Oleh Satria Dharma
Di Balikpapan
Ketika saya ditanya oleh seorang wartawan bagaimana pendapat saya jika Ujian Nasional dihidupkan kembali, maka saya menjawab bahwa itu artinya kita akan menghidupkan kembali “Kebodohan dan Kerusakan Moral Nasional”.
Sebetulnya saya sangat heran bahwa ada ide untuk menghidupkan kembali UN tersebut, padahal jelas sekali UN yang dilaksanakan selama belasan tahun atas ide Jusuf Kalla tersebut justru merusak moral dan mental bangsa selama belasan tahun. Tapi ini menunjukkan bahwa kita memang tidak belajar dari sejarah dan sekarang orang bodoh dan awam juga kencang suaranya menyuarakan aspirasinya karena mereka tidak menyadari kebodohannya dan dampak buruk dari suara kencangnya.
Saya akan menuliskan (kembali) penolakan dari para pakar dan akademisi akan UN ini dalam beberapa seri karena begitu banyaknya alasan yang mendasarinya. Saya harus pelan-pelan menuliskannya, agar mudah dipahami dan diresapkan.
Pertama saya sampaikan dulu bahwa karena begitu rusaknya pendidikan nasional kita oleh dampak UN, maka para tokoh nasional, pakar dan akademisi pernah pada turun gunung untuk membuat PETISI untuk menghentikan UN atau minimal tidak dijadikan sebagai syarat kelulusan. Petisi lengkapnya bisa dibaca di https://www.change.org/p/m-nuh-hapuskan-un-sebagai-syarat-kelulusan. Mereka menganggap bahwa karena Ujian Nasional dijadikan sebagai syarat kelulusan, maka akhirnya semua daerah berbondong-bondong mencurangi UN tersebut selama 10 tahun berlangsung. Tak ada siswa yang tidak ingin lulus. Tak ada sekolah yang ingin siswanya tidak lulus. Tak ada kepala daerah yang bersedia, jika sekolahnya tidak lulus.
Kalau tidak bisa lulus dengan jujur, maka terpaksalah diambil jalan tidak jujur agar bisa lulus. Mengenaskan memang, tapi itulah faktanya. Jadi kecurangan secara nasional yang dilakukan terus menerus selama belasan tahun itu benar-benar mencemaskan para tokoh nasional tersebut. UN ini benar-benar merusak moral bangsa. Kita seolah membiar-biarkan bangsa ini, khususnya dunia pendidikan, melakukan kecurangan secara massif, terstruktur, dan terencana.
Siapa sajakah yang ikut menandatangani petisi yang dimulai pada tanggal 23 November 2012 dan ditandatangani oleh 18.756 pendukung ini? Waktu itu Mendikbudnya adalah Muhammad Nuh. Beberapa tokoh nasional top yang bukan hanya bergerak di bidang pendidikan ikut serta menandatangani petisi yang diedarkan dari satu tokoh ke tokoh lain. Simak beberapa namanya :
Prof. H.A.R. Tilaar, Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Prof. Adnan Buyung Nasution, Prof. Winarno Surakhmad, Prof. Iwan Pranoto, Prof. Sarlito Wirawan Sarwono, Prof. Bambang Sutjiatmo, Prof. Ahmad Erani Yustika, Prof. Mudjisutrisno, Prof. B.S. Mardiatmadja, Prof. Sam Abede Pareno, Prof. Luthfiyah Nurlaela, Prof. Tommy F. Awuy, Prof. Hendra Gunawan, Prof. Saparinah Sadli, Prof. Mely Tan Giok Lan, Todung Mulya Lubis, Goenawan Mohammad, Imam B. Prasodjo, Teten Masduki, KH Zawawi Imron, Anies Baswedan, dan puluhan tokoh lainnya yang tidak perlu saya tuliskan semua. Dua dari pendukung petisi ini akhirnya menjadi mentri pendidikan juga. Artinya TIDAK MUNGKIN mereka melakukan petisi jika UN itu baik-baik saja dan tidak membuat kerusakan yang parah pada dunia pendidikan kita.
Apakah Mentri M. Nuh kemudian melakukan reposisi UN ini? Tidak. Meski dikritik, digoyang, dimaki-maki, Ujian Nasional berlangsung dengan pola yang sama pada tahun 2013 dan 2014. Seperti yang saya katakan, Ujian Nasional ini dipertahankan mati-matian oleh Jusuf Kalla yang jadi Wapres. Jusuf Kalla jelas bukan orang dengan latar belakang pendidikan, tapi dia ngotot dengan kebijakannya yang jelas-jelas merusak tersebut. Anehnya dia belakangan malah mengritik Nadiem Makarim yang katanya menjadi mendikbud. padahal bukan orang dengan latar belakang Pendidikan. Lho…! Lha dia sendiri apa orang pendidikan kok membuat kebijakan UN yang sangat merusak moral bangsa itu?
