Oleh Rahmi Fajri
Menjelang kongres pemilihan panglima laot Aceh yang akan berlangsung di akhir bulan Mai 2023 ini, telah muncul berbagai isu beberapa orang calon yang akan ikut berpartisipasi untuk maju meperebutkan kursi panglima laot Aceh yang menaungi nelayan Aceh. Tentunya menarik jika kita lihat lembaga panglima laot ini, yang fungsinya selain mengurusi adat laut ,advokasi hak-hak nelanyan, menjembatani hubungan nelayan pemerintah melaui lembaga panglima laot lhok. Juga sebagai lembaga yang melahirkan Yayasan Pangkai Merunoe Aneuk Nelayan (YPMAN ) yang mengelola dana abadi Panglima Laot Aceh kurang lebih sekitar 75 M dengan program andalannya memberikan bantuan biaya pendidikan buat 3000 anak nelayan seluruh Aceh per tahunnnya.
Lembaga Panglima Laot ini sebenarnya sangat menarik, lembaga yang punya power untuk berbicara terkait isu nelayan di Aceh, tetapi 5 tahun terakhir lembaga ini seperti hilang indentitasnya dalam proses membina nelayan dan memperkuat 176 lembaga Panglima Laot Lhok di Aceh.
Ada berbagai isu yang muncul dan aturan mengenai nasib nelayan, baik local maupun isu nasional selama ini hilang dari kajian dan advokasi lembaga Panglima Laot Aceh. Padahal isu itu menyangkut hajat dan persoalan nelayan seperti, muara yang dangkal, bantuan kapal tidak bisa lagi yang dari kayu, asuransi nelayan,BBM subsidi yang sangat susah didapat oleh nelayan kecil dan isu lainya.
Juga isu pokmaswas yang awal konsepnya mencotoh konsep Panglima Laot, tetapi paska pelaksanaannya di Aceh seperti menghilangkan peran lembaga Panglima Laot Lhok. Kelembagaan Pokmaswas tersendiri dengan berbagai unsur, sehingga lebih muncul Pokmaswas dalam proses pengawasan laut. Padahal kita ketahui Pokmaswas hanya punya kewenangan mengawasi saja, tetapi tidak punya wewenang untuk menangkap dan mengadili jika mendapatkan pelaku yang menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Berbeda dengan lembaga Panglima Laot secara aturan adat punya wewenang mengawasi ,mengadili dan memberi sanksi bagi pelalu illegal fishing.
Kekuatan lembaga Panglima Laot lebih kuat dari pada Pokmaswas, tetapi pemerintah Aceh lebih memperkuat Pokmaswas juga memberikan bantuan dana operasional yang mamadai dibandingkan dengan lembaga Panglima Laot Lhok. Belum lagi menyikapai isu perikanan dan kelautan, yang aturannya banyak sekali perubahannya. Ini juga luput dari kajian dan advokasi dari lembaga Panglima Laot Aceh. Apalagi saat ini pemerintah pusat telah membuatkan kebijakan baru turunan dari UU Cipta kerja yaitu penangkapan ikan terukur,dengan membagi-bagi zona penangkapan seperti mengkapling –kapling laut dan memberikan peluang untuk nelayan asing beropersi lagi di perairan Indonesia. Ini adalah tantangan terberat ke depannya karena selama ini mengurus nelyan Indonesia saja masih banyak masalah, apa lagi pemerintah mengurus nelayan asing lagi. Pasti akan banyak masalah ke depannya yaitu perebutan sumberdaya ikan dan wilayah tangkapan. Juga akan terjadi konflik, baik nelayan local maupun nelayan asing, karena pengawasan laut masih sangat lemah di Indonesia.
Nah untuk menyikapi persoalan yang akan sangat rumit kedepan lembaga Panglima Laot Aceh harus dipimpin oleh sosok yang mampu berkomunikasi dengan semua pihak , serta mampu memimpin lembaga Panglima Laot Aceh dalam membina dan mengadvokasi hak-hak nelayan Aceh.
Sosok yang mampu memimpin dan mengembalikan ruhnya Panglima Laot Aceh ke depan adalah Tgk Adli Abdullah, yang dulunya pernah menduduki sejend Panglima Laot Aceh yang sudah terbukti membagun marwah lembaga Panglima Laot Aceh di mata dunia. Orangnya yang sederhana , akademisi USK, ahli hukum adat yang sekarang dipercaya sebagai tenaga ahli Mentri ATR untuk mengurusi permasalahan tanah adat dan ulayat di Indonesia.
Tentunya dengan kesibukan beliau ini agak berat untuk menerima amanah lagi mengurusi lembaga Panglima Laot dan nelayan Aceh dengan berbagai masalah,akan tetapi jika lembaga Panglima Laot Lhok menghendaki beliau memimpin lembaga Panglima Laot Aceh kembali. Tentunya ini juga akan menjadi pertimbangan beliau, akan tetapi jika beliau diajak memimpin lembaga Panglima Laot Aceh, baiknya jangan diadu atau disandingkan dengan calon lain, karena sosok Tgk Adli yang sudah menjadi tokoh nasional diadu di lembaga local, ini tidak bagus.
Mungkin beliau tidak akan mau dicalonkan. Ini akan membuat marwah beliau di ranah nasional turun, jika ikut mencalonkan diri dan diadu. Baiknya kalau lembaga Panglima Laot Lhok ingin beliau memimpin lembaga Panglaima Loat Aceh, didorong saja secara aklamasi tentunya lebih elegan dan baik. Suara Panglima Laot Lhok menentukan pemimpin lembaga
Panglima Laot Aceh ke depan.
Terakhir, Selamat berkongres buat Panglima Laot Aceh, semoga pemimpin Panglma Laot Aceh ke depan mampu mengembalikan marwah Panglima Loat Aceh di mata dunia yang sudah vakum selama ini.
Hidup nelayan Aceh
Hidup Panglima Laot Aceh
Hidup Panglima Laot Lhok.
Salam,
Rahmi fajri.
penulis adalah pengiat adat laot dan advokasi hak nelayan.
Ternate,Maluku utara ,19 Main2023.
