Oleh: Tahara Dilla Santi, M. Biomed
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2011 menetapkan Indonesia di urutan pertama dunia untuk wilayah rawan bencana tsunami dan tanah longsor, urutan ketiga bencana gempa bumi,dan urutan keenam untuk banjir. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2018, bencana banjir telah terjadi di Indonesia sebanyak 374 kali dengan korban meninggal/hilang 42 orang, luka-luka 45 orang, terdampak dan mengungsi 656.235 orang, rumah rusak berat hingga sedang 266 unit, rusak ringan 926 unit dan terendam 137.159 unit. Kerusakan pada fasilitas kesehatan di tahun yang sama sebanyak 13 unit, rumah ibadah 161 unit dan fasilitas pendidikan 174 unit.
Di Provinsi Aceh, banjirmasih menjadi persoalan utama dan belum dapat teratasi hingga saat ini. Hasil analisis bencana di Aceh sejak tahun1998sampai 2009olehTim Tsunami and Disaster Mitigation Research Center(TDMRC) Unsyiah diperoleh bahwa banjir paling sering terjadi dibandingkantsunami dan gempa bumidengan dampak lebih berat karena frekuensi kejadian lebih tinggi diantara bencana alam lainnya.
Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah hilangnyakenyamanan hidup dan terhambatnya proses belajar mengajar karena sarana dan prasarana pendidikan terendam banjir dan ini menjadi persoalan yang “memaksa” kita untuk lebih peduli mencari solusi mengatasi banjir. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, bencana menyebabkankerusakan dan kehilangan hartabenda,roda perekonomian tidak lagi berputar karena kehilangan mata pencaharian dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain ituinfrastruktur seperti jembatan putus dan jalan yangrusak, sehingga mengisolasi suatu pemukiman penduduk dan memerlukan biaya besar untuk rehabilitasi,evakuasi dan pengiriman bantuan. Dampak lain dari pasca banjir yang tidak bisa kita pungkiri yaitu mewabahnya penyakit seperti diare,ISPA, demam berdarah,malaria dan demam tifoidhingga tak jarang menjadi kejadian luar biasa (KLB) yang menyebabkan kemiskinan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menyebutkan tingkat kemiskinan Aceh berada di peringkat ke-6 Indonesiadan salah satunya disebabkan oleh faktor banjir.Dari tahun 2011 sampai tahun 2015 total bencana banjir di Aceh adalah 168 kali dan bila dikalkulasikankerugianuntuk 1 kali banjirsebesar 5 miliar, maka totalnya sebesar840 miliarrupiah yang harus dikucurkan pemerintah. LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Acehjuga mendata di tahun 2017 terdapat 120 kali bencana alam dan lingkungan dengan kerugian sekitar Rp 1,5 triliun dan korban jiwa sebanyak 62.487 orang. Banjir merupakan bencana yang paling banyak terjadi yaitu38 kali dengan kerugian Rp 219,6 miliar. Di tahun 2018, bencana banjir juga masih terjadi dan berita terbaru dari harian Serambi Indonesia (rabu, 17 Oktober 2018) bahwa ada 6 kabupaten di Aceh dikepung banjir dan ini membuktikan bahwa kita belum berhasil “bebas banjir”.
Pada dasarnya bencana dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta dan dampak psikologis.Kerusakan lingkungan akan mempengaruhi siklus alam, mengubah tatanan kehidupan masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinandan menimbulkan bencana.
Penyebab banjir dapat secara alami dan dapat pula akibat aktivitas manusia. Penyebab alami banjir berupa curah hujanyang tinggi, fisiografiatau geografi fisik sungaiyang mendukung terjadinya banjir, erositanggul sungaidan sedimentasi, pengurangankapasitas aliran banjir di sungai, kapasitas drainaseyang tidak memadaidan pengaruh air pasangmemperlambat aliran air sungai ke laut. Adapun penyebab banjir karena aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan berupa rusaknya hutan akibat illegal logging, perubahan tata guna lahan yang mengakibatkan sungai menjadi dangkal dan mudah meluap, rusaknya drainase lahan, pendirian rumah di bantaran sungai, rusaknya bangunan pengendali banjir, perubahan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS). Selain itu faktor pengelolaan sampah yang tidak baik, dimana masih ada yang membuang sampah ke sungai, parit/ got menyebabkan aliran air menjadi terhambat.
Langkah-langkah solutif dalammengatasi masalah banjir yaitu dengan membentuktim peduli banjir Acehyang terus berinovasi menciptakan formulasi baru untuk mengatasi banjir. Kita dapat belajar dari negara Belanda dalam mengatasi bencana banjir dengan membangun bendungan Afsluitdijkdan bendungan Oosterscheldeserta sistem polder. Selain itu perlu adanya sistem peringatan dini dengan memprediksi intensitas hujan melalui data satelit cuaca danradar cuaca. Diperlukan pula alat penakar curah hujan dan alat pengukur ketinggian muka air sungai. Identifikasi zona bahayabanjir juga harus dibuat untuk menyiapkan masyarakat yang siapmenghadapi bahaya banjir. Adanya peta rawan banjir di Aceh yangdibuat berdasarkan data wilayah yang selalu terdampak banjir, selama periode tertentu akan sangat bermanfaat dalam program resiliensi masyarakat pasca banjir.Penanaman mangrove juga bagian dari upaya mencegah banjir.
Pengendalian bahaya banjir juga dilakukan dengan perbaikansalurandan perlindungan vegetasiuntuk menjaga berlanjutnya siklus hidrologi. Selain itu konstruksi bendungan harus dirancang dengan cermat. Perlindungan dari pengikisan tanah merupakan unsur penting seperti menstabilkan dengan beton yang kuat dan menanami bantaran dengan pepohonan, khususnya di dekat jembatan. Di lokasi rawan banjir diperbaiki dengan cara meninggikan tanggul. Semoga suatu saat Aceh bebas banjir dan dapat menjadi provinsi yang berhasil hidup harmoni dengan bencana.
