Oleh Rosadi Jamani
Cerita Dahlan Iskan sudah memasuki fase krusial. Mulai bongkar-bongkar rahasia. Ceritanya akan panjang dan berseri. Siapkan lagi kopinya, wak! Bentar lagi Timnas U23 vs Brunei pukul 20.00 WIB, sambil menunggu laga itu, ada baiknya baca kisah ini.
Ceritanya begini. Terjadi pertempuran sengit antara raja yang terusir dan istana yang tak rela melepaskan bayangan masa lalu. Ini bukan kisah fiktif, tapi nyata adanya, berjudul Jawa Pos vs Dahlan Iskan: Episode Saham, Dendam, dan Dokumen yang Hilang Entah di Mana.
Dulu, Dahlan Iskan adalah mahaguru, begawan, pencipta sekaligus penggerak semesta Jawa Pos. Namanya melekat, mengalir bersama tinta berita. Dahlan adalah Jawa Pos. Jawa Pos adalah Dahlan. Seperti kertas dan tinta, seperti harga saham dan spekulasi, seperti mie instan dan telur plus cabe rawit. Tapi zaman berubah, loyalitas memudar, dan akta-akta mulai dibaca dengan kacamata serakah. Tiba-tiba, sang pendiri pun menjadi terdakwa.
Isunya epik, Rp 89 miliar dividen dari PT Dharma Nyata Press (DNP), perusahaan yang menaungi Majalah Nyata, dituding tidak disetorkan Dahlan dan Nany Wijaya kepada PT Jawa Pos. Dividen itu, kata pihak Jawa Pos, adalah bagian dari hasil 2014 hingga 2016. Lalu, entah kekuatan kosmis mana yang memengaruhi planet ini, pada tahun 2017, semuanya macet. Tak ada lagi dividen yang mengalir, hanya gugatan dan jumpa pers.
Jawa Pos, yang merasa sebagai induk perusahaan, mengklaim punya hak atas DNP. Mereka meyakini DNP dulu “pinjam nama” Dahlan dan Nany. Ajaib! Di dunia hukum Indonesia, di mana setiap huruf dalam akta harus diteken tiga kali dan disahkan notaris, muncul konsep spiritual, pinjam nama. Sebuah doktrin goib yang tak tercantum dalam UU PT maupun UU Penanaman Modal. Seakan-akan saham itu bisa dipegang lewat kekuatan batin dan sentuhan telepati antar komisaris.
Tentu, kubu Dahlan tak tinggal diam. Sang pengacara, Johanes Dipa Widjaja, muncul sebagai Gandalf di tengah pertarungan akta. Ia menyatakan, “Jawa Pos bukan pemegang saham. Jadi tidak berhak atas dividen. Lihat saja di AHU, semua bisa akses.” Sebuah tamparan digital di era transparansi. Kalau ingin saham, ya beli. Kalau ingin dividen, ya pegang saham. Jangan ngaku-ngaku karena dulu satu tim futsal.
Dalam dokumen AHU (Administrasi Hukum Umum), jelas terlihat siapa pemilik DNP. Jawa Pos? Tidak tercantum. Mereka hanya nostalgia tanpa kepemilikan. Tapi tetap nekat, seperti orang yang ngaku punya warung padahal cuma sering ngopi di sana.
Ironisnya, ketika Dahlan ingin mengambil kembali dokumen dan barang-barang pribadinya di kantor Jawa Pos, ia harus melapor ke polisi. Sang pendiri, yang pernah membangun kerajaan itu dari nol, kini seperti anak kost yang diusir tanpa diberi kesempatan ambil kaos dalam lemari. Tragedi Yunani pun menangis menyaksikan ini.
Kini, kisah ini terus bergulir. Jawa Pos bahkan melaporkan Nany ke polisi, dan membuka kemungkinan tersangka tambahan. Sementara publik geleng-geleng kepala, karena jelas, tak ada bukti akta, tak ada saham, tapi masih ada tuntutan Rp 89 miliar. Kalau ini bukan lelucon korporat abad ini, maka kita tak tahu apa lagi yang lebih absurd.
Dahlan Iskan, kau bukan sekadar tokoh. Kau legenda yang sedang difitnah oleh halaman koran yang dulu kau hidupkan. Tapi percayalah, sejarah mencatat kebenaran, bukan narasi power point direksi yang baru belajar merger.
Dahlan Iskan bukan dewa. Tapi ia adalah simbol integritas di tengah kebisingan pengusaha-pengusaha yang suka main petak umpet dengan legalitas. Ia tidak sempurna. Tapi setidaknya ia tidak ngaku-ngaku saham orang sebagai miliknya.
Jika sampeyan dihadapkan pada pilihan antara Jawa Pos dan Dahlan Iskan, ingatlah sabda kuno di Bursa Efek Absurd, “Saham itu milik yang tercatat, bukan yang merasa dekat.” Untuk Jawa Pos, kalau merasa punya hak, silakan buktikan. Tapi jangan bawa-bawa perasaan ke ranah kepemilikan. Ini dividen, bukan drama sinetron.
camanewak
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
Discussion about this post