Oleh: Riza Shintia
Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar- Raniry Banda Aceh
Bayangkan sebuah kapal yang dirakit dengan kayu terbaik dari hutan desa, dilengkapi layar yang kokoh untuk menantang angin. Kapal itu, bernama “Desa Harapan,” adalah milik bersama para warga, dengan seorang nakhoda yang mereka pilih dengan keyakinan bahwa ia mampu membawa kapal menuju pantai kesejahteraan. Para warga, sebagai awak kapal, siap bekerja keras mendayung dan menjaga keseimbangan, asalkan nakhoda tetap setia pada arah yang dijanjikan.
Namun, apa jadinya, jika sang nakhoda mulai menyalahgunakan kepercayaan mereka? Alih-alih memimpin dengan integritas, ia diam-diam membongkar papan kayu kapal untuk dijual demi keuntungan pribadinya. Lama kelamaan, kapal mulai bocor, air masuk, dan pelayaran pun terancam karam. Para awak yang sebelumnya setia mulai mempertanyakan, “Mengapa kami harus terus mendayung jika nakhoda kami justru menghancurkan kapal ini?”
Fenomena tersebut kerap kali terjadi dalam kehidupan nyata, penulis menyinggahi satu wilayah di Aceh yang tercakup beberapa desa sedang maraknya berita penangkapan kasus korupsi. Penulis pun mendatangi satu desa dan mewawancarai kepala desa untuk melihat tanggapannya terhadap dampak dari penangkapan pelaku korupsi tersebut.
Berbagai keluhan yang dirasakan kepala desa diutarakan dalam percakapan.
“Dampak dari kasus korupsi ini membuat masyarakat tidak lagi patuh atas apa yang kami perintahkan, banyaknya percakapan ujaran kebencian merata dari setiap masyarakat, sehingga ini sangat menyulitkan kami dalam memberi arahan dan kebijakan. Padahal kan tidak semua pemimpin desa korupsi, satu yang bermasalah, semua kena imbasnya”. Ujar kepala desa tersebut.
Retaknya Kepercayaan, Goyahnya Kepatuhan
Kepala desa, seperti nakhoda dalam analogi ini, memegang peran vital dalam memimpin masyarakat desa. Ketika kepala desa tersandung kasus korupsi, ia tak hanya mencoreng dirinya sendiri, tetapi juga merusak “kapal” kepercayaan yang telah dibangun bersama masyarakat. Warga yang sebelumnya patuh dan mendukung aturan kepala desa mulai kehilangan motivasi. Mereka merasa aturan yang dibuat bukan lagi untuk kemajuan bersama, melainkan hanya menjadi alat untuk memperkaya diri sang pemimpin.
Dalam keadaan ini, pola pikir masyarakat berubah drastis. Awalnya mereka menghormati kepala desa sebagai figur otoritas, tetapi setelah melihat korupsi, penghormatan itu digantikan oleh rasa curiga dan apatisme. “Untuk apa kami mengikuti aturan,” pikir mereka, “jika aturan itu tidak membawa manfaat, tetapi justru menjadi jerat yang menguntungkan segelintir orang?”
Kurangnya Literasi dan berpikir kritis
Masyarakat yang minim literasi cenderung mudah termakan berita hoaks, hingga berpatisipasi dalam penyebaran berita tersebut. Informasi palsu sering kali dikemas dengan menarik dan mudah dipercaya. Apalagi jika hoaks tersebut disampaikan oleh orang-orang yang dianggap berpengaruh atau menggunakan kata-kata yang membangkitkan emosi, seperti ketakutan atau kemarahan. Menelan mentah informasi tanpa mencari tau kebenarannya menggambarkan keadaan seseorang yang lemah dalam menalar hingga enggan berpikir kritis. Hal tersebut akan menyebabkan kepatuhan terhadap kebijakan menurun hingga kesadaran hukum dan demokrasi melemah.
Dalam mewujudkan keadaan desa yang baik, peran masyarakat juga penting dan jadilah masyarakat yang cerdas, masyarakat yang tidak mudah tersulut emosi dan termakan berita hoaks menjadi masyarakat yang berpikir kritis dan menelaah informasi yang benar.
Dampak Domino di Kehidupan Desa
Seperti kapal yang mulai bocor, retaknya kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa memengaruhi seluruh aspek kehidupan desa. Kepatuhan terhadap aturan menurun, partisipasi dalam program desa berkurang, dan gotong royong mulai memudar. Warga yang sebelumnya bersemangat mendukung pembangunan desa kini lebih sibuk mencari cara untuk melindungi diri sendiri dari ketidakadilan.
Pada akhirnya, desa kehilangan arah, terapung-apung tanpa tujuan.
Namun, harapan tidak sepenuhnya hilang. Kapal yang bocor masih bisa diperbaiki jika ada kemauan. Dalam konteks desa, ini berarti memperbaiki hubungan antara pemimpin dan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas. Kepala desa harus menunjukkan bahwa ia siap bertanggung jawab dan menempatkan kepentingan warga di atas segalanya.
Warga, sebagai awak kapal, juga perlu diajak kembali untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa menjadi bagian dari perjalanan menuju tujuan bersama.
