Banda Aceh – Potretonline.com, 25/06/21. Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pertemuan dengan tim Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) di ruang rapat Wali Kota Banda Aceh, Kantor Balai Kota, Jumat (25/6/2021).
Pertemuan yang melibatkan beberapa OPD terkait ini membahas terkait alat ukur early warning system tsunami Inexpensive Device for Sea Level Measurement (IDSL) yang telah dipasang di Gampong Ulee Lheue beberapa waktu lalu.
Plt Asisten II Setda Kota Banda Aceh Drs. Samsuar, M.Si mengatakan, pertemuan ini dilakukan juga untuk mensosialisasi terkait salah satu alternatif alat mitigasi tsunami ini kepada masyarakat perihal fungsi dan kegunaannya melalui OPD terkait.
“Yang paling penting sebenarnya dengan kehadiran alat ini masyarakat harus tahu fungsi dan manfaat alat yang dipasang ini,” jelasnya.
Sebelumnya kata Samsuar, tim BRSDMKP telah melakukan penelitian, dasar penelitian ini timbul gagasan bahwa Kota Banda Aceh yang merupakan salah satu kota yang rawan bencana perlu dipasangkan alat ini.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir BRSDMKP, Nia Naelul Hasanah Ridwan menjelaskan fungsi alat ukur early warning system tsunami Inexpensive Device for Sea Level Measurement (IDSL).
Katanya, alat yang juga diberi nama PUMMA atau Perangkat Ukur Murah untuk Muka Air Laut ini salah satu alat yang digunakan untuk mitigasi tsunami yang lebih unggul karena kecepatan perolehan data yang dapat diakses secara real-time.
“Keunggulannya alat ini murah dan juga mudah untuk dioperasikan dan datanya sangat real-time jadi kita langsung tahu datanya kalau misal ada anomali apakah lautnya disitu tenang-tenang saja atau tiba naik dari muka lautnya,” jelasnya.
Awalnya kata Nia, alat ini dikembangkan bersama Joint Research Center (JRC) di Itali. Lalu kembali dikembangkan secara mandiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Jadi yang ini kita pasang benar-benar kita kembangkan sendiri dari dulu alat awal yang dulu kita buat dengan Itali,” sebutnya.
Ia meminta agar pemerintah daerah dapat memberdayakan SDM lokal untuk melakukan pengembangan terhadap alat ini karena dinilai ekonomis dan barangnya mudah diperoleh di pasaran.
“Dan harganya juga cukup murah dan bisa diadopsi atau dikembangkan di masing-masing daerah sebenarnya,” sambungnya.
Ia berharap, alat ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Aceh terutama yang berada di wilayah pesisir.
“Dan kita berharap penduduk Aceh bisa membantu kami menjaga alat tersebut karena ini untuk kepentingan bersama untuk meminimalisir dampak dari bencana tsunami dan mengetahui lebih cepat.”
Turut hadir dalam pertemuan ini, Plt Kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Mawardi, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, PRK-KKP, Unsur Bappeda, BPBD, Panglima Laot, Penyuluh Perikanan, Polsek, Koramil, Dishub serta petugas dari Kecamatan Meuraxa.(Ah/H