Dengarkan Artikel
Oleh: Dayan Abdurrahman
Dalam beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan dengan kemunculan ratusan purnawirawan jenderal TNI yang secara terbuka menyampaikan pandangan dan kegelisahan mereka terhadap arah perjalanan demokrasi Indonesia. Di tengah dinamika transisi kekuasaan dari pemerintahan Jokowi ke kepemimpinan Prabowo-Gibran, suara para purnawirawan ini tidak bisa hanya dilihat sebagai sikap politis belaka. Lebih dari itu, ia merupakan sinyal moral, refleksi historis, dan pertanda bahwa bangsa ini sedang memasuki persimpangan penting dalam membangun demokrasi yang matang dan bermartabat.
Para purnawirawan bukanlah sosok sembarangan. Mereka pernah mengemban amanah besar menjaga keutuhan bangsa, mempertahankan kedaulatan negara, dan mengorbankan sebagian hidupnya demi Indonesia. Maka ketika mereka bersuara, ada pesan yang dalam yang ingin disampaikan: bahwa kekuasaan harus tetap dijaga dalam koridor etika, hukum, dan semangat pengabdian kepada rakyat, bukan sekadar kalkulasi politik sesaat.
Di sinilah pentingnya kita merenung, khususnya para pemimpin baru. Demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai mekanisme elektoral, tetapi sebagai sistem nilai yang menjunjung tinggi keterbukaan, partisipasi, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada kebenaran. Demokrasi yang sehat bukan yang hanya memenangkan mayoritas, melainkan yang melindungi yang lemah dan menghargai perbedaan.
Dalam tradisi keislaman, para ulama klasik maupun kontemporer telah menekankan pentingnya amar ma’ruf nahi munkar dalam konteks sosial-politik. Ketika terjadi penyimpangan atau kekhawatiran terhadap arah kebijakan negara, umat Islam—termasuk para pensiunan militer—tidak boleh diam. Mereka wajib menyampaikan pandangan, tentu dengan adab dan hikmah. Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik jihad adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud). Hadis ini memberikan legitimasi spiritual bagi siapa pun yang ingin memperbaiki arah bangsa melalui kritik yang konstruktif.
Dari sisi sosial-budaya, sikap purnawirawan ini juga mencerminkan bahwa budaya kepemimpinan Indonesia seharusnya menjunjung tinggi kearifan lokal: musyawarah, keteladanan, dan penghormatan terhadap yang lebih tua. Indonesia adalah bangsa yang berakar kuat pada nilai-nilai kebersamaan. Ketika para tokoh senior menyampaikan kekhawatiran, kita tidak boleh serta-merta menuduh mereka dengan motif politik. Justru kita harus melihatnya sebagai bagian dari dinamika sehat dalam membangun bangsa yang beradab.
Sayangnya, dalam beberapa respons yang muncul, kritik para purnawirawan justru dibalas dengan sinisme dan delegitimasi. Ada upaya mengesampingkan pesan moral dengan membingkainya sebagai “kegaduhan politik.” Padahal, demokrasi yang matang adalah demokrasi yang mendengar, bukan yang membungkam. Ini adalah ujian bagi kedewasaan kita sebagai bangsa: apakah kita cukup lapang untuk mendengar kritik dari mereka yang pernah berada dalam lingkaran kekuasaan, tetapi kini memilih berdiri bersama suara rakyat?
Dari sisi global, demokrasi Indonesia sedang diperhatikan dunia. Posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, statusnya sebagai negara Muslim terbesar, serta keberhasilannya menjaga stabilitas sosial dalam keberagaman, menjadikan Indonesia role model bagi negara-negara berkembang. Namun jika demokrasi kita justru dirusak oleh praktik-praktik manipulatif, politik dinasti, dan pembungkaman suara kritis, maka kepercayaan dunia pun akan luntur. Investasi, hubungan luar negeri, bahkan kerja sama global akan melihat stabilitas demokrasi sebagai indikator utama.
Kita tidak boleh melupakan bahwa bangsa ini telah melewati masa-masa kelam ketika suara rakyat dibungkam, ketika kritik dianggap ancaman, dan ketika kekuasaan dibangun tanpa akuntabilitas. Reformasi 1998 adalah titik balik. Jika hari ini ada kekhawatiran bahwa semangat reformasi mulai surut, maka kritik dari para purnawirawan adalah pengingat agar bangsa ini tidak kembali mundur.
Di sinilah peran guru, akademisi, pemuka agama, dan kaum intelektual lainnya sangat penting. Kita tidak boleh menjadi penonton pasif. Kita harus menyuarakan kebenaran, membimbing masyarakat memahami isu dengan kritis, serta menjaga agar nilai-nilai moral, agama, dan konstitusi tetap menjadi landasan dalam setiap keputusan politik bangsa.
Menjadi pemimpin bukan hanya soal menang dalam pemilu. Lebih dari itu, ia adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan Tuhan. Kepemimpinan adalah cermin akhlak. Dalam Islam, seorang pemimpin disebut sebagai ra’in (penggembala) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya.
Oleh karena itu, suara para purnawirawan harus dijadikan momentum untuk introspeksi nasional. Sudahkah kita menjaga amanah reformasi? Sudahkah kita melibatkan rakyat secara bermakna dalam proses pembangunan? Dan yang paling penting: sudahkah kita mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beretika dan beriman?
Kedewasaan demokrasi Indonesia bukan diukur dari seberapa sering kita mengadakan pemilu, tetapi dari seberapa besar ruang yang kita berikan bagi kritik yang jujur, suara moral yang bijak, dan keteladanan dari para pemimpin. Semoga suara para purnawirawan bukan dianggap ancaman, tetapi dijadikan hikmah—sebagai penanda bahwa bangsa ini masih memiliki nurani, dan bahwa kita belum sepenuhnya kehilangan arah.
penulis adalah pemerhati isu nasional sosial budaya
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
