Oleh Rivaldi
Meja kopiku siang ini sangatlah pahit. Bukan hanya pahit dikarenakan kopi dan chigaret yang kami konsumsi saja yang pahit, tapi juga dengan janji-janji 100 hari kerja pemimpin tertinggi di Nanggroe Serambi Mekkah ini ucapku pada salah satu saudara seidiologiku, ketika kami sedang ngopi-ngopi santai siang ini di salah satu warkop di sudut kota Banda Aceh.
Ada apa dengan janji-janji 100 Hari kerja sang pemimpin tertinggi di provinsi ini,tanya kawanku kepadaku sambil menghisap rokok Lucky strike.
Di salah satu media berita aku pernah baca bahwasanya target awal yang ingin dipacu atau dicapai oleh sang pemimpin tersebut adalah ingin mengeluarkan Aceh dari daerah termiskin se-Sumatra. Tapi Aceh kan memang tidak miskin, ini yang membuat saya jadi binggung, kan di Aceh semuanya ada, gas ada, batu bara ada, minyak melimpah, emas banyak, hasil laut melimpah, sawah sangatlah luas dan lain-lain. Lantas dimana letak Aceh miskin? Begitu tanyaku pada saudara seidiologi tadi.
Miris ekonomi rakyat tak tersentuh,Aceh hari ini bukan hanya miskin secara data statistik, tapi juga secara harapan. Lapangan kerja minim, investasi stagnan, dan UMKM jalan di tempat. Ironisnya, Mualem dan Dek Fadh belum menunjukkan terobosan dalam hal ini. Program-program yang menyentuh langsung ekonomi rakyat—seperti akses permodalan UMKM, pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal, atau insentif bagi industri kreatif tidak terdengar gaungnya.
Sementara itu, harga kebutuhan pokok merangkak naik, dan rakyat masih dihantui oleh ketidakpastian hidup. Padahal Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di bumoe Aceh ini sangatlah melimpah bukan? Kenapa masih banyak rakyatnya yang belum sejahtera bung?
Pola pikir kita yang lucu. Apa pola pikir pemerintah yang lucu bung?, ucapku sambil ketawa kecil.
Dalam menuju 100 Hari kerja gubernur dan wakil gubernur Aceh. Kami juga diskusi tentang, yang sempat diagung-agungkan oleh sang gubernur bahwasanya akan mengimplementasikan syariat secara kaffah. Di awal-awal berjalan pemerintahan kemarin kami sangat bangga ketika gubernur Aceh menghimbau seluruh kalangan untuk berhenti melakukan aktivitas ketika masuk waktu azand tiba, tapi baru-baru ini malah terjadi hal yang begitu riuh di kalangan masyarakat di saat wakilnya membuka salah satu kegiatan olahraga yang mana beberapa pesertanya jelas-jelas melanggar syariat karena berpakaian tidak sopan atau membuka aurat, lucu bukan?, ucapku sambil meneguk kopi pahitku. Awas jangan terlalu di tepi jurang balas kawanku sambil ketawa ngakak.
Janji reformasi birokrasi nyaris tak terdengar gaungnya. Publik masih menyaksikan pola lama rotasi jabatan berbasis loyalitas politik, bukan kapabilitas. Birokrasi di Aceh masih terjebak dalam kultur feodal yang memperlambat pelayanan dan memperlemah kinerja pemerintahan.
Padahal, jika pasangan ini serius ingin menata ulang wajah pemerintahan Aceh, reformasi birokrasi seharusnya menjadi prioritas mutlak dalam 100 hari pertama. Tapi apa yang kita lihat selama ini birokrasinya masih carut marut kan,bung? Ucapku kepada saudaraku tadi.
Dari sekian banyak bahan yang kami diskusikan, kami menarik beberapa kesimpulan yaitu Arah Masih Kabur, Harapan Mulai Pudar.
Evaluasi 100 hari pertama ini bukan sekadar catatan kekurangan, melainkan alarm peringatan. Pemerintahan di bawah sang pang lima Mualem dan Dek Fadh tidak bisa terus berlindung di balik narasi perjuangan masa lalu atau simbolisme identitas Aceh. Rakyat butuh bukti nyata, bukan cerita heroik. Jika dalam waktu dekat tidak ada pembenahan arah, keberanian mengambil kebijakan strategis, dan keterbukaan kepada rakyat, maka potensi pemerintahan ini untuk gagal memenuhi janji-janji kampanyenya sangat besar**
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
Discussion about this post