Ketika Kedaulatan Dipakai untuk Menyangkal Kemanusiaan

Oleh Paulus Laratmase

–

Puisi: Tuan Katakan Dusta

Oleh: Dr. Wiratmadinata, SH.,M.H.,

–

Tak apa tuan berdusta

Pohon pohon itu tumbang karena sudah lapuk dan tua

Meskipun semua bersaksi…

Kayu itu putus rapi karena gergaji

bahkan ada nomornya pula

Tak Apa Karena Tuan Adalah Penguasa

Yang membuat putih jadi hitam

dan yang membuat hitam menjadi putih jua

Tak apa tuan berdusta

Bencana bandang kayu gelondonganitu hanya seram di dalamTV dan medsos saja

Meskipun dunia bersaksidasyatnya petaka

Kampung hilang… Jembatan hancur…

Kota kota terkurung

nyawa hilang dan bayi lapar berminggu minggu lamanya

Tak ada yang menyapa…

Tak apa karena tuan adalah penguasa…

Tak apa tuan katakana…

Ini hanya bencana biasa saja… Jadi bukanlah bencana negara

jadi tak butuh bantuan mancanegara.

Meski dunia tahu… di 18 Kabupaten dan Kota sudah 21 haribantuan pangan tak ada

Ketika rakyat mau bicara

Malah kau tuding… Mereka adalah ancaman kepentinganasing

Tuan bilang

Tenang… Semua tersedia

Tapi itu hanya kata kata

Sudah berminggu minggu lamanya BBM langka, gas langka, komunikasi macet, spekulan menaikkan harga dan rakyat tidak lagi berbuat apa apa

Masih juga kau katakan … Semua baik baik saja

Sementara di Menar Meriah, rakyat berjalan ratusan kilo menjual cabe merah ditukar beras untuk selamatkan nyawaanak anaknya

Tak apa kalian bisa bicara suka-suka karena kalian penguasa

dan kami hanya rakyat jelata

Tapi kalian lupa, ini adalah zaman di mana dusta direkamdalam ingatan semesta

dan ketika ia diputar ulang sebagai fakta

maka kalian tak akan bisa lagi berdusta

Tak apa…

Tak apa tuan terus menerus berdusta di tengah keluhkesah, tangis dan doa kaum teraniaya

doa mereka akan menggetarkan pintu aras di mana Tuhanbertahta

Tak apa tuan berdusta

karena tuan adalah penguasa

yang putih bisa kalian hitamkan

dan yang hitam bisa kalian putihkan

Kami rakyat biasa hanya memiliki doa

dan doa ini adalah doa ribuan jiwa, doa jutaan jiwa perlahanmenjadi miliaran doa yang akan menggerakkan tangan Tuhanmengunci mulutmu sampai tak lagi berdusta.

Aceh, Desember 2025

-ooo-

Ada satu kesalahan fatal yang terus berulang dalam cara negara memahami bencana: negara terlalu sering melihatnya sebagai peristiwa administratif, bukan tragedi kemanusiaan. Maka ketika Presiden Prabowo menyatakan bahwa Banjir Sumatera bukan bencana nasional dan karenanya tidak membutuhkan bantuan internasional, sesungguhnya yang sedang dipertahankan bukanlah kedaulatan, melainkan ego kekuasaan yang menutup mata terhadap penderitaan manusia.

Bicara bencana, sejatinya bukan bicara soal status hukum, apalagi gengsi negara. Bicara bencana adalah bicara tentang manusia yang kehilangan rumah, pangan, akses komunikasi, dan harapan hidup. Relasi yang terbangun dalam bencana bukan relasi antar-negara, melainkan relasi antar-manusia. Manusia ada lebih dahulu dari negara. Negara lahir untuk melindungi manusia bukan sebaliknya.

