Oleh Gunawan Trihantoro
Ketua Satupena Kabupaten Blora dan Sekretaris Kreator Era AI Jawa Tengah
Dua puluh enam tahun telah berlalu sejak Reformasi 21 Mei 1998 mengguncang Indonesia. Kala itu, jerit rakyat menggema dari pelosok negeri, menuntut perubahan dari rezim Orde Baru yang otoriter menuju era demokrasi yang lebih terbuka dan berkeadilan.
Momentum itu menjadi tonggak sejarah bangsa, ketika Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Generasi muda, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat menjadi motor penggerak, melahirkan harapan baru akan tata kelola negara yang lebih transparan dan partisipatif.
Reformasi membawa angin segar berupa kebebasan pers, pemilu yang lebih demokratis, pembatasan masa jabatan presiden, serta pembentukan lembaga-lembaga independen seperti KPK. Rakyat mulai merasa menjadi bagian dari proses politik, bukan sekadar penonton.
Namun, perubahan besar ini juga menyisakan pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Korupsi tetap merajalela, oligarki tumbuh subur dalam sistem demokrasi elektoral, dan kesenjangan sosial masih mencolok. Di tengah euforia kebebasan, kita kerap abai pada kedisiplinan hukum dan etika publik.
Kini, di era kecerdasan buatan (AI), tantangan reformasi memasuki babak baru. AI menyajikan potensi luar biasa untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga penegakan hukum, jika dimanfaatkan dengan bijak dan etis.
Bayangkan jika teknologi AI diterapkan untuk transparansi anggaran, deteksi dini korupsi, atau analisis kebijakan publik secara real-time. Data besar (big data) dapat digunakan untuk mengevaluasi program sosial, pendidikan, hingga mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Namun di sisi lain, AI juga membawa potensi bahaya jika jatuh ke tangan segelintir elit yang bersekongkol dengan algoritma. Manipulasi informasi, penyebaran hoaks otomatis, dan pengawasan massal dapat menjadi alat kontrol baru yang tak kalah menakutkan dari represi di masa Orde Baru.
Karena itu, mengenang Reformasi tidak cukup hanya dengan perayaan simbolik atau nostalgia. Kita harus terus menghidupkan semangatnya dalam konteks zaman yang berubah. Era digital dan AI menuntut literasi baru, etika baru, dan bentuk perjuangan baru yang lebih cerdas dan terorganisir.
Kita perlu membangun civil society yang melek teknologi, berani bersuara, namun juga mampu memverifikasi informasi dan melawan disinformasi. AI harus menjadi alat pembebasan, bukan alat pembungkaman. Demokrasi digital menuntut tanggung jawab digital.
Mahasiswa dan generasi muda tetap memegang peran penting seperti pada 1998, tapi kali ini perjuangannya mungkin lewat coding, design thinking, citizen journalism, atau digital activism. Reformasi tidak mati, ia hanya berevolusi dalam bentuk dan medan baru.
Pemerintah pun ditantang untuk memimpin dengan visi yang adaptif terhadap teknologi, tapi tetap berpihak pada nilai-nilai Pancasila. Penguatan lembaga demokrasi di era AI harus dilandasi etika dan keberpihakan pada rakyat kecil, bukan pada akumulasi data dan kapital.
Reformasi adalah proses, bukan peristiwa yang selesai dalam satu hari. Maka, mengenangnya di era AI justru menuntut kita untuk menafsir ulang makna kebebasan, keadilan, dan partisipasi dalam lanskap digital yang kompleks dan penuh jebakan.
Mari kita jadikan Reformasi 21 Mei sebagai titik tolak bukan hanya untuk mengenang, tapi juga menata masa depan Indonesia di tengah disrupsi teknologi. AI bisa menjadi teman seperjalanan, selama kita tetap setia pada cita-cita keadilan sosial dan kedaulatan rakyat.
Karena sejatinya, Reformasi adalah keberanian untuk berkata “cukup” pada penindasan dan “mari” pada perubahan. Di era AI, suara keberanian itu bisa bersuara lewat data, algoritma, dan etika digital -asal kita tetap memegang kendali atas masa depan kita sendiri. (*)
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
Discussion about this post