Mengapa ada yang mengusulkan agar ada UN lagi? Katanya karena sekarang ini mutu pendidikan sangat merosot. Lalu mereka merujuk ke beberapa video Tiktok yang menunjukkan banyaknya anak-anak sekolah yang tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana. Dan menurut mereka itu karena sekarang sudah tidak ada lagi UN. Jadi anak-anak tidak lagi belajar karena sudah Merdeka. Kalau UN dihidupkan anak-anak akan belajar dengan serius lagi dan Indonesia akan kembali jaya seperti dulu. And we live happily ever after…
Saya antara ngakak dan sedih mendengar argumen seperti ini. Ini sama dengan orang yang melihat kecelakaan di perempatan jalan. Beberapa sepeda motor yang berhenti karena lampu merah dihajar oleh mobil di belakangnya. Lalu orang awam bilang ini akibat adanya lampu lalu lintas yang dipasang di perempatan. Seandainya tidak ada lampu lalin, maka sepeda motor tersebut akan jalan terus dan tidak akan ditabrak dari belakang oleh mobil tersebut.
Lalu mereka mengusulkan agar lampu lalin tersebut dicopot saja karena menyebabkan kecelakaan. Seolah alasan tersebut benar, tapi tentu saja ngawur. Repotnya adalah mereka ini meski ngawur, tapi suaranya kencang dan punya banyak pengikut. Bahkan katanya ada anggota DPR kita di Senayan sana yang juga mengusulkan kembalinya UN. Bayangkan…!
Pertama, apakah mutu pendidikan kita dulu ketika ada UN itu bagus? Apakah benar bahwa UN membuat mutu pendidikan kita dulu meningkat? Tentu saja tidak. Ujian Nasional (UN) diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan Muhammad Nuh pada tahun 2005. UN menjadi syarat kelulusan. Sebelumnya sudah ada Ujian Akhir Nasional (UAN) yang dilakukan pada tahun 2003 dan 2004. Sejak tahun 2006 timbul berbagai kritik, saran, dan tuntutan masyarakat tentang penyelenggaraan UN. Puncak kritik datang dari lembaga sosial yang menuntut agar UN ditiadakan karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia yaitu hak anak untuk melanjutkan sekolah. UN baru berhenti pada tahun 2021. Tapi bukan karena desakan para tokoh atau larangan dari Mahkamah Agung melainkan karena pandemi. Di tahun 2021, UN resmi digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter. AKM merupakan salah satu gebrakan yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melalui program Merdeka Belajar. AKM diharapkan dapat menjadi penilaian yang lebih komprehensif untuk mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan siswa. AKM berisi materi yang meliputi tes kemampuan literasi, numerasi dan pendidikan karakter.
Bagaimana mutu pendidikan kita ketika ada UN? Dari hasil tes dan evaluasi PISA 2015 rata-rata skor pencapaian siswa-siswi Indonesia untuk sains, membaca, dan matematika berada di peringkat 62, 61, dan 63 dari 69 negara yang dievaluasi. Peringkat dan rata-rata skor Indonesia tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil tes dan survey PISA terdahulu pada tahun 2012 yang juga berada pada kelompok penguasaan materi yang rendah. Capaian PISA 2018 menunjukkan, Indonesia menduduki posisi 10 terbawah dari 79 negara yang berpartisipasi. Kemampuan rata-rata membaca siswa Indonesia adalah 80 poin di bawah rata-rata OECD.
Kemampuan siswa Indonesia juga masih berada di bawah capaian siswa di negara-negara ASEAN. Kemampuan rata-rata membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia secara berturut-turut adalah 42 poin, 52 poin, dan 37 poin di bawah rerata siswa ASEAN. Jadi jelas sekali bahwa UN tidak membuat mutu pendidikan kita membaik apalagi meningkat. Tidak ada bukti sama sekali.
Jadi kalau ada yang mau menghidupkan kembali UN dengan alasan untuk meningkatkan mutu pendidikan minta mereka untuk menunjukkan bukti bahwa UN meningkatkan mutu pendidikan kita selama ini.
Kedua, penyenggaraan UN itu MELANGGAR HUKUM. Jadi jika Kemendikbud masih menyelenggarakan UN, maka mereka melanggar hukum karena dilarang oleh Mahkamah Agung. Tapi nanti saja saya jelaskan soal ini. Tulisan saya ini sudah melebihi 1000 kata. Mundhak glegeken kalian kalau baca terlalu banyak.
Balikpapan, 4 Nopember 2024
Satria Dharma
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
