Dengarkan Artikel
Oleh Rosadi Jamani
Saya paling gedek bangat bila ada guru disakiti. Bawaannya mau war. Ini ada guru di 151 sekolah dasar harus mogok ngajar. Hak mereka dipotong. Mari kita gilas, eh salah, kupas derita guru sambil seruput kopi tanpa gula, wak!
Kutai Barat, tanah yang katanya subur makmur, kini melahirkan tragedi paling absurd dalam sejarah pendidikan, guru-guru mogok. Bukan guru satu dua, tapi ribuan, dari 151 sekolah, termasuk SDN 001 Barong Tongkok yang biasanya jadi pusat tawa murid-murid kecil. Tiba-tiba ruang kelas di sana lebih sepi dari kuburan tengah malam. Kapur putih menjerit tak dipakai, buku-buku menganga kosong, murid hanya menatap papan tulis seperti menatap takdir bangsa yang entah ke mana.
Semuanya gara-gara TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) yang katanya menyusut. Dulu Rp3,5 juta, kini tinggal Rp2,35 juta. Angka yang tidak salah tulis, angka yang bikin guru tercekik. Lalu Pemkab dengan gagah berkata, “Itu hoaks!” Hoaks dari mana? Masa rekening BRI bisa memfitnah? Masa slip gaji bisa merampot? Kalau benar hoaks, sudah pasti guru langsung balik ke kelas dengan senyum selebar spanduk. Faktanya, mereka tetap mogok, tetap diam, tetap berdiri di garis absurd.
Kepala Dinas Pendidikan, Bandarsyah, tampil seperti nabi kesabaran. Katanya, masalah ini butuh kajian ilmiah, melibatkan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Serius benar, seolah TPP guru ini masalah persenjataan nuklir. Guru hanya butuh makan, bukan riset ala NASA. Tapi jawaban resmi itu terdengar seperti filsafat Plato yang dijadikan bahan seminar, indah, tapi tak bisa dipakai bayar beras.
Bupati pun muncul, suaranya lantang. “Tidak ada pemotongan 35%, itu hoaks!” Sayang, para guru sudah kebal. Mereka tahu, yang berkurang bukan kabar burung, tapi nasi di piring. Di rumah kontrakan, dapur mereka lebih jujur dari pidato pejabat. Murid pun bingung. “Kalau hoaks, kenapa Bu Guru tak datang mengajar?” Pertanyaan sederhana itu jauh lebih menusuk daripada ribuan klarifikasi.
Ironi bertambah pekat. Murid-murid SD, SMP, SMA, SMK di Kutai Barat jadi korban. Orang tua kecewa. Anak-anak yang mestinya belajar membaca “Indonesia Raya”, kini hanya belajar membaca wajah muram orang dewasa. Pendidikan berubah jadi eksperimen filsafat, apakah negeri bisa berdiri tanpa guru, cukup dengan janji dan baliho pejabat?
Lihatlah epiknya mogok ini. Ribuan guru bersatu, lebih solid dari pasukan perang Troya. Mereka tidak menghunus pedang, tapi senjata mereka lebih dahsyat, diam, berhenti mengajar. Diam mereka lebih nyaring dari sirine ambulans. Diam mereka menusuk hati orang tua, dan seharusnya juga menusuk telinga pejabat yang suka bilang “hoaks”.
Janji pemerintah? Seperti biasa, “Paling lambat 19 September 2025 akan difasilitasi pertemuan.” Janji lagi, janji terus. Entah pertemuan itu akan jadi solusi, atau sekadar rapat penuh teh manis dan notulen basi. Guru sudah kenyang dengan janji. Mereka mogok bukan karena malas, tapi karena terlalu sering dipermainkan.
Beginilah absurditas negeri. Guru yang disebut pahlawan tanpa tanda jasa, justru dipaksa jadi martir tanpa panggung. Mereka mogok, murid menderita, tapi pejabat malah sibuk main kata-kata. Kalau ini dibiarkan, jangan salahkan kalau generasi kita nanti hanya bisa menghafal, “TPP, hoaks, kajian ilmiah” tanpa pernah bisa menghafal Pancasila.
Mungkin mogok guru ini bukan sekadar aksi. Ia adalah doa yang berubah bentuk. Doa agar negeri sadar, tanpa guru, bangsa hanyalah papan tulis kosong. Tanpa guru, pendidikan hanyalah janji manis yang dibacakan dengan nada tinggi tapi tanpa makna. Kalau pejabat masih bilang ini hoaks, biarlah sejarah yang menjawab, siapa sebenarnya yang berbohong, guru atau penguasa.
Foto Ai, hanya ilustrasi.
camanewak
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
