibat mendukung gerakan Indonesia ASRI di tahun 2026 ini.
Nah, apabila semua stakeholders berpartisipasi secara aktif, maka keberhasilan gerakan Indonesia ASRI yang direncanakan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, akan bisa berjalan secara sinergis, hingga terciptanya kondisi lingkungan yang bersih dan tertata.
Sekali lagi, bukan hanya itu, harapan terbangunnya budaya bersih di lingkungan masyarakat Indonesia sebagai wujud bangsa yang berbudaya hidup bersih, rapi dan tertata, akan pula menjadikan gerakan Indonesia ASRI bisa berjalan secara berkelanjutan dan konsisten. Sehingga persoalan sampah tidak lagi menjadi persoalan yang sangat rumit dan tak terpecahkan.
Sebab, budaya hidup bersih yang tinggi akan mampu menciptakan lingkungan bersih, asri dan indah secara berkesinambungan atau berkelanjutan di tengah masyarakat beradab, seperti yang telah dicontohkan oleh negara-negara yang bijak dan berbudaya bersih seperti Singapore dan negara lain di dunia.
