Dengarkan Artikel
Seperti yang kita tahu, sengketa ini berpusat pada benturan regulasi antara Kepmendagri terbaru tahun 2025 yang menjadi dasar klaim Sumut, dengan bukti historis Aceh yang lebih tua seperti SKB Gubernur tahun 1992, Peta TNI AD tahun 1978, dan payung hukum Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Menurut filsuf dan kritikus politik Noam Chomsky, negara modern seringkali berfungsi untuk “memanufaktur persetujuan” atau manufacturing consent. Artinya, negara menggunakan aparatusnya—termasuk hukum dan birokrasi—untuk menciptakan sebuah realitas atau ‘kebenaran’ yang menguntungkan elite di pusat, lalu membuat masyarakat luas menerimanya sebagai sesuatu yang normal dan sah.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
Sajadah yang Tertinggal di Seberang Lautan
21 Jan 2026 • 85x dibaca (7 hari)
Perjamuan Kaum (Tidak) Kebagian
17 Feb 2026 • 72x dibaca (7 hari)
Lomba Menulis Ulang Tahun Potret
16 Jan 2026 • 72x dibaca (7 hari)
Bencana dan Perubahan Persepsi Masyarakat Pascabencana
12 Jan 2026 • 67x dibaca (7 hari)
Muridnya Kenyang, Air Mata Gurunya Berlinang
26 Jan 2026 • 64x dibaca (7 hari)
📝
Tanggung Jawab Konten
Seluruh isi dan opini dalam artikel ini merupakan tanggung jawab penulis.
Redaksi bertugas menyunting tulisan tanpa mengubah subtansi dan maksud yang ingin disampaikan.
