Oleh Dayan Abdurrahman
Indonesia adalah negeri yang kaya, baik secara geografis, budaya, maupun jumlah penduduk. Namun, kekayaan ini belum mampu menjadi daya ungkit yang sebanding bagi kemajuan bangsa. Di sisi lain, negara kecil seperti Singapura, tanpa sumber daya alam yang signifikan, justru menjelma menjadi salah satu negara paling maju di Asia dan bahkan dunia.
Kita tentu patut bertanya: mengapa Indonesia yang besar ini berjalan terseok-seok, sementara Singapura dan bahkan Malaysia tampak lebih mudah membangun sistem dan kesejahteraan bangsanya? Apakah masalahnya hanya terletak pada kebijakan, atau justru berakar dalam pada budaya kita sendiri yang terlalu nyaman dalam kompromi dan ketidakpastian?
Singapura adalah contoh negara yang dibangun bukan dengan modal kekayaan alam, melainkan dengan tekad kuat, kepemimpinan visioner, dan budaya kerja keras. Sejak dipimpin oleh Lee Kuan Yew, Singapura menegaskan bahwa pembangunan bukan soal retorika, tetapi soal keberanian untuk mengatakan benar itu benar dan salah itu salah. Tidak ada ruang untuk korupsi, dan birokrasi dibangun berdasarkan meritokrasi yang ketat.
Pegawai negeri diberi gaji tinggi bukan untuk kenyamanan semata, tetapi agar integritas dijaga dan kinerja maksimal. Dalam Corruption Perceptions Index 2023, Singapura menempati peringkat ke-5 dunia dengan skor 83 dari 100—sebuah pencapaian yang konsisten dari tahun ke tahun. Negeri itu menjadikan keterbatasan sebagai peluang, dan justru karena itu melompat jauh melalui inovasi, disiplin, dan ketegasan dalam kebijakan.
Kebijakan publik di Singapura tidak berubah setiap lima tahun karena pergantian pemimpin. Mereka menjalankan perencanaan jangka panjang yang konsisten dan berbasis data. Transportasi publik, pendidikan, teknologi digital, dan manajemen energi dijalankan sebagai satu ekosistem. Singapura bahkan mampu menjadi pusat keuangan dunia meskipun hanya memiliki lahan sempit.
Mereka mengejar ketertinggalan bukan dengan banyak berbicara, tetapi dengan kerja keras, efisiensi, dan orientasi pada hasil. Pusat keunggulan seperti National University of Singapore (NUS) bahkan masuk dalam jajaran universitas terbaik dunia, menjadi bukti bahwa komitmen pada mutu akan menghasilkan daya saing global.
Bandingkan dengan Indonesia yang pada 2023 hanya mencetak skor 34 dalam indeks korupsi, berada di peringkat 115 dunia. Negeri ini memiliki perencanaan, tetapi lemah dalam eksekusi. Birokrasi kita besar, tapi tidak efisien. Anggaran melimpah, tetapi tidak transparan. Sering kali pembangunan dihambat oleh kompromi politik, ego sektoral, dan budaya “asal bapak senang”. Sebagian menyebut, ini merupakan pengaruh budaya Jawa yang dominan di pemerintahan: sangat menjunjung harmoni, terlalu menghargai simbol, dan menghindari konfrontasi langsung. Budaya ini menghasilkan sikap manut yang berlebihan, bahkan ketika situasi membutuhkan keputusan tegas dan cepat. Seperti wayang yang tak berdaya tanpa dalang, banyak kebijakan kita tergantung pada siapa yang sedang berkuasa, bukan pada sistem yang menjamin kesinambungan dan akuntabilitas.
Namun demikian, kita tidak boleh terus-menerus menyalahkan sejarah atau budaya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tabah. Kita pernah mengalami krisis ekonomi, tsunami di Aceh, bencana demi bencana, dan pandemi COVID-19. Rakyat tetap bekerja, bertahan, dan terus berharap.
Sayangnya, ketabahan ini belum selalu diiringi dengan kesadaran kolektif untuk berubah. Kita masih terlalu mudah puas dengan pencapaian simbolik. Kita masih sibuk dengan narasi masa lalu, namun minim keberanian menatap masa depan. Indonesia membutuhkan kebangkitan kesadaran: bahwa bangsa besar bukan hanya mereka yang besar wilayahnya, tetapi mereka yang besar keberaniannya menegakkan nilai.
Solusinya adalah menata ulang budaya politik dan birokrasi kita. Pertama, Indonesia harus berani menegakkan meritokrasi. Rekrutmen ASN, kepala dinas, pejabat daerah, dan pejabat pusat harus berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan politik. Kedua, kita harus menghapus budaya kompromi dalam korupsi.
Penegakan hukum harus kuat, adil, dan tidak pandang bulu. Ketiga, pendidikan karakter harus digalakkan kembali, bukan sekadar menjadi jargon. Sekolah dan universitas perlu menjadi tempat membentuk manusia yang jujur, tangguh, dan berani berpikir kritis. Keempat, media dan masyarakat sipil harus menjadi penyeimbang yang kuat, mendorong akuntabilitas dan memberikan ruang bagi diskusi yang sehat, bukan sekadar menjadi corong penguasa.
Dan terakhir, kepemimpinan nasional harus dibangun di atas nilai moral dan visi jangka panjang, bukan kepentingan elektoral lima tahunan.
Indonesia punya semua modal untuk menjadi bangsa besar: kekayaan sumber daya alam, potensi bonus demografi, dan posisi geopolitik yang strategis. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk jujur, tekun membangun sistem, dan menjunjung etika dalam politik dan birokrasi. Jika Singapura bisa mengejar ketertinggalannya dalam hitungan dekade, maka Indonesia pun bisa—asal mau belajar, berbenah, dan berhenti merasa cukup hanya karena telah merdeka.
Mimpi Indonesia menjadi bangsa yang disegani bukanlah utopia. Tapi mimpi itu hanya akan terwujud jika kita berani keluar dari zona nyaman, menanggalkan budaya kompromi yang melemahkan, dan berjalan dengan kepala tegak menuju masa depan yang lebih cerah. Kita adalah bangsa yang tabah, kini saatnya kita menjadi bangsa yang cerdas, berani, dan percaya diri.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