Ketika negara berdalih bahwa penetapan “bencana nasional” akan membuka pintu intervensi asing, yang sedang dilakukan negara adalah menempatkan kedaulatan di atas kemanusiaan. Ini adalah logika terbalik. Dalam etika kemanusiaan universal, kedaulatan tidak pernah lebih tinggi dari nyawa manusia. Bahkan hukum internasional humaniter dibangun justru untuk memastikan bahwa, pada titik paling gelap peradaban, perang, wabah, bencana, manusia tetap diselamatkan, melampaui batas politik.

Di sinilah puisi “Tuan Katakan Dusta” karya Dr. Wiratmadinata berdiri bukan sebagai sastra semata, melainkan sebagai akta moral terhadap kekuasaan.

“Tak apa tuan berdusta
karena tuan adalah penguasa
yang putih bisa kalian hitamkan
dan yang hitam bisa kalian putihkan”

Puisi ini membongkar watak klasik kekuasaan: menjinakkan realitas dengan kata-kata. Ketika kampung hilang, jembatan runtuh, bayi lapar berminggu-minggu, negara justru berkata: “Ini hanya bencana biasa.” 

Dusta itu adalah kebohongan verbal, bahkan kekerasan simbolik, menyangkal pengalaman korban agar statistik tetap rapi dan wibawa tetap terjaga.

Padahal dunia menyaksikan. Solidaritas internasional bukanlah tudingan ketidakmampuan Indonesia, melainkan refleksi empati global. Ketika manusia Indonesia menangis, seharusnya tangis itu menjadi bahasa universal yang memanggil sesama manusia di dunia untuk menolong. 

Spontanitas bantuan dari luar negeri tidak pernah identik dengan penjajahan. Yang kolonial justru adalah logika kekuasaan yang membiarkan rakyat menderita demi citra negara.

Puisi itu menampar logika negara yang gemar berkata “semua tersedia”, sementara:

“Sudah berminggu-minggu lamanya BBM langka, gas langka, komunikasi macet, spekulan menaikkan harga dan rakyat tidak lagi berbuat apa-apa.”

Di sinilah dusta menjadi struktural. Negara sedang memproduksi narasi tandingan terhadap kenyataan. Ketika rakyat ingin bicara, mereka dituduh sebagai “ancaman kepentingan asing”. Kritik dipersekusi, penderitaan dipolitisasi.

Lebih tragis lagi, ketika rakyat di Bener Meriah harus berjalan ratusan kilometer menjual cabai demi menukar beras untuk menyelamatkan nyawa anak-anak mereka, negara masih berani berkata: “Tenang, semua baik-baik saja.” Di titik ini, negara hadir sebagai penyangkal penderitaan.

Puisi “Tuan Katakan Dusta” mengingatkan bahwa zaman telah berubah. Dusta kekuasaan kini direkam oleh ingatan kolektif dan teknologi, disimpan oleh sejarah, dan kelak diputar ulang sebagai fakta. Negara boleh mengendalikan konferensi pers, tetapi tidak bisa mengendalikan memori rakyat.

Dan ketika semua instrumen politik gagal, rakyat hanya punya satu senjata terakhir: Doa.

“Doa mereka akan menggetarkan pintu aras di mana Tuhan bertahta.”

Doa menjadi peringatan etis: kekuasaan yang menutup telinga terhadap jeritan kemanusiaan sedang menggali delegitimasi moralnya sendiri. Negara yang takut pada bantuan kemanusiaan internasional sesungguhnya sedang takut pada satu hal: pengakuan bahwa ia gagal hadir sepenuhnya bagi rakyatnya.

Maka persoalannya bukan apakah banjir Sumatera layak disebut bencana nasional. Persoalannya adalah: apakah negara masih mau menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan, atau hanya sebagai statistik yang bisa diputihkan dan dihitamkan sesuka penguasa?

Jika kedaulatan dipakai untuk menolak solidaritas kemanusiaan, maka kedaulatan itu telah kehilangan maknanya. Sebab negara yang berdaulat sejati bukan yang paling keras menutup pintu, melainkan yang paling berani membuka diri demi menyelamatkan nyawa manusia.